Bandara Internasional Kertajati International Airport, Majalengka, Jawa Barat, rencananya akan dijadikan pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat angkut militer C-130 Hercules Amerika Serikat untuk kawasan Asia. *Ist
Jakarta, RIC — Bandar Udara Kertajati akan dialihfungsikan. Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan ada tawaran dari Amerika Serikat agar seluruh perawatan pesawat C-130 Hercules di Asia dipusatkan di Indonesia, dengan Bandara Kertajati disebut sebagai lokasi strategis yang dipilih Presiden Prabowo Subianto.
Rencananya, Bandara Internasional Kertajati International Airport dijadikan pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat angkut militer C-130 Hercules Amerika Serikat untuk kawasan Asia.
Menilik hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menyatakan langkah tersebut tidak bisa dipandang sekadar kerja sama teknis industri penerbangan, melainkan harus dibaca dalam konteks persaingan geopolitik global yang semakin panas antara United States Amerika dan Cina di kawasan Indo-Pasifik, khususnya Laut Cina Selatan.
Menurut Amir, fasilitas MRO militer tidak pernah berdiri sebagai proyek teknis semata. Di balik pusat perawatan pesawat militer, selalu ada dimensi logistik strategis, pengumpulan data, pengaturan rantai pasok pertahanan, hingga pengaruh geopolitik jangka panjang.
“Kalau pusat maintenance Hercules Amerika untuk Asia ditempatkan di Indonesia, maka secara perlahan Indonesia bisa masuk dalam orbit strategis pertahanan Amerika Serikat. Ini yang harus dibaca secara hati-hati,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).
Pangkalan Militer Terselubung
Amir mengingatkan pesawat C-130 Hercules bukan sekadar pesawat angkut biasa. Pesawat ini merupakan tulang punggung mobilitas militer AS dalam berbagai operasi logistik, bantuan tempur, hingga operasi cepat di kawasan konflik.
Saat Indonesia menjadi pusat MRO regional, lanjut Amir, otomatis akan ada intensitas keluar masuk armada militer, teknisi, rantai suku cadang, hingga kemungkinan personel pertahanan asing yang meningkat.
Melihat rencana tersebut tidak dapat dipisahkan dari eskalasi konflik di Laut Cina Selatan yang dalam beberapa tahun terakhir semakin memanas.
Menurut dia, Amerika Serikat sedang membangun pola “jaringan logistik tersebar” di kawasan Indo-Pasifik untuk mengimbangi kekuatan Cina. Strategi itu dilakukan dengan memperkuat titik-titik dukungan militer di negara mitra tanpa harus membangun pangkalan resmi seperti era Perang Dingin.
“Sekarang modelnya bukan selalu pangkalan militer permanen dengan bendera besar. Tetapi fasilitas sipil yang bisa mendukung operasi strategis militer sewaktu-waktu,” katanya.
Ia menyebut pola seperti ini sudah terlihat di sejumlah negara Asia Pasifik, di mana kerja sama logistik, pemeliharaan dan akses penerbangan militer menjadi pintu masuk penguatan pengaruh pertahanan AS.
Dalam perspektif geopolitik, lanjut Amir, posisi Indonesia sangat strategis karena berada di jalur penghubung Samudra Hindia dan Pasifik serta dekat dengan titik ketegangan Laut Cina Selatan dan Natuna.
Karena itu, setiap fasilitas yang berkaitan dengan sistem pertahanan negara besar akan selalu dibaca sebagai bagian dari perebutan pengaruh global.
Amir juga menyoroti karakter Bandara Kertajati yang selama ini dikenal sebagai proyek infrastruktur besar dengan tingkat utilisasi sipil yang belum optimal.
Bandara yang dibangun di Majalengka, Jawa Barat itu memang memiliki landasan luas dan mampu menampung pesawat berbadan besar.
Kondisi tersebut membuat Kertajati sangat potensial dialihkan menjadi fasilitas strategis non-sipil.
“Bandara sipil yang sepi sangat mudah diubah menjadi supporting base karena infrastrukturnya sudah ada, runway panjang, lahan luas dan tingkat kepadatan penerbangan rendah,” ujarnya.
Ia menilai publik harus memahami bahwa dalam doktrin militer modern, bandara sipil dapat memiliki fungsi ganda atau dual use. Dalam kondisi normal digunakan untuk penerbangan komersial, namun dalam situasi tertentu bisa menopang kepentingan pertahanan.
Apabila tidak ada batasan yang ketat, maka fasilitas MRO dapat berkembang menjadi pusat logistik militer kawasan.
“Awalnya maintenance, lalu gudang sparepart, lalu pusat logistik, lalu rotasi teknisi dan personel. Lama-lama fungsi strategisnya melebar,” katanya.
Posisi Diplomatik
Amir Hamzah mengingatkan Indonesia selama puluhan tahun dikenal memiliki politik luar negeri bebas aktif dan berusaha menjaga jarak dari rivalitas blok besar dunia.
Namun menurut dia, keterlibatan terlalu jauh dalam infrastruktur strategis militer Amerika dapat menimbulkan persepsi bahwa Indonesia mulai condong ke salah satu kekuatan global.
“Masalah geopolitik itu bukan hanya realitas, tapi juga persepsi. Ketika Indonesia menjadi hub perawatan armada militer Amerika di Asia, maka Cina dan negara lain pasti membaca itu sebagai sinyal strategis,” ujarnya.
Ia khawatir kondisi tersebut dapat mempengaruhi posisi diplomatik Indonesia di kawasan ASEAN maupun dalam hubungan ekonomi dengan Cina yang selama ini menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia.
Di sisi lain, Amir juga melihat potensi tekanan domestik jika publik menganggap pemerintah membuka jalan bagi kehadiran militer asing secara terselubung.
Kekhawatiran serupa sebelumnya juga disampaikan anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Ia mengingatkan fasilitas MRO untuk pesawat militer AS di Kertajati dapat menimbulkan persepsi sebagai pangkalan militer terselubung Amerika Serikat di Indonesia.
TB Hasanuddin menilai kerja sama tersebut memiliki dimensi strategis, pertahanan dan kedaulatan negara sehingga harus dikaji secara transparan dan mendalam.
Namun pihak Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa proyek tersebut hanya bersifat teknis dan industri, bukan pembangunan pangkalan militer asing. Pemerintah menyatakan kerja sama itu bertujuan memperkuat kapasitas nasional serta menjadikan Indonesia sebagai pusat MRO regional pesawat Hercules.
Dalam analisisnya, Amir menilai langkah Washington menawarkan Indonesia sebagai pusat MRO Hercules Asia bukan keputusan biasa.
Ia menduga Amerika Serikat tengah membangun “cincin logistik Indo-Pasifik” untuk memastikan armada militernya memiliki dukungan operasional cepat di kawasan.
Menurut Amir, jika sewaktu-waktu terjadi konflik besar di Laut Cina Selatan atau sekitar Taiwan, maka fasilitas logistik dan maintenance akan menjadi faktor kunci keberlangsungan operasi militer.
“Perang modern bukan hanya soal senjata, tapi rantai logistik. Negara yang menguasai maintenance dan suplai akan lebih unggul,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menerima kerja sama tanpa kajian strategis menyeluruh.
“Indonesia harus tetap menjaga kedaulatan dan jangan sampai masuk terlalu dalam dalam perebutan pengaruh AS-Cina. Kertajati jangan berubah dari bandara sipil menjadi simbol perebutan geopolitik global,” tandas Amir Hamzah. *man