Sejumlah 300-an rumah layak huni yang dibangun di atas aset milik PT Angkasa Pura, bakal selesai akhir April. Pembangunan rumah layak huni tersebut merupakan realisasi janji Presiden Prabowo Subianto ketika mengunjungi kawasan itu. Kawasan kumuh lainnya masih butuh penanganan segera Pemprov DKI Jakarta. *ric/andreas
Jakarta, RIC — Pembangunan rumah layak huni Jalan Kramat Raya Kecamatan Senen Jakarta Pusat selesai akhir April 2026. Pembangunan rumah layak huni ini sebagai realisasi janji Presiden Prabowo Subianto kepada warga bantaran rel kereta api Senen, saat kunjungan 26 Maret 2026.
Dalam kunjungan, itu Presiden yang disambut meriah warga, berjanji membangun rumah layak huni untuk warga. Realisasi janji Presiden tidak butuh waktu lama. Kementerian Kawasan dan Pemukiman (KKP) bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) segera menindaklanjuti janji Presiden.
Rumah layak huni langsung dibangun di lahan aset PT Angkasa Pura Jalan Kramat Raya Kecamatan Senen Jakarta Pusat. Sebanyak 324 unit rumah layak huni dibangun untuk warga bantaran rel kereta api Senen.
Dari pantauan realitasindonesia.com, Senin (20/4/2026), pembangunan terus berlangsung. Rencananya, sesuai jadwal resmi, Juni 2026 selesai, tetapi secara internal ditargetkan akhir April 2026 ini selesai.
Kalau berbicara kawasan kumuh, sebenarnya banyak kawasann atau hunian kumuh di Jakarta, bukan hanya di bantaran rel kereta api Senen, tetapi tempat lain di Jakarta pun banyak hunian kumuh.
Seharusnya dengan kunjungan Presiden ke kawasan kumuh bantaran rel kerata api Senen, lebih memacu dan mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta untuk menata kawasan atau RT kumuh yang tersebar di Jakarta.
Pemda DKI Jakarta, bukan tidak punya uang. Pemda DKI punya anggaran, kalau mau dan peduli menata kawasan kumuh di Jakarta. Dana hibah ratusan miliar setiap tahun dan dana Kunjungan Kerja (Kunker) DPRD ke daerah hampir setiap bulan dua kali, bisa dialihkan dan bisa dipakai untuk menata rumah – rumah kumuh.
Untuk apa mengalokasikan dana ratusan miliar setiap tahun untuk hibah kepada lembaga yang secara institusi bisa mengajukan melalui APBN, di tengah kita, banyak rakyat miskin.
Anggaran kunjungan kerja ke daerah untuk apa, sementara di sini, di Jakarta banyak kawasan kumuh, rakyat hidup dalam ketidakberdayaan dan kemiskinan.
Untuk apa kunjungan ke daerah, sementara Jakarta selalu bicara Kota Global, Kota Metropolitan. Karena itu, tidak pas, tidak tepat kunker ke daerah. Apa yang diperoleh dari daerah untuk membangun Jakarta.
Jakarta sebagai kota yang menuju Kota Global, kalau mau jujur seharusnya kunjungan kerja ke luar negeri bukan ke ke daerah. Kunker ke luar negeri, bisa belajar reklamasi, pengolahan sampah, transportasi dan berbagai hal dalam membangun Jakarta, Kota Global. Apalagi target 2030 masuk 50 besar Kota Global. (as)
