Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC – Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai pemerintah perlu membuka dokumen lama terkait komunikasi Indonesia dengan Israel pada masa pemerintahan Soeharto.
Keterbukaan sejarah diplomasi tersebut penting agar tidak menjadi “beban masa lalu” yang memengaruhi arah kebijakan luar negeri Indonesia di era Presiden Prabowo Subianto.
Selama ini publik hanya mengetahui sikap resmi Indonesia yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Namun di balik itu, terdapat jejak komunikasi yang berlangsung secara tertutup pada masa Orde Baru.
“Warisan komunikasi itu sebenarnya ada, tetapi tidak pernah diumumkan secara terbuka kepada publik. Karena itu sebaiknya dokumen-dokumen lama dibuka agar masyarakat memahami konteks sejarahnya,” ungkap Amir Hamzah dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).
Pertemuan Soeharto dan Rabin
Salah satu peristiwa yang sering disebut dalam catatan sejarah diplomasi adalah pertemuan antara Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin pada 15 Oktober 1993.
Pertemuan tersebut terjadi tidak lama setelah Rabin menandatangani Oslo Accords bersama pemimpin Palestina Yasser Arafat.
Menurut Amir Hamzah, pertemuan itu menunjukkan bahwa komunikasi antara Indonesia dan Israel sebenarnya pernah terjadi di tingkat pemimpin negara, meskipun tidak diikuti pembukaan hubungan diplomatik resmi.
“Setelah Oslo ditandatangani, Rabin bertemu Soeharto. Dalam perspektif intelijen dan geopolitik, pertemuan seperti ini biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan melalui jalur komunikasi yang sudah dibangun sebelumnya,” ujarnya.
Ia menilai jaringan militer dan intelijen pada masa Orde Baru kemungkinan memainkan peran penting dalam memfasilitasi komunikasi tersebut. Salah satu tokoh yang disebut memiliki pengaruh besar dalam arsitektur keamanan saat itu adalah LB Moerdani. Ada juga peran Atase Militer Indonesia di Belanda Yopie Meiloa.
Jalur Non Diplomatik
Menurut Amir, dalam praktik hubungan internasional, negara sering membuka jalur komunikasi tidak resmi melalui militer, atase pertahanan, maupun jaringan intelijen.
Ia mencontohkan berbagai negara kerap menggunakan jalur non-diplomatik untuk menjaga komunikasi strategis, terutama dengan negara yang secara politik sensitif.
“Dalam dunia geopolitik, komunikasi informal seperti ini sangat umum. Banyak negara yang secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik, tetapi tetap menjaga jalur komunikasi melalui intelijen atau pertahanan,” kata Amir.
Ia juga mengingatkan dalam praktik global, perusahaan asing terkadang menjadi pintu masuk bagi kepentingan intelijen. Pola ini, menurutnya, pernah digunakan oleh sejumlah negara Barat.
“Perusahaan teknologi atau pertahanan sering kali disusupi agen intelijen. Itu praktik yang juga pernah dilakukan negara seperti Inggris dalam berbagai operasi global,” ujarnya.
Diplomasi Abu – abu
Amir Hamzah juga menyinggung kontak Indonesia dengan Israel tidak sepenuhnya berhenti setelah era Orde Baru.
Ia menyebut pada 2004, menjelang akhir pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, terdapat delegasi pengusaha yang tergabung dalam Kadin melakukan kunjungan dagang ke Israel melalui jalur organisasi bisnis.
“Artinya komunikasi ekonomi tetap ada, walaupun tidak selalu muncul di ruang publik,” katanya.
Dalam situasi global yang semakin kompleks, Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo perlu mengambil posisi diplomasi yang jelas dan tidak ambigu.
Ia mengingatkan agar kebijakan luar negeri Indonesia tidak terjebak dalam diplomasi “abu-abu” yang dipengaruhi oleh warisan politik masa lalu.
“Presiden Prabowo tidak boleh berada dalam posisi abu-abu. Indonesia harus jelas dalam sikap geopolitiknya,” kata Amir.
Ia juga mendorong Kementerian Luar Negeri dan lembaga intelijen untuk membuka arsip sejarah yang berkaitan dengan komunikasi Indonesia dan Israel pada masa lalu.
“Kalau dokumen pertemuan Soeharto dengan Rabin dibuka, publik bisa melihat konteks sejarahnya. Itu justru akan memperkuat transparansi dan posisi diplomasi Indonesia,” ujar pria mantan Staf Khusus Adam Malik ini.
Menurut Amir, memahami sejarah diplomasi secara terbuka penting agar Indonesia dapat menentukan arah kebijakan luar negeri yang lebih tegas di tengah dinamika geopolitik global saat ini. *man
