Harus Diulang, Penerimaan FKDM DKI Kontroversial

Jakarta, RIC – Proses Tahapan Seleksi Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi DKI Jakarta dan FKDM Kota masa bakti 2025–2029 saat ini menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai, proses yang seharusnya dijalankan secara independen, transparan dan netral sesuai aturan Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, masih menyisakan sejumlah catatan yang harus diklarifikasi oleh Kesbangpol.

Dari hasil Tahapan seleksi penerimaan FKDM di Jakarta untuk posisi FKDM Kota dan Provinsi diisisi oleh orang-orang yang penuh kontroversi dan adanya seorang tenaga honorer/P3K disalah satu instansi KUA kecamatan yang lolos FKDM Provinsi.

Menurut Mat Robek dari SANSINO COMMUNITY menyatakan dalam tahapan seleksi mencium aroma kontroversi. Dari Mundurnya tahapan seleksi administrasi hingga pergantian Panitia Seleksi FKDM penuh intrik dan sarat dengan kepentingan. “Dalam Obrolan kami saat itu, sedang terjadi perang kepentingan kelompok untuk menempatkan jaringannya sebagai anggota FKDM,” terang Mat Robek.

Menurutnya wajar jika penguasa hari ini menempatkan orang-orang lnya di FKDM tapi perlu keseimbangan juga. Kemajemukan Jakarta harus dijadikan pertimbangan untuk menempatkan orang-orangnya di FKDM.

“Ingat, FKDM itu mata dan telinganya Pemerintah. Personil FKDM juga wajib memiliki kemampuan analisa mencegah dini yang berpotensi mengganggu Kamtibmas. Anggota FKDM juga harus memiliki kemampuan analisis, makanya saat seleksi diperlukan Tes CAT untuk menilai kemampuan dalam menemukan, menerima dan membuat laporan,” ujar Mat Robek.

Disamping itu, personel FKDM harus bisa lakukan penggalangan kerjasama dengan stakeholder yang ada dalam rangka menjaga Kamtibmas. Untuk itu personel FKDM Jakarta patut diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan kapabel.

Hasil seleksi FKDM Provinsi dan Kota saat ini produknya dari rekomendasi dari yang punya kepentingan dan kekuasaan. “Kalau CAT tidak dijadikan standar penilaian bagaimana personel FKDM yang gabung bisa menganalisis persoalan, Kalau memang FKDM hanya dibutuhkan untuk transit orang yang dekat dengan kekuasaan,” kata Mat Robek lagi.

Menurutnya, dari awal tahapan memang sudah tercium aroma tidak sedap. Mulai dari berapa kali penundaan jadwal tahapan hingga pergantian Panitia Seleksi. Kesannya, Kesbangpol Provinsi Jakarta dibawah pimpinan Mat Sani tidak serius. Dia hanya menggugurkan kewajibannya sebagai Kepala Kesbangpol Provinsi.

“Fungsi FKDM itu sebagai mata dan telinganya Pemerintah, kenapa seleksi nya, kenapa Ketua Panselnya ditugasi dari kalangan Non Birokrat, malah Caleg Gagal dijadikan Pansel,” sesal Mat Robek.

Ingat, jika diawali dengan cara yang tidak benar, besar kemungkinan fungsi FKDM tidak berjalan dengan baik. Transparansi seleksi nya pun tidak jelas.

Kota Jakarta ini tidak hanya dihuni sepenuhnya oleh orang-orang yang deket dengan penguasa. sangat riskan buat Pramono. Karena proses seleksinya tidak fair, tidak transparan dan tidak mengakomodasi kebutuhan wilayah.

“Sepertinya hasil FKDM sekarang bergerak hanya sebatas LI TKP. Jauh dari harapan fungsinya sebagai mata dan telinganya pemerintah. Apa lagi jelas ada calon yang lolos FKDM Provinsi notabene seorang Honorer/P3K di instansi KUA kecamatan itu sangat fatal dan sangat kental kepentingan meloloskannya. Diharapkan Gubernur Pramono dapat mengevaluasi semua hasil Seleksi FKDM Provinsi dan kota yang tidak fair dan tidak transparan itu. Bila perlu Seleksi Ulang kembali, karena Pansel penuh intrik kepentingan, transparansinya pun tidak jelas dan penuh sarat kepentingan,” tegas Mat Robek. (ai)