Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai strategi perang gerilya masih relevan untuk menghadapi tantangan pertahanan Indonesia di era digitalisasi. Kekuatan pertahanan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada kecanggihan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga harus melibatkan rakyat sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.

Amir mengatakan, sejarah pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tidak bisa dilepaskan dari perjuangan rakyat melalui perang gerilya. Proses pembentukan militer Indonesia berlangsung panjang, melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan sipil, pesantren dan kekuatan politik.

“Proses menjadi TNI itu cukup panjang. Satuan-satuan tempur lahir dari masyarakat, dari pesantren, dari kekuatan politik. Karena itu, integrasi dan konsolidasi membutuhkan waktu panjang,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Ia membandingkan sejarah pembentukan militer Indonesia dengan Amerika Serikat. Menurutnya, karakter sejarah kedua negara berbeda. Pembentukan kekuatan militer Amerika berlangsung dalam sejarah ekspansi para pendatang yang berhadapan dengan penduduk asli, sedangkan Indonesia membangun kekuatan pertahanan melalui perjuangan bersama melawan penjajahan.

Pengalaman sejarah tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia memiliki karakter pertahanan yang menempatkan rakyat sebagai bagian penting dari kekuatan nasional.

Amir menjelaskan, salah satu fondasi pertahanan Indonesia adalah Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Konsep tersebut menempatkan TNI sebagai kekuatan utama pertahanan, sementara rakyat menjadi kekuatan pendukung.

Namun dalam perjalanan dari era Orde Baru menuju Reformasi, menurut Amir, terdapat perubahan dalam pengaturan pertahanan nasional. Ia menyoroti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang perlu terus dikaji agar semangat pertahanan semesta dapat diterjemahkan secara lebih konkret dalam kebijakan negara.

“Indonesia tidak memiliki doktrin untuk menyerang bangsa lain. Prinsip kita adalah cinta damai, tetapi harus siap menghadapi perang apabila kedaulatan negara terancam,” katanya.

Batalyon Pangan dan Pertahanan

Ia menghubungkan prinsip tersebut dengan konsep pertahanan defensif aktif yang pernah disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Artinya, Indonesia tidak memiliki ambisi menyerang negara lain, tetapi harus mampu menjaga wilayah, kedaulatan dan kepentingan nasional dari berbagai ancaman.

Amir juga menyoroti gagasan pembentukan batalyon pembangunan yang dikaitkan dengan pembahasan kebijakan pertahanan bersama pimpinan DPR, termasuk Sufmi Dasco Ahmad dan Utut Adianto.

Batalyon pembangunan dapat menjadi bagian dari penguatan pertahanan teritorial apabila dirancang dengan fungsi yang jelas dan tidak mengabaikan tugas utama TNI.

Ia membayangkan keberadaan satuan tersebut dapat berkolaborasi dengan masyarakat di daerah, terutama dalam mempersiapkan kebutuhan logistik nasional.

“Kalau terjadi perang, distribusi pangan bisa macet. Karena itu, kita harus mempersiapkan dukungan logistik sejak sekarang. Rakyat membangun pertanian, TNI mengamankan. Anggota batalyon juga bisa dibekali keterampilan pertanian dan perkebunan,” ujarnya.

Masih kata Amir, ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertahanan negara. Sebab, dalam perang modern, serangan tidak selalu dilakukan melalui pertempuran bersenjata. Gangguan terhadap rantai pasok, energi, pangan, komunikasi, dan infrastruktur dapat melemahkan kemampuan suatu negara untuk bertahan.

Ia menggambarkan TNI sebagai pagar yang melindungi aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, rakyat tetap dapat menjalankan kegiatan pertanian, perkebunan dan produksi pangan, sementara aparat pertahanan menjaga keamanan wilayah.

Lebih jauh, Amir mendorong agar pembenahan regulasi pertahanan diikuti dengan kebijakan lain yang memungkinkan kekayaan alam daerah memberikan kontribusi nyata terhadap pembiayaan pertahanan nasional.

Ia mencontohkan Maluku yang memiliki potensi perikanan besar. Potensi ekonomi sektor perikanan yang disebutnya mencapai sekitar Rp80 triliun perlu dikelola agar memberikan manfaat lebih luas, termasuk mendukung kebutuhan pertahanan maritim.

“Maluku penghasil ikan. Kalau potensi ekonominya dikelola dengan baik, hasilnya bisa memberikan kontribusi untuk membiayai kebutuhan pertahanan, termasuk kapal perang,” katanya.

Selain perikanan, Amir juga menyinggung potensi nikel Indonesia. Komoditas tersebut dinilainya dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan industri pertahanan, terutama dalam mendukung kebutuhan material dan teknologi alutsista.

Indonesia harus mulai membangun hubungan yang lebih kuat antara pengelolaan sumber daya alam, industrialisasi dan kemandirian pertahanan.

Penguatan Hankamrata

Terkait penempatan unsur militer di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Amir melihatnya dalam kerangka penguatan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Namun, menurutnya, setiap kebijakan penempatan personel militer harus memiliki dasar hukum, tujuan pertahanan, serta pembagian tugas yang jelas.

Ia juga mengingatkan ancaman terhadap Indonesia tidak selalu datang secara terbuka dari luar negeri. Ada kemungkinan kepentingan asing memanfaatkan pihak-pihak di dalam negeri untuk memengaruhi kebijakan strategis dan melemahkan pertahanan nasional.

Dalam pandangannya, perang modern telah berkembang ke berbagai bidang, termasuk perang siber, perang informasi, gangguan ekonomi dan perebutan sumber daya strategis.

Amir mengungkapkan pengalaman perang gerilya Indonesia bahkan menjadi perhatian kalangan militer negara lain.

“Jenderal Amerika takut dengan sistem gerilya Indonesia,” ujarnya.

Amir juga mengingatkan adanya potensi upaya melemahkan Indonesia melalui pelemahan institusi TNI dan kekuatan sosial masyarakat, termasuk umat Islam.

Menurutnya, sejarah perjuangan kemerdekaan menunjukkan umat Islam memiliki kontribusi besar dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Karena itu, persatuan nasional harus dijaga agar tidak mudah dipecah oleh kepentingan dari luar maupun konflik di dalam negeri.

Ia menilai kritik terhadap kebijakan militer tetap diperlukan dalam negara demokrasi. Namun, kritik harus dibedakan dari upaya sistematis untuk merusak kepercayaan terhadap institusi pertahanan negara.

Amir turut mengaitkan penguatan pertahanan dan pengelolaan aset strategis dengan pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Menurutnya, pengelolaan aset yang tersembunyi di berbagai daerah juga berkaitan dengan kepentingan nasional, terutama apabila aset tersebut berasal dari tindak pidana yang merugikan negara.

Amir juga mengatakan, Badan Pengelola Aset khusus tugasnya menyimpan, merawat, melelang, dan mengelola aset itu dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. “Di dalamnya ada polisi, jaksa dan militer,” tegasnya.

Bagi Amir, Indonesia membutuhkan strategi pertahanan yang menyatukan kekuatan militer, ketahanan pangan, industri nasional, sumber daya alam dan partisipasi masyarakat.

“Rakyat membangun pertanian, TNI mengamankan. Itulah salah satu gambaran bagaimana pertahanan semesta harus bekerja. Kita cinta damai, tetapi jangan sampai tidak siap ketika negara menghadapi ancaman,” pungkas Amir. *man