Pengamat: DPR Ambil Peran Sentral Koordinasikan Kebijakan Ekonomi Nasional Hadapi Tekanan Global

Jakarta, RIC — Pertemuan DPR dengan jajaran pemerintah, otoritas fiskal dan otoritas moneter dinilai bukan sekadar rapat koordinasi biasa.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026), hadir antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Sufmi Dasco Ahmad —Wakil Ketua DPR— menjelaskan pertemuan tersebut bertujuan melakukan evaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Namun menurut Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, makna pertemuan tersebut jauh lebih strategis dibandingkan yang terlihat di permukaan.

Amir menilai dalam perspektif intelijen negara, kehadiran para pengambil keputusan utama ekonomi dalam satu forum yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa tantangan ekonomi saat ini tidak bisa ditangani secara sektoral.

“Ketika DPR, pemerintah, Bank Indonesia dan otoritas fiskal duduk dalam satu meja untuk melakukan evaluasi bersama, itu menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyatukan persepsi dan langkah. Dalam analisis intelijen, ini merupakan indikator adanya konsolidasi pusat-pusat pengambilan keputusan negara,” ujarnya kepada wartawan, Sabtu (6/6/2026).

Menurut Amir, situasi ekonomi global saat ini masih dibayangi ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik di berbagai kawasan, fluktuasi harga komoditas, hingga dinamika perdagangan internasional yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi nasional.

Karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi sangat penting untuk memastikan respons negara berjalan cepat dan terukur.

Amir juga menyoroti peran Dasco yang memimpin langsung pertemuan tersebut. Dalam pandangannya, hal itu menunjukkan semakin aktifnya DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan lembaga ekonomi strategis.

“Dalam konteks politik nasional, DPR tidak hanya menjalankan fungsi legislasi. Ketika pimpinan DPR mengambil inisiatif mempertemukan berbagai pemangku kepentingan ekonomi, itu menunjukkan peran koordinatif yang semakin kuat,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut penting karena stabilitas ekonomi tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan politik yang kuat dari parlemen.

Sinkronisasi antara kebijakan fiskal, moneter dan kebijakan politik nasional akan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan pelaku usaha.

Dalam perspektif geopolitik, Amir melihat pertemuan tersebut juga dapat dibaca sebagai sinyal kewaspadaan negara terhadap berbagai potensi tekanan eksternal.

Banyak negara saat ini tengah menghadapi tantangan berupa perlambatan investasi, tekanan nilai tukar, perubahan arus perdagangan global, hingga meningkatnya rivalitas antarnegara besar.

“Kita tidak bisa melihat ekonomi secara terpisah dari geopolitik. Perubahan kebijakan negara-negara besar, konflik kawasan, hingga ketegangan perdagangan internasional dapat langsung memengaruhi ekonomi Indonesia. Karena itu, koordinasi seperti ini menjadi penting untuk mengantisipasi berbagai skenario yang mungkin terjadi,” jelasnya.

Forum tersebut menunjukkan pemerintah dan lembaga negara berupaya memastikan seluruh instrumen ekonomi nasional bekerja dalam arah yang sama sehingga Indonesia memiliki daya tahan yang lebih kuat menghadapi dinamika global.

Lebih lanjut Amir menilai salah satu pesan penting dari pertemuan tersebut adalah upaya menjaga kepercayaan publik dan pelaku pasar.

Dalam analisis intelijen ekonomi, persepsi sering kali memiliki dampak yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri. Ketika masyarakat dan investor melihat adanya koordinasi yang kuat antara DPR, pemerintah dan Bank Indonesia, maka muncul keyakinan bahwa negara memiliki mekanisme yang solid dalam menghadapi tantangan ekonomi.

“Kepercayaan adalah modal strategis. Investor, dunia usaha, dan masyarakat akan lebih tenang ketika melihat para pengambil keputusan berada dalam satu frekuensi dan memiliki tujuan yang sama,” katanya.

Amir menegaskan hasil konkret dari pertemuan tersebut tentu akan terlihat dari kebijakan yang akan diumumkan oleh masing-masing institusi. Namun dari sudut pandang intelijen strategis, pertemuan tersebut sudah memberikan pesan penting bahwa negara sedang memperkuat koordinasi internalnya.

Ia menyimpulkan di tengah berbagai ketidakpastian global, langkah mempererat sinergi antara otoritas fiskal, moneter, pemerintah dan parlemen merupakan fondasi penting untuk menjaga stabilitas nasional.

“Pertemuan ini bukan hanya soal angka ekonomi. Ini adalah gambaran bagaimana negara sedang membangun orkestrasi kebijakan agar seluruh instrumen kekuasaan dan ekonomi bergerak dalam satu arah demi menjaga pertumbuhan, stabilitas, dan kepentingan nasional Indonesia,” pungkasnya. *man