Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai artikel peneliti geopolitik asal Amerika Serikat, Brian Berletic, berjudul The US is Behind Indonesian Protests (Again), perlu menjadi bahan perhatian serius pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Amir, tulisan Berletic memberikan perspektif geopolitik mengenai kemungkinan keterlibatan kepentingan asing dalam dinamika demonstrasi, gerakan oposisi serta perkembangan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Artikel tersebut relevan dibaca pemerintah, terutama dalam memahami persaingan pengaruh Amerika Serikat (AS) dan China di kawasan Indo-Pasifik.

“Artikel Brian Berletic ini sangat objektif dan perlu menjadi bahan kajian pemerintah Prabowo. Ini bisa menjadi dasar untuk mengantisipasi perkembangan gerakan demonstrasi, dinamika oposisi, sekaligus membaca situasi geopolitik global,” ungkap Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).

Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis dalam persaingan Amerika Serikat dan China. Letak geografis Indonesia yang berdekatan dengan Selat Malaka menjadikan kawasan ini penting bagi jalur perdagangan internasional dan distribusi energi.

Dalam perspektif intelijen, kepentingan negara besar tidak selalu diwujudkan melalui tekanan militer atau konfrontasi terbuka. Pengaruh juga dapat dibangun melalui jaringan ekonomi, diplomasi, media, pendidikan, organisasi masyarakat sipil, hingga program bantuan internasional.

Washington, lanjut Amir, tentu memiliki kepentingan strategis agar Indonesia tidak semakin dekat dengan Beijing. Terlebih, hubungan ekonomi Indonesia dan China terus berkembang dalam berbagai sektor.

“Amerika mempunyai kepentingan terhadap Indonesia agar tidak condong ke China. Indonesia merupakan negara besar dengan posisi geopolitik yang sangat strategis. Karena itu, arah kebijakan luar negeri Indonesia selalu menjadi perhatian kekuatan-kekuatan besar,” katanya.

Namun, Amir mengingatkan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas aktif. Artinya, Indonesia tidak semestinya terseret menjadi bagian dari blok kekuatan tertentu dalam persaingan global.

Indonesia harus tetap memiliki kemandirian dalam menentukan hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, serta kebijakan pertahanan dan keamanan berdasarkan kepentingan nasional.

Amir juga menyoroti kemungkinan adanya persinggungan kepentingan antara agenda geopolitik Amerika Serikat dan sebagian kelompok oposisi di Indonesia.

Menurut Amir, dalam membaca gerakan politik, intelijen tidak cukup hanya melihat siapa yang turun ke jalan atau siapa yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Perlu ditelusuri pula ekosistem yang menopang sebuah gerakan, mulai dari jaringan komunikasi, sumber pendanaan, organisasi pendukung, hingga pihak-pihak yang memperoleh keuntungan politik dari perkembangan situasi.

Ia mengingatkan, persinggungan kepentingan tidak otomatis membuktikan adanya kendali asing terhadap gerakan oposisi.

“Yang harus dilihat adalah apakah terdapat kesamaan kepentingan antara agenda geopolitik negara asing dengan gerakan kelompok oposisi di dalam negeri. Ini perlu dikaji secara mendalam, berdasarkan data dan bukti, bukan hanya asumsi,” ungkapnya.

Dalam artikel Berletic, sejumlah media, organisasi bantuan hukum, lembaga masyarakat sipil, dan kelompok mahasiswa disorot karena disebut memiliki hubungan dengan program pendanaan internasional.

Salah satu rujukan yang digunakan adalah laporan Mongabay pada 6 Maret 2025 berjudul Without us, no scrutiny: Indonesia’s independent media count cost of US funding cuts.

Laporan tersebut memang mengungkap adanya dukungan pendanaan Amerika Serikat terhadap sejumlah program jurnalistik dan organisasi media, termasuk Remotivi, New Naratif, dan Project Multatuli. Namun, keberadaan pendanaan asing tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa organisasi penerimanya menjalankan operasi politik untuk kepentingan negara donor.

Amir menilai, pemerintah perlu memiliki kemampuan pemetaan intelijen yang memadai untuk membedakan kegiatan masyarakat sipil yang sah, kritik politik, advokasi publik, dan kemungkinan operasi pengaruh asing.

Lebih jauh, Amir mengingatkan bahwa perubahan situasi politik domestik dapat memiliki implikasi terhadap posisi Indonesia dalam percaturan internasional.

Dalam analisis geopolitik, negara yang memiliki posisi strategis sering menjadi sasaran perebutan pengaruh. Instrumen yang digunakan tidak selalu berbentuk intervensi langsung, tetapi bisa melalui tekanan ekonomi, diplomasi, opini publik, serta penguatan hubungan dengan kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan sejalan.

Karena itu, menurut Amir, pemerintahan Prabowo perlu memperkuat kemampuan membaca perkembangan global dan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat memengaruhi stabilitas nasional.

Namun, ia menegaskan bahwa kewaspadaan terhadap pengaruh asing tidak boleh dijadikan alasan untuk membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan pers, maupun hak masyarakat menyampaikan aspirasi.

Pemerintah harus mampu membedakan kritik terhadap kebijakan negara dengan tindakan yang benar-benar terbukti melanggar hukum atau mengancam keamanan nasional.

“Jangan sampai semua demonstrasi dianggap sebagai operasi asing. Masyarakat mempunyai hak untuk mengkritik pemerintah. Tetapi pemerintah juga harus waspada apabila ditemukan bukti adanya kepentingan asing yang mencoba memengaruhi proses politik Indonesia,” ujarnya.

Menariknya, Amir tidak hanya menyoroti aspek dugaan intervensi asing dalam tulisan Berletic. Ia juga memberikan perhatian terhadap rekomendasi mengenai pembenahan kondisi internal Indonesia.

Menurutnya, salah satu pelajaran penting dari artikel tersebut adalah pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan domestik yang dapat menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat.

Korupsi, ketimpangan ekonomi, lemahnya penegakan hukum, kerusakan lingkungan, dan buruknya pelayanan publik merupakan persoalan yang harus diselesaikan secara serius.

Amir berpandangan, semakin banyak persoalan dalam negeri yang tidak tertangani, semakin terbuka ruang bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan kekecewaan masyarakat.

Dalam perspektif intelijen, kondisi sosial dan ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi faktor kerentanan nasional. Ketidakpuasan publik bisa berkembang menjadi tekanan politik yang lebih besar apabila pemerintah gagal memberikan jawaban terhadap tuntutan masyarakat.

“Justru saran Berletic mengenai perbaikan pemerintahan Indonesia harus diperhatikan. Pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola pemerintahan, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas,” tegas Amir.

Ia menambahkan, pemerintah tidak cukup hanya memperkuat instrumen keamanan untuk menghadapi demonstrasi. Kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Menurutnya, stabilitas politik tidak bisa dipertahankan hanya dengan pendekatan keamanan. Stabilitas membutuhkan legitimasi, kepercayaan publik, serta kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan masyarakat.

Amir menilai tantangan pemerintahan Prabowo ke depan adalah menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat dan China tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

Indonesia harus tetap membuka kerja sama dengan berbagai negara, tetapi tidak boleh kehilangan independensi dalam menentukan kebijakan strategis.

Ia mengingatkan bahwa persaingan AS-China bukan hanya persoalan perdagangan dan investasi. Persaingan tersebut juga menyangkut teknologi, energi, jalur pelayaran, pertahanan, dan pengaruh politik di kawasan Indo-Pasifik.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat ketahanan nasional melalui diplomasi yang independen, kemandirian ekonomi, penguatan industri strategis, serta pemberantasan korupsi.

“Indonesia jangan sampai menjadi arena pertarungan kepentingan Amerika dan China. Kita mempunyai politik luar negeri bebas aktif. Kepentingan Indonesia harus ditempatkan di atas kepentingan negara mana pun,” kata Amir.

Ia berharap artikel Brian Berletic menjadi bahan diskusi strategis bagi pemerintah, lembaga intelijen, dan para pengambil kebijakan.

Bagi Amir, kewaspadaan terhadap operasi pengaruh asing dan pembenahan pemerintahan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.

Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan politik dari tekanan eksternal, sekaligus memastikan bahwa rakyat tidak kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahnya sendiri. *man