Pengamat: Di Balik Laporan Tempo, Ada Disharmonis Antar Institusi

Jakarta, RIC – Laporan Majalah Tempo yang mengulas dinamika hubungan antara Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung kembali memunculkan diskusi mengenai koordinasi antar penegak hukum di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam laporannya, Tempo menyebut Presiden Prabowo dikabarkan sempat marah karena tidak memperoleh informasi mengenai penggeledahan yang dilakukan Polri terhadap sebuah kafe yang dikaitkan dengan pihak yang disebut dekat dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

Laporan tersebut juga menyebut Prabowo meminta agar persoalan itu tidak berkembang menjadi konflik terbuka antarlembaga. Penanganan perkara disebut diarahkan melalui Kejaksaan Agung demi menjaga stabilitas pemerintahan dan menghindari gesekan berkepanjangan antara dua institusi penegak hukum.

Masih dalam laporan yang sama, muncul pula informasi mengenai adanya isu evaluasi terhadap Kapolri, meskipun hingga kini belum terdapat konfirmasi resmi dari Istana maupun pemerintah mengenai kabar tersebut. Disebutkan pula bahwa Kapolri dikabarkan menyatakan siap bertanggung jawab kepada Presiden apabila terdapat kekeliruan dalam komunikasi maupun koordinasi.

Implikasi

Menanggapi dinamika tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai apabila benar terjadi ketidaksinkronan komunikasi dalam penanganan perkara strategis, maka persoalan utamanya bukan sekadar penegakan hukum, melainkan koordinasi keamanan nasional.

Menurut Amir Hamzah, dalam perspektif intelijen negara, setiap operasi hukum yang berpotensi melibatkan pejabat tinggi atau memiliki dampak politik luas biasanya dianalisis bukan hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari potensi implikasi terhadap stabilitas nasional.

“Negara bekerja dengan prinsip kesatuan komando pada isu-isu strategis. Bila koordinasi tidak berjalan optimal, maka yang muncul bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persepsi adanya disharmoni antarinstitusi,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).

Ia menjelaskan, dalam praktik intelijen modern, konflik terbuka antar-aparat penegak hukum merupakan kondisi yang selalu diupayakan untuk dihindari karena dapat memunculkan berbagai spekulasi politik.

Amir menjelaskan seorang kepala negara memiliki fungsi sebagai pengendali tertinggi kebijakan nasional.

Karena itu, operasi yang berpotensi memunculkan dampak politik besar lazimnya memerlukan koordinasi yang baik di tingkat pimpinan pemerintahan.

“Dalam teori intelligence assessment terdapat prinsip strategic warning. Presiden harus memperoleh gambaran mengenai perkembangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas nasional, bukan untuk mengintervensi proses hukum, tetapi agar dapat mengantisipasi konsekuensi politik dan keamanan,” jelasnya.

Ia menambahkan apabila informasi tersebut benar tidak sampai kepada Presiden sebagaimana dilaporkan Tempo, maka persoalan yang perlu dievaluasi adalah mekanisme komunikasi antarlembaga

Menurut Amir, setiap perubahan pemerintahan hampir selalu diikuti proses penyesuaian di kalangan birokrasi dan aparat penegak hukum.

Dalam situasi seperti itu, sering muncul berbagai persepsi mengenai tarik-menarik kewenangan.

Pergantian Kapolri

“Dalam dunia intelijen dikenal konsep competing narratives. Berbagai informasi bisa muncul secara bersamaan, tetapi tugas analis adalah memisahkan antara fakta, persepsi dan operasi opini,” terang Amir.

Amir Hamzah juga menyoroti isu pergantian Kapolri dalam laporan Tempo. Dalam laporan itu, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengusulkan Kapolri Listyo Sigit diganti.

Menurutnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, evaluasi pejabat merupakan hak prerogatif Presiden.

Amir menegaskan yang paling penting dalam situasi seperti ini adalah menjaga soliditas antarlembaga negara.

Menurutnya, keberhasilan agenda pemerintahan sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara lembaga penegak hukum, aparat keamanan dan institusi negara lainnya

Ia menilai apabila terdapat perbedaan pandangan atau prosedur di lapangan, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui mekanisme internal pemerintahan, bukan melalui konflik terbuka yang berpotensi memengaruhi kepercayaan publik.

“Stabilitas nasional bukan hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh soliditas elite negara. Ketika komunikasi berjalan baik, potensi gesekan dapat diminimalkan,” pungkas Amir. *man