Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Penolakan terbuka dari keturunan Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II terhadap rencana penguatan kerja sama bilateral Pemerintah Indonesia dengan Prancis dan India memunculkan diskursus baru yang jauh melampaui persoalan diplomasi biasa. Bagi mereka, hubungan strategis dengan negara-negara yang memiliki keterkaitan historis dengan tragedi Geger Sepehi tidak bisa dipisahkan dari tuntutan keadilan sejarah, pengakuan internasional, serta pengembalian aset yang dianggap sebagai hak warisan politik dan kultural bangsa.
Peristiwa ini mendapat perhatian serius dari Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. Menurutnya, isu tersebut bukan sekadar romantisme sejarah keraton, melainkan menyentuh dimensi yang sangat sensitif dalam konstruksi kedaulatan nasional Indonesia.
“Geger Sepehi bukan hanya catatan masa lalu. Ini adalah titik patah sejarah yang sampai hari ini dampaknya masih terasa dalam relasi kuasa, legitimasi politik, bahkan psikologi kebangsaan kita,” ungkap Amir Hamzah kepada wartawan, Kamis (23/4/2026).
Menurut Amir, banyak pihak melihat Geger Sepehi hanya sebagai konflik lokal antara Kesultanan Yogyakarta dengan kekuatan Kolonial Inggris pada tahun 1812. Padahal secara strategis, peristiwa tersebut merupakan operasi geopolitik besar yang mengubah arsitektur kekuasaan Nusantara.
Ketika pasukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menyerbu Keraton Yogyakarta dan menggulingkan Sri Sultan Hamengku Buwono II, itu bukan hanya serangan militer biasa. Itu adalah penghancuran simbol kedaulatan politik pribumi yang sangat terstruktur. Inggris, melalui kekuatan kolonialnya, membuka jalan bagi perubahan tatanan kekuasaan yang dampaknya diwariskan hingga kini.
“Keraton saat itu bukan hanya pusat budaya, tetapi pusat kekuasaan riil. Penyerbuan itu adalah bentuk delegitimasi terhadap otoritas lokal. Maka ketika keturunannya hari ini menuntut pengakuan, itu sangat logis secara historis maupun politik,” jelasnya.
Narasi Historis
Posisi Prancis dan India dalam isu ini menjadi menarik karena keduanya terhubung dalam konteks geopolitik kolonial saat itu. India merupakan basis kekuatan Inggris di Asia yang menopang operasi kolonial, termasuk ekspedisi militer ke Jawa. Sementara Prancis memiliki keterhubungan dalam dinamika kekuasaan Eropa yang membentuk konfigurasi kolonial di Nusantara.
Karena itu, langkah diplomasi modern tidak bisa sepenuhnya mengabaikan memori sejarah yang belum selesai.
“Negara modern sering gagal memahami bahwa memori kolektif bangsa itu memiliki daya ledak politik yang sangat besar. Jika luka sejarah tidak diselesaikan, ia akan terus menjadi sumber resistensi moral dan legitimasi sosial,” tegasnya.
Dalam perspektif intelijen strategis, Amir melihat munculnya suara Trah HB II sebagai sinyal penting yang harus dibaca negara secara serius. Ini bukan sekadar ekspresi budaya, melainkan bentuk artikulasi politik identitas yang memiliki resonansi luas, khususnya di kalangan masyarakat Jawa dan kelompok-kelompok yang masih memegang kuat narasi historis kedaulatan kerajaan.
Pengakuan Internasional
Ia mengingatkan pemerintah tidak boleh melihat persoalan ini secara sempit sebagai gangguan terhadap agenda investasi atau hubungan bilateral. Sebaliknya, negara harus mengelolanya sebagai bagian dari diplomasi sejarah.
“Bangsa besar adalah bangsa yang berani menyelesaikan sejarahnya sendiri. Kalau kita terlalu pragmatis mengejar investasi tetapi mengabaikan martabat sejarah, maka kita sedang membangun masa depan di atas luka yang belum sembuh,” katanya.
Amir juga menilai pengakuan internasional atas peristiwa Geger Sepehi dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global. Banyak negara saat ini menggunakan pendekatan historical justice sebagai instrumen soft power, termasuk dalam negosiasi politik dan ekonomi.
Amir mencontohkan bagaimana berbagai negara menuntut pengembalian artefak budaya, naskah kuno, hingga kompensasi simbolik atas peristiwa kolonial masa lalu. Indonesia, menurutnya, juga memiliki legitimasi moral untuk melakukan hal serupa.
“Ini bukan soal nostalgia feodal. Ini soal reposisi martabat bangsa. Ketika aset sejarah dirampas dan simbol kedaulatan dihancurkan, maka tuntutan pemulihan adalah bagian dari perjuangan nasional, bukan sekadar urusan keluarga keraton,” tegas Amir.
Lebih jauh, Amir membaca dinamika ini juga memiliki implikasi politik domestik. Dalam situasi nasional yang sedang menghadapi tekanan ekonomi global, kenaikan harga energi dan ketegangan geopolitik internasional, isu sejarah seperti ini dapat menjadi simbol konsolidasi nasionalisme.
Ia menilai Presiden Prabowo Subianto perlu membaca momentum ini dengan cermat. Sebagai pemimpin dengan narasi kuat tentang kedaulatan nasional, respons terhadap tuntutan sejarah seperti Geger Sepehi akan menjadi ujian konsistensi politik.
“Prabowo dikenal dengan narasi kedaulatan, keberanian dan kehormatan bangsa. Maka publik akan melihat apakah pemerintah benar-benar berdiri di atas martabat sejarah nasional atau justru tunduk pada pragmatisme hubungan internasional,” kata Amir.
Menurutnya, rekonsiliasi dengan masa lalu tidak harus dilakukan dengan konfrontasi diplomatik, tetapi melalui mekanisme pengakuan resmi, kajian sejarah internasional, pemulihan aset budaya dan penghormatan terhadap legitimasi historis pihak yang dirugikan.
“Diplomasi tidak selalu harus keras. Tetapi harus bermartabat. Negara harus hadir untuk memastikan bahwa sejarah bangsa tidak dinegosiasikan hanya demi kepentingan ekonomi jangka pendek,” imbuh Amir.
Penolakan dari Trah Sri Sultan Hamengku Buwono II kini telah membuka ruang diskusi nasional yang lebih luas: sejauh mana Indonesia berani menempatkan sejarah sebagai fondasi kebijakan luar negeri.
Bagi banyak pihak, Geger Sepehi bukan sekadar masa lalu. Ia adalah cermin tentang bagaimana bangsa ini mendefinisikan harga dirinya di hadapan dunia.
Tuntaskan Luka Sejarah
Untuk diketahui, Keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono II (Trah Sultan HB II) secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana penguatan kerja sama bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Prancis dan India. Penolakan ini mencuat di tengah agenda kunjungan kerja Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Prabowo Subianto, ke negara-negara tersebut.
Perwakilan Trah Sri Sultàn Hamengkubuwono II sekaligus Ketua Umum Yayasan Vasatii Socaning Lokika Fajar Bagoes Poetranto menyatakan, kerja sama diplomatik maupun ekonomi dengan Prancis dan India seharusnya tidak dilakukan. Sebelum sejarah kelam Peristiwa Geger Sepehi 1812 dituntaskan secara menyeluruh.
Fajar Bagoes Poetranto menegaskan, sejarah mencatat keterlibatan tentara bayaran dan elemen militer dari India (pasukan Sepoy) serta pengaruh taktis warisan napoleonik Prancis dalam penyerbuan Keraton Yogyakarta pada Juni 1812.
“Kita tidak bisa menutup mata terhadap sejarah. Prancis dan India memiliki andil besar dalam peristiwa Geger Sepehi. Sebelum ada pertanggungjawaban moral dan sejarah atas perampokan aset serta naskah-naskah kuno milik Sultan Hamengkubuwono II, kami menolak adanya kerja sama yang dilakukan Pemerintah Indonesia dengan mereka,” katanya, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (19/4/2026), sebagaimana dikutip rri.co.id. *man
