Pengamat: Perintah Gunakan Radar Penjejak Bunker, Elite Mulai Panik

Jakarta, RIC — Pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto soal penggunaan teknologi radar untuk melacak bunker penyimpanan harta koruptor memunculkan gelombang spekulasi politik nasional. Dalam pidatonya di Sidang Paripurna DPR RI, Prabowo menegaskan negara kini memiliki kemampuan teknologi untuk mendeteksi bunker bawah tanah yang selama ini diyakini dipakai menyembunyikan aset hasil korupsi.

Pernyataan itu menjadi perhatian publik karena disampaikan langsung di forum resmi negara dan bernada sangat keras. Prabowo menyebut teknologi pertahanan modern yang biasa dipakai mencari gudang senjata dan ranjau kini dapat digunakan untuk melacak bunker-bunker mencurigakan.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai pidato merupakan sinyal serius pemerintah mulai mengubah pola pemberantasan korupsi dengan pendekatan teknologi dan operasi intelijen.

“Pidato seperti itu adalah psychological operation. Pesannya jelas: negara sedang menunjukkan bahwa ruang persembunyian para elite makin sempit. Prabowo memberikan sinyal memburu kekayaan “Geng Solo”. Politikus PDIP Beathor pernah menyebut Geng Solo menyimpan harta hasil koruptor di bunker,” buka Amir Hamzah kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).

Intip Duit Koruptor

Menurut Amir, pernyataan Prabowo memiliki dua sasaran sekaligus. Pertama, menciptakan efek takut terhadap para koruptor. Kedua, membangun citra bahwa pemerintah memiliki teknologi pengawasan yang jauh lebih canggih dibanding era sebelumnya.

“Ini bukan hanya soal bunker fisik. Yang dimaksud Prabowo bisa lebih luas, termasuk hidden asset, asset nominee, jaringan pencucian uang, hingga penyimpanan kekayaan ilegal yang selama ini sulit disentuh aparat,” katanya.

Amir menjelaskan, teknologi seperti Ground Penetrating Radar (GPR), thermal imaging, hingga pemetaan satelit resolusi tinggi memang digunakan dalam operasi militer modern untuk mendeteksi objek bawah tanah.

“Teknologi itu lazim dipakai mencari terowongan senjata, bunker perang, hingga jalur penyelundupan. Kalau dipakai untuk investigasi korupsi, maka negara sedang menaikkan level pengawasan,” jelasnya.

Pidato Prabowo sendiri disampaikan dengan nada tegas di hadapan anggota DPR dan pejabat negara. Ia memperingatkan kepala daerah dan pejabat agar tidak bermain-main dengan uang rakyat karena pemerintah memiliki kemampuan mendeteksi penyimpangan hingga bunker bawah tanah.

Pernyataan itu juga harus dibaca sebagai pesan politik terhadap oligarki dan jaringan kekuasaan lama.

“Korupsi besar selalu dilindungi jaringan kuat. Tidak mungkin berdiri sendiri. Ketika Prabowo bicara soal radar dan bunker, maka elite yang merasa punya masalah masa lalu otomatis membaca itu sebagai ancaman langsung,” katanya.

Suasana politik nasional pasca transisi kekuasaan memang sedang memasuki fase konsolidasi keras. Karena itu, isu pemberantasan korupsi kini bukan hanya soal hukum, tetapi juga pertarungan pengaruh antar-elite.

Ia menyoroti munculnya tudingan politisi senior PDIP Beathor Suryadi yang mengaitkan isu bunker dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Menurut Amir, tuduhan semacam itu harus dibedakan antara opini politik dan fakta hukum.

Elite Gelisah dan Panik

“Semua informasi boleh muncul, tetapi harus diverifikasi. Jangan sampai publik terjebak trial by opinion. Kalau ada dugaan, maka institusi hukum harus bekerja dengan data dan pembuktian,” ujarnya.

Meski demikian, Amir melihat berkembangnya isu bunker menunjukkan adanya kegelisahan politik di kalangan elite nasional.

“Ketika Presiden bicara teknologi pemburu bunker, lalu publik langsung mengaitkan dengan tokoh tertentu, itu menunjukkan masyarakat membaca pidato itu sebagai kode politik, bukan sekadar pidato teknis,” katanya.

Amir juga menilai gaya komunikasi Prabowo saat ini mulai berubah menjadi lebih ofensif dibanding awal pemerintahannya. Ia melihat Presiden sedang membangun citra sebagai pemimpin yang siap menghadapi jaringan korupsi besar.

“Prabowo paham bahwa publik muak dengan korupsi. Maka beliau memakai simbol teknologi, radar, satelit dan operasi militer untuk menunjukkan negara hadir dengan kekuatan penuh,” ujarnya.

Pendekatan seperti itu lazim digunakan dalam operasi kontra-korupsi di berbagai negara. Negara terlebih dahulu menciptakan rasa takut psikologis sebelum operasi penegakan hukum dilakukan secara besar-besaran.

“Ketika elite mulai panik, biasanya muncul kebocoran informasi, konflik internal, bahkan saling bongkar. Itu pola klasik dalam perang intelijen,” katanya.

Dalam pidatonya, Prabowo juga sempat menyinggung adanya aparat yang menjadi beking pengusaha nakal dengan “seragam hijau atau cokelat”. Pernyataan itu dinilai Amir sebagai sinyal bahwa Presiden memahami persoalan korupsi tidak berdiri sendiri, tetapi melibatkan jaringan kekuasaan lintas sektor.

Isu penggunaan teknologi radar dan satelit dalam memburu aset koruptor akan terus menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan ke depan, terutama jika pemerintah benar-benar mulai melakukan operasi investigasi besar.

“Kalau ini benar-benar dijalankan, maka kita akan melihat perubahan besar dalam pola pemberantasan korupsi di Indonesia. Tidak lagi sekadar OTT, tetapi juga asset hunting berbasis teknologi dan intelijen,” pungkas Amir. *man