Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, menilai sejumlah dinamika yang terjadi dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai persoalan birokrasi atau kebijakan semata.
Menurut Amir, terdapat strategi yang sengaja membiarkan munculnya ketidakteraturan di tahap awal untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang selama ini bekerja di balik layar atau yang kerap disebut sebagai deep state. Istilah deep state pernah diungkap Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin.
“Sun Tzu pernah mengatakan, terkadang ketidakteraturan digunakan untuk menciptakan keteraturan. Dalam konteks pemerintahan Prabowo, ada kemungkinan ketidakteraturan itu dibiarkan terlebih dahulu untuk melihat siapa saja yang melakukan sabotase dari dalam,” ungkap Amir Hamzah dalam keterangannya, Selasa (9/6/2026).
Amir menjelaskan keberadaan deep state atau jaringan kekuatan yang bekerja di luar struktur formal negara dapat memengaruhi jalannya kebijakan pemerintah. Akibatnya, tidak hanya pihak yang terlibat langsung dalam jaringan tersebut yang terdampak, tetapi juga aparatur dan kelompok lain yang tidak memiliki keterkaitan apa pun.
“Ketika ada jaringan yang melakukan perlawanan terhadap agenda pemerintah, efeknya bisa meluas. Orang-orang yang sebenarnya tidak terlibat pun ikut terpengaruh sehingga muncul apa yang disebut sabotase struktural,” terang Amir.
Amir menilai tantangan terbesar pemerintahan Prabowo bukan hanya berasal dari oposisi politik terbuka, melainkan dari kelompok-kelompok yang secara formal berada dalam sistem namun memiliki kepentingan berbeda dengan arah kebijakan pemerintah. Pandangan serupa pernah disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin terkait adanya ancaman “musuh dalam selimut” yang dinilai dapat menghambat agenda kedaulatan ekonomi nasional.
BRICS dan Dominasi Dolar
Dalam pandangan Amir, pertarungan geopolitik global saat ini juga berkaitan dengan sistem keuangan internasional yang selama puluhan tahun didominasi oleh dolar Amerika Serikat.
Ia menyebut terdapat jaringan kekuatan finansial global yang selama ini memperoleh keuntungan dari dominasi mata uang dolar dalam perdagangan internasional. Menurutnya, kekuatan tersebut sering dikaitkan dengan institusi keuangan internasional The Feed dan pusat-pusat keuangan global seperti City of London.
Amir menilai langkah negara-negara anggota BRICS untuk memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.
“Kalau suatu saat Brasil membeli barang dari Indonesia menggunakan rupiah dan Indonesia membeli produk dari Brasil menggunakan mata uang Brasil, maka kebutuhan terhadap dolar dalam transaksi tersebut berkurang. Inilah yang sedang dirancang dalam kerja sama BRICS,” ujarnya.
Menurut Amir, skema perdagangan menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement dapat memperkuat kedaulatan ekonomi negara-negara berkembang sekaligus mengurangi risiko yang muncul akibat fluktuasi dolar AS.
Lebih lanjut, Amir menilai berbagai pernyataan Presiden Prabowo mengenai kemandirian ekonomi, penguasaan komoditas strategis, serta penguatan posisi Indonesia dalam perdagangan internasional merupakan bagian dari agenda yang lebih besar untuk meningkatkan kedaulatan ekonomi nasional. Sebelumnya, Amir juga menafsirkan pidato-pidato Prabowo terkait harga komoditas strategis sebagai sinyal reposisi Indonesia dalam percaturan ekonomi global.
Ia menegaskan bahwa perubahan tata ekonomi dunia menuju sistem yang lebih multipolar akan memunculkan resistensi dari berbagai pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem lama.
“Perubahan besar selalu menimbulkan perlawanan. Karena itu pemerintah harus mampu mengidentifikasi siapa yang mendukung agenda kedaulatan ekonomi dan siapa yang justru menghambatnya dari dalam,” kata Amir.
Menurutnya, keberhasilan agenda tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga stabilitas nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur ekonomi global yang sedang berubah. *man