Pengamat: Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Diduga untuk Sudutkan Prabowo

Jakarta, RIC — Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus, disiram air keras. Serangan terhadap Andrie Yunus tersebut memicu berbagai spekulasi.

Peristiwa tersebut mengingatkan kasus serupa yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan yang terjadi pada 11 April 2017.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menduga peristiwa tersebut berpotensi merupakan bagian dari operasi false flag yang dirancang untuk membangun opini bahwa pemerintahan Prabowo Subianto anti terhadap aktivisme sipil.

Menurut Amir, pola serangan terhadap aktivis yang kemudian langsung dikaitkan dengan kekuasaan sering kali muncul dalam operasi intelijen yang bertujuan menciptakan tekanan politik terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.

“Dalam banyak studi operasi intelijen, aksi kekerasan terhadap tokoh masyarakat bisa dimanfaatkan untuk membentuk persepsi publik bahwa pemerintah sedang membungkam kritik. Padahal pelaku sebenarnya belum tentu berasal dari lingkar kekuasaan,” ungkap Amir Hamzah dalam analisisnya kepada media, Jumat (13/3/2026).

Perang Persepsi

Amir menjelaskan, dalam terminologi intelijen, false flag merupakan operasi yang dilakukan pihak tertentu dengan menyamarkan identitas pelaku untuk menyudutkan pihak lain. Tujuannya adalah membangun narasi tertentu yang menguntungkan agenda politik tertentu.

Kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus dimanfaatkan untuk membentuk opini bahwa pemerintahan Prabowo menekan kelompok masyarakat sipil yang kritis.

“Kalau langsung diarahkan bahwa pemerintah anti aktivis, ini justru patut dicurigai. Dalam politik modern, pembentukan persepsi sering kali menjadi bagian dari operasi psikologis,” ujar Amir.

Menurutnya, narasi bahwa pemerintahan Prabowo membungkam kritik tidak sejalan dengan rekam jejak yang terlihat selama ini. Selama menjadi tokoh politik hingga menjabat Presiden, Prabowo relatif terbuka terhadap kritik publik.

“Prabowo selama ini sering dihujat dan dikritik, tetapi tidak pernah ada tindakan represif yang sistematis terhadap para pengkritiknya,” kata Amir.

Peristiwa semacam ini berpotensi dimanfaatkan untuk memicu mobilisasi massa dalam skala besar. Ia menyinggung pengalaman politik Indonesia beberapa waktu terakhir yang menunjukkan bagaimana sebuah peristiwa bisa memicu eskalasi demonstrasi.

Situasi seperti ini memiliki kemiripan dengan dinamika menjelang kerusuhan di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025, yang dia sebut sebagai contoh bagaimana isu tertentu dapat berkembang menjadi gerakan politik yang lebih luas.

“Dalam operasi politik, biasanya ada tahapan: pertama membangun simpati publik, kemudian membentuk opini bahwa negara sedang dalam krisis demokrasi. Tahap berikutnya adalah mobilisasi demonstrasi besar,” terang Amir.

Narasi tersebut dapat berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih jauh, termasuk upaya delegitimasi pemerintah.

“Jika eskalasinya terus dibangun, ujungnya bisa diarahkan pada tuntutan politik ekstrem seperti pemakzulan presiden,” kata Amir.

Pelanggaran Serius

Meski demikian, Amir menegaskan dugaan tersebut masih bersifat analisis awal. Ia meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh agar tidak muncul spekulasi liar di tengah masyarakat.

“Yang paling penting adalah investigasi yang profesional. Siapa pelakunya, apa motifnya, apakah ada aktor yang mengendalikan dari belakang, semua harus diungkap,” pesannya.

Ia juga mengingatkan kasus kekerasan terhadap aktivis tetap harus dipandang sebagai pelanggaran hukum serius yang tidak boleh ditoleransi oleh negara.

“Siapa pun pelakunya harus ditindak. Negara tidak boleh kalah oleh tindakan teror seperti ini,” kata Amir.

Amir juga mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum proses penyelidikan selesai. Menurutnya, perang informasi di era digital membuat sebuah peristiwa bisa dengan cepat dipelintir menjadi alat propaganda politik.

“Dalam geopolitik modern, perang bukan hanya soal militer. Informasi dan persepsi publik juga menjadi medan pertempuran,” ujarnya.

Karena itu, ia meminta publik bersikap kritis terhadap berbagai narasi yang berkembang di media sosial maupun ruang publik.

“Jangan sampai masyarakat dijadikan alat untuk memperkuat agenda politik pihak tertentu,” kata Amir.

Sementara itu, hingga kini aparat keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus. Kondisi korban dilaporkan masih dalam perawatan intensif akibat luka serius yang dialaminya. *man