Pengamat: Pembebasan 9 WNI, Bukti Diplomasi Senyap Bukan Berisik di Ruang Publik 

Jakarta, RIC — Sembilan WNI yang ditangkap dan ditahan IDF telah dibebaskan, baru – baru ini. Kesembilan WNI tersebut tengah melakukan perjalanan kemanusiaan ke Gaza, Palestina lewat jalur laut.

Terkait bebasnya sembilan WNI ini, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengatakan keberhasilan pembebasan sembilan Warga Negara Indonesia (WNI) yang ditahan otoritas Israel dalam misi kemanusiaan menuju Gaza menunjukkan adanya pola “diplomasi senyap” yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Amir, publik selama ini terlalu cepat menilai diamnya Presiden Prabowo sebagai bentuk ketidakpedulian. Padahal dalam tradisi operasi intelijen dan diplomasi krisis internasional, keberhasilan justru sering lahir dari kerja yang tidak terlihat di ruang publik.

“Ketika penyanderaan terjadi, Presiden Prabowo memilih diam. Banyak yang mengecam. Tetapi kerja intelijen memang tidak bekerja dengan gaduh. Justru semakin sensitif kasusnya, semakin senyap operasinya,” ungkap Amir Hamzah kepada wartawan, Sabtu (23/5/2026).

Kerja Senyap

Latar belakang Prabowo sebagai mantan perwira Kopassandha membuat Presiden memahami pola operasi pembebasan tawanan, negosiasi lintas negara, hingga pentingnya menjaga jalur komunikasi informal.

“Orang yang pernah berada di operasi khusus tahu bahwa dalam kasus seperti ini, yang dibutuhkan bukan pidato keras di media, tetapi akses, komunikasi tertutup dan tekanan diplomatik yang terukur,” terang Amir.

Kasus penahanan 9 WNI tersebut sempat memicu tekanan publik terhadap pemerintah Indonesia. Sejumlah organisasi kemanusiaan dan tokoh politik meminta pemerintah bergerak cepat menggunakan jalur diplomasi internasional.

Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri akhirnya mengonfirmasi bahwa Indonesia menggunakan seluruh jalur diplomasi yang tersedia untuk membebaskan para WNI tersebut. Karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik langsung dengan Israel, proses komunikasi dilakukan melalui negara ketiga seperti Turki dan Yordania serta lembaga HAM internasional.

Dalam analisisnya, Amir melihat pola penanganan kasus ini tidak sekadar kerja diplomasi biasa tetapi juga mengandung pendekatan intelijen strategis.

Menurutnya, ada beberapa indikator yang menunjukkan operasi berjalan melalui jalur tertutup.

Pertama, pemerintah tidak mengeluarkan ancaman terbuka terhadap Israel meski tekanan domestik sangat besar.

Kedua, komunikasi pemerintah lebih banyak dilakukan melalui kementerian teknis dan jejaring internasional dibanding pernyataan politik emosional.

Ketiga, pembebasan berlangsung relatif cepat di tengah situasi konflik Gaza yang sangat sensitif.

“Kalau kita melihat ritme peristiwanya, ada komunikasi yang berjalan di belakang layar. Tidak mungkin pembebasan berlangsung cepat tanpa adanya kanal-kanaI informal yang aktif,” katanya.

Amir menyebut model seperti ini lazim digunakan dalam operasi pembebasan warga negara di kawasan konflik. Negara sering memakai “back channel diplomacy” atau diplomasi jalur belakang melalui negara mediator, tokoh internasional, lembaga kemanusiaan, bahkan jejaring intelijen sahabat.

Amir menjelaskan, dalam dunia intelijen, keberhasilan sering justru diukur dari minimnya eksposur.

“Intelijen yang berhasil itu sering tidak terlihat. Publik tahunya tiba-tiba tawanan bebas. Padahal di belakangnya ada negosiasi panjang, pertukaran informasi, pemetaan risiko dan komunikasi multi-level,” ujarnya.

Amir juga menilai sikap diam Prabowo merupakan strategi untuk menghindari eskalasi yang bisa memperburuk keselamatan para WNI.

Menurutnya, jika pemerintah Indonesia terlalu agresif secara verbal terhadap Israel di ruang publik, maka posisi tawar Indonesia justru bisa melemah karena tidak memiliki hubungan diplomatik resmi.

“Kalau saat itu Presiden langsung mengeluarkan kecaman keras secara terbuka, bisa saja jalur komunikasi tertutup menjadi buntu. Dalam operasi penyelamatan warga negara, keselamatan sandera lebih penting daripada popularitas politik,” kata Amir lagi.

Publik Indonesia sering terjebak pada persepsi bahwa pemimpin harus selalu tampil dan berbicara keras ketika terjadi krisis internasional.

Padahal, kata dia, dalam banyak operasi pembebasan sandera dunia, pemimpin negara justru memilih tidak banyak bicara demi menjaga ruang negosiasi.

“Ini bukan soal pencitraan. Ini soal bagaimana menyelamatkan nyawa warga negara,” tegasnya.

Amir menilai kasus ini juga menunjukkan perubahan pendekatan geopolitik Indonesia di era Prabowo.

Indonesia kini mencoba memainkan peran yang lebih fleksibel di tengah konflik global tanpa kehilangan posisi tradisionalnya mendukung Palestina.

Ia mengaitkan hal itu dengan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional terkait perdamaian Gaza dan isu Board of Peace (BoP) yang sebelumnya menuai polemik di dalam negeri.

“Prabowo tampaknya ingin Indonesia punya posisi masuk ke semua ruang diplomasi internasional. Dengan berada di dalam forum global, Indonesia punya akses komunikasi lebih luas ketika terjadi krisis seperti ini,” katanya.

Spekulasi Liar

Menurut Amir, pembebasan 9 WNI dapat menjadi contoh bahwa diplomasi pragmatis kadang menghasilkan output lebih konkret dibanding retorika politik yang keras tetapi tidak efektif.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah tetap harus transparan kepada publik setelah operasi selesai agar tidak muncul spekulasi liar.

Kasus pembebasan 9 WNI juga memunculkan perdebatan di media sosial. Sebagian publik mengapresiasi keberhasilan diplomasi pemerintah, sementara sebagian lain mengkritik pemerintah yang dianggap terlalu lunak terhadap Israel.

Di tengah perdebatan itu, pemerintah mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan politik atas keberhasilan membebaskan para relawan dan jurnalis Indonesia tersebut.

Bagi Amir, perdebatan itu merupakan konsekuensi dari era digital ketika publik ingin semua proses terlihat secara instan.

Namun ia menegaskan kerja intelijen dan diplomasi krisis tidak bisa diukur dengan logika media sosial.

“Operasi pembebasan tawanan bukan konten TikTok. Kadang justru keberhasilan lahir karena negara memilih bekerja dalam senyap,” pungkas Amir. *man