Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang menyebut adanya potensi ancaman kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto memicu perhatian luas di kalangan pengamat politik dan intelijen. Tidak sedikit yang menilai, pernyataan tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan sebuah sinyal dini (early warning) yang patut dicermati secara serius.
Pernyataan tersebut terkait dinamika terkini adanya sejumlah elemen dan tokoh yang menyuarakan penjatuhan dan impeachment terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih dulu dengan mencuat ke ranah publik dugaan kuat konglomerat dunia George Soros yang mengeluarkan dana hingga ratusan trilyun untuk sejumlah aktivis, media, pakar dan perguruan tinggi guna menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto.
Menyelami pernyataan Hashim dan realitas terkini, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menegaskan ucapan Hashim harus dibaca dalam kerangka kewaspadaan strategis, bukan kepanikan.
Lingkaran Inti
“Pernyataan itu tidak bisa dianggap biasa. Hashim bukan hanya keluarga dekat Presiden, tapi juga menjabat sebagai Utusan Khusus. Artinya, ia memiliki akses terhadap informasi strategis. Ini harus dimaknai sebagai early warning,” ungkap Amir Hamzah dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Menurut Amir, dalam praktik intelijen, informasi yang disampaikan oleh aktor di lingkar inti kekuasaan bukan tanpa dasar. Bahkan, dalam banyak kasus global, indikasi gangguan terhadap stabilitas pemerintahan justru muncul lebih dulu dari dalam elite sendiri.
Ia menjelaskan istilah “kudeta” dalam konteks modern tidak selalu berarti pengerahan tank atau pengambilalihan fisik oleh militer, melainkan bisa berkembang dalam bentuk yang lebih halus.
“Kudeta hari ini bisa berbentuk tekanan politik sistemik, delegitimasi kekuasaan, hingga operasi pengaruh yang melemahkan otoritas Presiden. Jadi tidak selalu klasik seperti di masa lalu,” katanya.
Meski demikian, tidak menutup kemungkinan spektrum ancaman tetap mencakup relasi sipil -militer. Ia menyinggung pentingnya membaca konfigurasi kekuatan di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk posisi Panglima yang saat ini disebut – sebut memiliki kedekatan dengan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.
“Dalam kajian geopolitik, loyalitas elite militer adalah faktor krusial. Jika ada persepsi fragmentasi atau dualisme loyalitas, itu bisa menjadi celah instabilitas. Tapi ini tentu harus dibuktikan, tidak bisa disimpulkan secara gegabah,” jelas Amir.
Amir menekankan Indonesia memiliki tradisi reformasi yang kuat pasca-1998, di mana militer telah kembali ke barak dan tidak lagi terlibat langsung dalam politik praktis. Namun, ia mengingatkan dinamika kekuasaan selalu bersifat cair.
Perkuat Komunikasi
Lebih jauh, Amir mengingatkan agar publik tidak langsung terjebak pada narasi ketakutan. Menurutnya, fungsi utama dari pernyataan seperti yang disampaikan Hashim justru sebagai sistem deteksi dini dalam menjaga stabilitas negara.
“Dalam dunia intelijen, lebih baik overestimate daripada underestimate. Kalau ada sinyal, sekecil apa pun, itu harus direspons dengan penguatan sistem, bukan kepanikan,” tegasnya.
Ia juga menilai, pemerintah perlu memperkuat komunikasi publik agar tidak muncul spekulasi liar yang justru bisa memperkeruh situasi.
Masih menurut analisis Amir, melihat fase awal pemerintahan Prabowo Subianto memang rawan terhadap berbagai tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini berkaitan dengan proses konsolidasi kekuasaan yang belum sepenuhnya solid.
“Setiap pemerintahan baru pasti menghadapi fase penyesuaian. Ini termasuk penyelarasan kepentingan politik, ekonomi dan keamanan. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi gesekan bisa muncul,” ujar Amir lag.
Ia menyarankan agar Presiden memperkuat soliditas internal kabinet, memperjelas garis komando serta memastikan loyalitas seluruh instrumen negara tetap terjaga.
Amir juga mengingatkan isu kudeta tidak bisa dilepaskan dari konteks geopolitik global. Indonesia, sebagai negara strategis di kawasan Asia Tenggara, kerap menjadi perhatian kekuatan besar dunia.
“Ketika posisi Indonesia semakin penting, maka potensi intervensi, baik langsung maupun tidak langsung, juga meningkat. Ini yang harus diantisipasi oleh negara,” ujarnya.
Ia menambahkan, dinamika global seperti rivalitas kekuatan besar dapat mempengaruhi stabilitas domestik jika tidak diantisipasi dengan kebijakan luar negeri yang cermat.
Pernyataan Hashim Djojohadikusumo tentang ancaman kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto kini tidak lagi dipandang sebagai isu pinggiran. Dalam perspektif intelijen, hal tersebut justru menjadi bagian dari mekanisme kewaspadaan dini untuk menjaga stabilitas nasional.
Sebagaimana disampaikan Amir Hamzah, yang terpenting bukanlah membesar-besarkan ancaman, melainkan memastikan bahwa seluruh instrumen negara tetap solid, responsif, dan siap menghadapi berbagai kemungkinan.
“Negara yang kuat bukan negara tanpa ancaman, tapi negara yang mampu membaca dan mengantisipasi ancaman sejak dini,” pungkas Amir. *man
