Komisi A bersama eksekutif melaksanakan Rapat Pra APBD TA 2027, Kamis (5/2/2026). *Andreas.
Jakarta, RIC — Anggaran tahun 2027 harus memprioritaskan program – program yang menyangkut kepentingan rakyat Jakarta seperti Bantuan Sosial (Bansos) dan Kartu Jakarta Pintar ( KJP).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoiruddin menegaskan ini di rapat Pra Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2027 di Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/3/2026). Rapat dipimpin Ketua Komisi A, Inggard Joshua.
Menurut Khoiruddin, semua ingin belanja, ingin memenuhi keperluan tetapi harus disadari keuangan terbatas sehingga program prioritas yang benar dibutuhkan rakyat harus menjadi perhatian utama.
Usai memberikan arahan singkat dalam rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta, Khoiruddin kepada realitasindonesia.com kembali menegaskan, anggaran yang akan dibahas lebih lanjut karena saat ini masih pra RAPBD, benar – benar harus untuk kepentingan rakyat. Prioritas untuk rakyat terutama Bansos dan KJP harus menjadi perhatian utama. “Bansos dan KJP harus jadi perhatian,” ujar Khoiruddin.
Anggaran mesti memprioritaskan dan mengutamakan kepentingan rakyat memang suatu keharusan dan wajib. Dalam kenyataan, banyak warga Jakarta masih butuh bantuan, masih susah dan hidupnya memprihatinkan.
Seperti diberitakan media sosial, ada keluarga terpaksa menggadaikan (KJP) demi mendapatkan uang untuk belanja demi bertahan hidup. Apalagi kalau melihat realitas lapangan orang miskin masih banyak. Pemulung dan pengemis bertebaran di jalan.
Meski bansos untuk rakyat harus dan wajib, Ketua Komisi A, Inggard menekan validasi data penerima bansos. Validasi data harus benar-benar menjadi perhatian serius. Perhatian sungguh- sungguh menjadi sangat penting agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
“Seringkali karena data tidak valid, akhirnya orang yang sudah tidak ada atau telah pindah masih menerima bansos,” kata Inggard, wakil rakyat dari Fraksi Partai Gerindra. (as)
