Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Iran mengizinkan dua kapal tanker milik Pertamina melintasi Selat Hormuz. Hal ini menandai babak baru dalam dinamika hubungan Indonesia dengan kawasan Timur Tengah. Peristiwa ini tidak sekadar soal kelancaran jalur pelayaran, melainkan mencerminkan perubahan kalkulasi geopolitik yang lebih dalam di tengah meningkatnya ketegangan global.
Terkait hal di atas, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menyatakan, izin yang diberikan Iran harus dibaca sebagai bagian dari strategi diplomasi senyap yang penuh perhitungan.
“Langkah ini menunjukkan bahwa Teheran tidak ingin memperluas spektrum konflik dengan negara-negara yang berada di luar orbit langsung pertarungan geopolitik mereka, termasuk Indonesia. Ini juga bisa dibaca keberhasilan diplomasi senyap Presiden Prabowo,” ungkap Amir kepada wartawan, Ahad (29/3/2026).
Menurut Amir, sebelumnya terdapat persepsi yang sempat berkembang bahwa Indonesia mulai bergeser terlalu dekat ke blok Barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Persepsi ini, dalam dunia intelijen dapat memengaruhi perlakuan suatu negara terhadap pihak lain, termasuk dalam isu-isu sensitif seperti akses jalur energi.
“Namun dengan diberikannya izin tersebut, Iran seolah mengirimkan sinyal bahwa Indonesia masih dipandang sebagai mitra yang bisa diajak berinteraksi secara pragmatis,” ujar Amir.
Pasokan Energi
Selat Hormuz sendiri merupakan salah satu jalur paling strategis di dunia. Sekitar seperlima distribusi minyak global melewati kawasan ini setiap hari. Ketika akses terhadap jalur ini terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh negara yang bersangkutan, tetapi juga dapat mengguncang stabilitas energi global. Dalam konteks Indonesia, ketergantungan terhadap pasokan energi dari kawasan Timur Tengah menjadikan Selat Hormuz sebagai titik vital yang tidak bisa diabaikan.
Insiden tertahannya kapal Indonesia sebelumnya telah memunculkan kekhawatiran serius, baik dari sisi ekonomi maupun keamanan energi. Risiko terganggunya suplai minyak mentah, meningkatnya biaya logistik, hingga naiknya premi asuransi pelayaran menjadi ancaman nyata.
“Oleh karena itu, keputusan Iran membuka kembali akses bagi kapal Pertamina menjadi semacam “katup pelepas tekanan” yang meredakan kekhawatiran tersebut,” paparnya.
Namun, di balik kelonggaran itu, terdapat dinamika yang jauh lebih kompleks. Amir Hamzah menyebut posisi Indonesia saat ini berada dalam zona abu-abu geopolitik —tidak sepenuhnya netral, tetapi juga belum terikat secara kuat dalam blok kekuatan tertentu. Posisi ini di satu sisi memberi fleksibilitas diplomatik, tetapi di sisi lain juga membuka ruang bagi berbagai persepsi yang bisa berubah sewaktu-waktu.
Dalam praktiknya, penyelesaian persoalan ini diduga tidak hanya melalui jalur diplomasi formal, melainkan juga melibatkan komunikasi intelijen dan jalur non-formal atau backchannel diplomacy.
“Pendekatan semacam ini lazim digunakan dalam isu-isu sensitif untuk menghindari eskalasi terbuka yang dapat memperburuk situasi,” tegasnya.
Keberhasilan Indonesia memastikan kapal-kapalnya kembali dapat melintas menunjukkan adanya kapasitas diplomasi yang cukup efektif dalam meredam potensi konflik. Namun, peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa ketergantungan pada satu jalur strategis global menyimpan risiko besar.
Amir menegaskan apa yang terjadi saat ini bukanlah jaminan stabilitas jangka panjang. Selat Hormuz tetap menjadi kawasan dengan volatilitas tinggi yang sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan militer di sekitarnya. Hari ini akses dibuka, tetapi dalam situasi tertentu, penutupan kembali bisa terjadi kapan saja.
Karena itu, ia menilai Indonesia perlu mulai memikirkan strategi jangka panjang, termasuk diversifikasi sumber energi dan jalur distribusi, serta memperkuat posisi tawar dalam percaturan geopolitik global.
“Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna jalur strategis, tetapi harus mulai berperan sebagai aktor yang memiliki pengaruh dalam menjaga stabilitas kawasan,” pungkasnya. *man
