Pengamat: Pergantian Kepala BGN Jadi Sinyal Prabowo Reshuffle Kabinet

Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan konsolidasi kekuasaan sekaligus memperkuat arah pemerintahannya sendiri.

Menurut Amir, sejak awal pembentukan kabinet, terdapat sejumlah dinamika politik yang tidak dapat dilepaskan dari transisi kekuasaan antara pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan yang sedang berjalan saat ini.

Ia menilai sistem politik pasca reformasi berbeda dengan era Orde Baru karena kekuasaan pemerintahan saat ini lahir dari mandat elektoral rakyat. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat pola-pola lama yang memengaruhi proses pembentukan pemerintahan.

“Pada awal pembentukan kabinet memang ada berbagai kepentingan yang ikut masuk. Kita harus memahami bahwa sistem pemerintahan era reformasi berbeda dengan Orde Baru. Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui proses elektoral. Karena itu, pemerintahan harus benar-benar mencerminkan mandat rakyat,” ungkap Amir kepada wartawan, Kamis (4/6/2026).

Sentuh Kebutuhan Masyarakat

Menurutnya, sejumlah program strategis yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, seperti BGN, Koperasi Desa Merah Putih hingga Sekolah Rakyat, merupakan program yang sangat penting karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Namun demikian, ia melihat terdapat dinamika politik yang membuat Presiden Prabowo perlu melakukan penataan ulang terhadap struktur kelembagaan dan personel yang menjalankan program-program tersebut.

Amir menilai BGN memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu instrumen utama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo.

Lembaga tersebut tidak bisa hanya dilihat sebagai institusi teknokratis semata, melainkan juga sebagai instrumen strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“BGN pada hakikatnya merupakan bagian dari amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, keberadaan BGN harus dikaitkan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan masyarakat dan program Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Pergantian pimpinan BGN dengan menunjuk Nanik S. Deyang merupakan langkah politik sekaligus administratif yang penting untuk memastikan keberlanjutan program MBG.

Pergantian tersebut menunjukkan Presiden ingin memastikan program berjalan tanpa terganggu persoalan hukum yang sedang berkembang.

“Programnya harus tetap berjalan. Yang bermasalah adalah individu yang diduga terlibat dalam persoalan hukum, bukan lembaganya. Karena itu Presiden mengambil langkah mengganti pimpinan dan menempatkan figur yang dipercaya untuk memastikan program tetap berjalan,” katanya.

Dalam kesempatan itu Amir juga menyoroti proses hukum yang sedang berjalan terkait persoalan di lingkungan BGN.

Ia menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara profesional dan tidak boleh tebang pilih.

Seluruh pihak yang diduga terlibat harus diperiksa secara objektif berdasarkan alat bukti yang dimiliki aparat penegak hukum.

“Proses hukum harus sampai kepada siapa pun yang terlibat. Jangan berhenti pada satu orang saja. Kalau ada pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan fakta hukum, maka harus diperiksa juga,” ujarnya.

Amir menilai langkah Presiden Prabowo yang lebih dahulu mengganti pimpinan BGN sebelum proses hukum berjalan merupakan langkah yang lazim dalam tata kelola pemerintahan modern.

Dengan demikian, tidak ada gangguan terhadap jalannya program strategis nasional yang sedang dilaksanakan.

Ia juga menyoroti dukungan institusi negara terhadap proses penegakan hukum, termasuk keterlibatan TNI dalam pengamanan aset negara yang disita oleh Kejaksaan.

Menurutnya, sinergi antar-lembaga diperlukan untuk memastikan proses hukum berjalan efektif dan menjaga kepercayaan publik.

Amir menegaskan fungsi pengawasan DPR harus berjalan secara maksimal.

DPR memiliki kewenangan untuk meminta penjelasan kepada aparat penegak hukum mengenai perkembangan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

“DPR memiliki hak pengawasan. Karena itu pemanggilan terhadap institusi penegak hukum merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi,” ujarnya.

Ia menambahkan pengawasan yang kuat akan membantu memastikan proses hukum berlangsung transparan dan akuntabel.

Selain persoalan hukum, Amir menilai tantangan besar berikutnya adalah melakukan penataan organisasi BGN secara menyeluruh.

Menurutnya, pemerintah perlu memperjelas pola hubungan antara struktur yang bersifat sentralistis dengan pelaksanaan program di daerah.

“Harus jelas mana yang menjadi kewenangan pusat dan mana yang menjadi kewenangan daerah. Struktur organisasi harus disusun dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari,” katanya.

Ia menilai BGN perlu memiliki rencana strategis (renstra) yang kuat, tata kelola anggaran yang transparan, serta sistem pengawasan yang ketat.

Menurutnya, program MBG juga harus diintegrasikan dengan program Koperasi Desa Merah Putih agar tercipta ekosistem ekonomi yang saling mendukung.

MBG Libatkan KDMP

Amir menilai keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan bergizi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun rantai pasok yang sehat.

Karena itu, ia melihat Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi instrumen penting dalam penyediaan bahan pangan bagi program MBG.

“Suplai kebutuhan MBG seharusnya banyak melibatkan Koperasi Desa Merah Putih. Dengan begitu manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh masyarakat dan petani,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa tanpa regulasi yang jelas, berbagai pihak berpotensi memanfaatkan program tersebut untuk kepentingan ekonomi tertentu.

Menurutnya, negara harus memastikan tidak muncul praktik rente yang merugikan masyarakat.

“Koperasi Desa Merah Putih harus memiliki aturan yang jelas. Setiap daerah memiliki karakter masyarakat yang berbeda sehingga pendekatan implementasinya juga harus menyesuaikan kondisi lokal,” katanya.

Amir juga menyinggung pentingnya membangun struktur organisasi yang kuat dalam berbagai program strategis pemerintah.

Ia mengibaratkan pembangunan lembaga negara seperti membangun satuan tempur yang membutuhkan struktur komando yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta sumber daya manusia yang profesional.

Menurutnya, setelah proses hukum selesai, pemerintah perlu fokus membangun organisasi BGN yang lebih kuat agar mampu menjalankan program jangka panjang secara berkelanjutan.

Setelah BGN, Reshuffle Kabinet

“Jangan hanya fokus pada persoalan individu. Setelah persoalan hukum selesai, yang lebih penting adalah membangun kelembagaan yang kuat dan profesional,” ujarnya.

Lebih jauh Amir menilai reshuffle kabinet memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pergantian pejabat.

Menurutnya, reshuffle merupakan pesan politik yang menunjukkan arah pemerintahan Presiden Prabowo ke depan.

Ia berpendapat bahwa Presiden perlu memastikan seluruh jajaran kabinet memiliki loyalitas terhadap agenda pemerintahannya sendiri.

“Reshuffle harus memberi jawaban bahwa pemerintahan berjalan sesuai visi Presiden. Publik ingin melihat konsolidasi yang kuat dan arah pemerintahan yang jelas,” katanya.

Amir menilai pergantian pimpinan BGN dan penunjukan Nanik S. Deyang merupakan bagian dari proses tersebut.

Langkah itu menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga keberlangsungan program strategis sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

Di tengah berbagai tantangan politik, ekonomi dan sosial yang dihadapi Indonesia, Amir menegaskan bahwa fokus utama pemerintah harus tetap pada pelaksanaan amanat konstitusi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi rakyat, serta pembangunan kelembagaan negara yang profesional dan berkelanjutan. *man