gedung dprd dki. *ist
Jakarta, RIC — Kunjungan kerja (kunker) ke daerah-daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang berlangsung hampir setiap bulan untuk sementara sebaiknya dihapus. Hal ini penting dilakukan mengingat beban fiskal semakin berat akibat peningkatan harga minyak dunia.
Penghapusan sementara kunker DPRD DKI Jakarta ke daerah, juga sebagai bentuk rasa tanggung jawab sebagai wakil rakyat menghadapi situasi ekonomi yang lagi sulit akibat harga minyak dunia yang meningkat disebabkan dampak perang Iran versus Amerika-Israel.
Apalagi kehidupan banyak warga Jakarta yang makin sulit, pemutusan hubungan kerja (PHK). Menjadi tidak manusiawi rasanya, kalau di tengah rakyat menderita, susah, wakil rakyat harus menghabiskan uang rakyat untuk kunker ke daerah- daerah.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, mendukung kalau untuk sementara kunker DPRD DKI Jakarta dihapus. “Saya dukung kunker untuk sementara dihapus,” kata Ida, panggilan keseharian wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan ini, Jumat (27/3/2026) pagi, kepada realitasindonesia.com.
Dukungan Ida ini, berangkat dari permintaan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (26/3/2026), di di kantor Staf Presiden, sebagaimana diwartakan CNBC Indonesia, agar kepala daerah melakukan efisiensi anggaran khususnya anggaran perjalanan dinas yang tidak perlu.
Permintaan Tito kepada kepala daerah seiring dan sejalan dengan upaya pemerintah pusat melakukan penghematan anggaran untuk mengantispasi beban fiskal yang semakin berat. Beban fiskal yang kian berat ini akibat peningkatan harga minyak dunia. (as)
