Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Uus Kuswanto. *Ist
Jakarta, RIC — Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Uus Kuswanto, belum bicara banyak mengenai bantuan dana hibah yang menjadi sorotan sekaligus pertanyaan Komisi A DPRD DKI Jakarta dalam rapat Pra Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta tahun 2027, Kamis (5/3/2026).
Ada dugaan orang sama menerima dana hibah berulang karena itu dewan berharap tidak terulang lagi dan jangan sampai terjadi anggaran sudah diketok masih keluar pemberian dana hibah.
Lebih jauh dewan juga mempertanyakan apa ada manfaatnya dana hibah atau tidak dan kenapa dewan tidak tahu prosesnya. Bahkan kalau dana hibah setengahnya buat Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja besar manfaatnya.
Ketika ditanya apakah dana hibah ratusan miliar setiap tahun itu akan dievaluasi dan dialihkan untuk perbaikan kampung atau RW kumuh, Uus hanya mengatakan akan mempelajari dulu.
“Tentu pemberian hibah itu ada pertimbangan dan untuk itu akan dipelajari dulu,” tegas Uus yang juga Ketua TAPD kepada realitasindonesia.com, Senin (9/3/2026), di lobi Graha Ali Sadikin Balaikota.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), M Matsani, kepada realitasindonesia.com, Senin (9/3/2026), menegaskan siap mengevaluasi dan akan membahas serta membicarakan dalam rapat TAPD tahun 2026.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, secara terpisah, Senin (9/3/2026), berharap Sekda selaku Ketua TAPD harus kritis dan cermat dalam membahas anggaran yang akan datang, tahun 2027. Bukan hanya anggaran untuk hibah yang sekarang menjadi sorotan Komisi A DPRD DKI Jakarta, yang dikritisi dan dicermati tetapi semua anggaran yang diusulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Bagi Amir, kritis dan cermat itu sangat penting agar tidak semua anggaran yang diajukan langsung diketok atau disetujui. Setiap anggaran harus jelas untuk apa dan apa bermanfaat langsung kepada rakyat Jakarta atau sekadar mempercantik dan memperindah bangunan.
Amir menambahkan, tidak ada yang melarang memperbaiki bangunan, memperindah ruangan memberi hibah, tetapi harus dipahami dan disadari kepentingan rakyat harus menjadi perhatian utama.
Banyak kampung kumuh, banyak rakyat susah, anak sekolah dasar pulang sekolah bukannya istirahat tetapi keliling jual tisu sekadar memenuhi hidup, pengemis sambil gendong anak bermunculan meminta-minta.
Kondisi ini, tambah Amir, seharusnya menjadi perhatian dan kepedulian dan itu yang semestinya menjadi prioritas dalam membahas anggaran tahun 2027 agar makin hari, dari tahun ke tahun kehidupan rakyat lebih baik. Tentu, lanjut Amir, masalah pendidikan kesehatan warga Jakarta menjadi aspek lain yang tidak bisa dan tidak boleh dikesampingkan.
“Untuk apa bangunan mewah, ruangan indah sementara rakyat susah, rakyat menderita, rakyat terhimpit hidupnya karena tidak berdaya, tidak mampu, miskin dan terlantar,” tegas Amir sambil menambahkan jangan merasa puas karena ada bansos.
Bansos itu perlu tetapi harus menjadi program sementara agar jangan melahirkan bansos yang pada akhirnya hanya melestarikan ketidakberdayaan dan kemiskinan kalau tidak diberdayakan untuk mandiri. (as)
