Pengamat: Pertemuan Pangkoarmada Dengan TLDM, Antisipasi Gejolak Selat Malaka

Jakarta, RIC — Pertemuan bilateral Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) RI Laksdya TNI Denih Hendrata dengan Kepala Staf Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Laksamana Tan Sri Dato Zulhelmy Ithnain di Kuala Lumpur, Malaysia, dinilai bukan sekadar agenda rutin diplomasi pertahanan, melainkan bagian dari langkah strategis menghadapi ancana geopolitik global yang semakin kompleks.

Pertemuan tersebut dilakukan di Kuala Lumpur, Malaysia, Senin (20/4/2026). Pertemuan ini membahas penguatan pengawasan terhadap kapal asing yang melintasi Selat Malaka.

Agenda yang berlangsung di sela pameran Defence Services Asia (DSA) 2026 tersebut fokus pada penyelarasan aturan di laut. Kedua pihak sepakat meningkatkan koordinasi untuk mencegah gangguan navigasi yang dapat merusak stabilitas kawasan regional.

Terkait hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai pembahasan penguatan pengawasan kapal asing di Selat Malaka harus dibaca dalam konteks yang jauh lebih besar, terutama dengan meningkatnya tensi keamanan di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi stabilitas Selat Hormuz —jalur vital energi dunia.

Menurut Amir, Selat Malaka dan Selat Hormuz merupakan dua “urat nadi” yang saling terhubung dalam sistem keamanan energi global. Jika salah satu terganggu maka dampaknya akan merambat cepat ke kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Langkah Tepat 

“Selat Hormuz adalah pintu keluar minyak dunia dari Timur Tengah, sementara Selat Malaka adalah jalur masuk energi menuju Asia. Jika Hormuz terganggu, tekanan akan langsung terasa di Malaka. Ini bukan teori, tetapi rantai logistik strategis yang nyata,” ungkap Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (21/4/2026).

Menurutnya, langkah Pangkoarmada RI bertemu dengan KSAL Malaysia sangat tepat karena ancaman tidak lagi bersifat konvensional semata, tetapi juga menyangkut perang ekonomi, sabotase jalur logistik, hingga tekanan geopolitik dari kekuatan besar dunia.

Amir menjelaskan, Selat Malaka selama ini sering dipandang hanya sebagai jalur perdagangan biasa, padahal sesungguhnya ia merupakan pusat pertarungan kepentingan global. Setiap hari ribuan kapal melintas membawa minyak, gas, komoditas strategis hingga logistik militer.

Dalam kondisi normal, lanjut Amir, pengawasan terhadap kapal asing memang penting. Namun dalam situasi dunia yang sedang mengalami ketegangan tinggi akibat konflik Timur Tengah, keberadaan kapal perang asing dan aktivitas militer di sekitar jalur pelayaran harus dibaca dengan lebih serius.

“Ketika kapal perang asing mulai ramai, ketika negara-negara besar meningkatkan patroli, itu bukan sekadar latihan biasa. Itu sinyal bahwa jalur energi sedang menjadi perhatian utama. Indonesia tidak boleh lengah,” tegasnya.

Ia menambahkan, negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, Inggris hingga India memiliki kepentingan besar terhadap keamanan Selat Malaka. Karena itu, Indonesia sebagai coastal state harus menjaga kedaulatan tanpa terjebak dalam tarik-menarik kepentingan kekuatan global.

Amir menyoroti ketegangan di Selat Hormuz memiliki potensi menciptakan efek domino terhadap perekonomian nasional. Jika pasokan minyak dari Timur Tengah terganggu, harga energi global akan melonjak dan berdampak langsung pada subsidi energi, harga BBM, inflasi pangan, hingga stabilitas sosial-politik dalam negeri.

“Indonesia memang bukan sepenuhnya bergantung pada satu jalur, tetapi realitas pasar energi global tidak bisa dihindari. Ketika Hormuz panas, harga minyak naik, tekanan fiskal meningkat, rakyat ikut merasakan dampaknya,” katanya.

Ancaman terbesar justru bukan perang terbuka, melainkan perang ketidakpastian. Ketika investor mulai panik, pasar bereaksi, biaya logistik naik dan negara dipaksa mengeluarkan anggaran besar untuk stabilitas.

Karena itu, pengamanan Selat Malaka harus dipahami sebagai bagian dari pertahanan nasional, bukan sekadar urusan patroli laut semata.

Pendekatan Pangkoarmada RI yang menekankan kesamaan persepsi dengan Malaysia merupakan langkah yang sangat strategis. Menurutnya, dalam geopolitik modern, kekuatan maritim tidak hanya ditentukan oleh jumlah kapal perang, tetapi juga oleh kemampuan membangun trust antarnegara tetangga.

Kewaspadaan Tinggi

“Kesalahan komunikasi di laut bisa memicu krisis besar. Selat Malaka terlalu sensitif untuk dikelola dengan ego nasional semata. Indonesia dan Malaysia harus bicara dengan satu frekuensi,” ujarnya.

Ia menyebut stabilitas kawasan hanya bisa dijaga jika negara-negara pesisir memiliki kesepahaman yang kuat dalam menghadapi ancaman eksternal, termasuk infiltrasi kapal asing yang berpotensi menimbulkan provokasi.

Dalam analisisnya, Amir menegaskan, TNI AL harus menyiapkan skenario terburuk, termasuk kemungkinan terganggunya distribusi energi global akibat eskalasi konflik besar di Timur Tengah.

Menurutnya, konsep sea control yang disampaikan Pangkoarmada RI menjadi sangat relevan dalam situasi saat ini. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton ketika jalur strategis dunia berada dalam tekanan.

“Sea control bukan slogan. Itu adalah kemampuan memastikan bahwa jalur vital nasional tetap aman, bahkan ketika dunia sedang tidak baik-baik saja,” jelasnya.

Ia juga mendorong pemerintah agar isu keamanan laut masuk dalam prioritas kebijakan ekonomi nasional, karena ancaman terhadap jalur laut pada akhirnya akan bermuara pada stabilitas rakyat di daratan.

Bagi Amir Hamzah, pertemuan di Kuala Lumpur adalah sinyal bahwa alarm geopolitik sebenarnya sudah berbunyi. Indonesia tidak boleh menunggu sampai krisis benar-benar terjadi baru bergerak.

“Ketika Malaka mulai dijaga lebih ketat dan Hormuz terus dipantau dunia, itu artinya kita sedang berada di fase kewaspadaan tinggi. Negara yang lambat membaca situasi akan menjadi korban pertama,” pungkas Amir. *man