Jakarta, RIC — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang – Undang (RUU) Perampasan Aset (PA) menjadi Undang – Undang, dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (19/11/2026). Langkah DPR tersebut lebih cepat dari waktu yang dijanjikan, yakni pada 15 Desember untuk pengesahan RUU PA jadi UU PA. UU ini sudah ditunggu masyarakat sejak lama untuk segera disahkan. Terkait […]
Jakarta, RIC — DPR RI mengesahkan Rancangan Undang – Undang (RUU) Perampasan Aset (PA) menjadi Undang – Undang, dalam Sidang Paripurna DPR, Kamis (19/11/2026). Langkah DPR tersebut lebih cepat dari waktu yang dijanjikan, yakni pada 15 Desember untuk pengesahan RUU PA jadi UU PA. UU ini sudah ditunggu masyarakat sejak lama untuk segera disahkan.
Terkait hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengapresiasi kinerja DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang lebih cepat dari target semula, yakni paling lambat 15 Desember 2026.
Namun, Amir mengingatkan pengesahan regulasi tersebut berpotensi memunculkan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini memiliki kepentingan terhadap penguasaan aset dan kekayaan negara.
Menurut Amir, UU Perampasan Aset merupakan instrumen penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memulihkan kekayaan negara yang berasal dari tindak pidana.
“Salut kepada DPR yang sudah menyelesaikan RUU Perampasan Aset lebih cepat dari target 15 Desember 2026. Ini kepentingan nasional yang jauh lebih tinggi daripada kepentingan kelompok maupun kepentingan hukum yang digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu,” ungkap Amir Hamzah kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Gugatan
Ia memperkirakan setelah disahkan, undang-undang tersebut berpotensi menghadapi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Menurutnya, gugatan konstitusional merupakan salah satu kemungkinan yang harus diantisipasi, terutama apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh ketentuan dalam undang-undang tersebut.
“Rezim lama kemungkinan akan melakukan perlawanan, termasuk melalui gugatan ke MK. Karena itu, pemerintah harus mempersiapkan argumentasi konstitusional dan memastikan pelaksanaannya tidak mudah diganggu,” ujarnya.
Badan Pengelola
Amir juga menyoroti pentingnya pembentukan badan pengelolaan perampasan aset. Menurutnya, uang hasil perampasan aset harus dikelola secara profesional, transparan dan akuntabel agar benar-benar memberikan manfaat bagi negara.
Ia berpandangan pengelolaan aset hasil tindak pidana harus memiliki mekanisme yang jelas, mulai dari penyitaan, penyimpanan, pemanfaatan hingga pengembalian kepada negara atau pihak yang berhak.
Amir berharap implementasi undang-undang tersebut dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan APBN 2027.
“Uang yang disita harus masuk ke badan pengelolaan perampasan aset. Jangan sampai aset yang sudah berhasil dirampas justru tidak jelas pengelolaannya. Harus ada transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik,” tegas Amir.
Ancaman Makin Masif
Lebih jauh, Amir mengingatkan adanya persoalan keamanan politik yang perlu mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto setelah pengesahan UU Perampasan Aset.
Ia mengaitkan situasi tersebut dengan mencuatnya dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Menurut Amir, dugaan penyadapan tersebut perlu dilihat secara serius karena menyangkut keamanan kepala negara dan stabilitas pemerintahan.
Ia mengingatkan ancaman terhadap Prabowo berpotensi semakin masif setelah undang-undang perampasan aset disahkan, terutama apabila terdapat pihak yang merasa kepentingannya terancam oleh kebijakan pemberantasan korupsi.
“Presiden harus mengantisipasi berbagai kemungkinan. Setelah UU Perampasan Aset disahkan, ancaman terhadap Prabowo bisa semakin masif. Jangan sampai agenda pemberantasan korupsi justru dihadapkan dengan berbagai upaya untuk melemahkan Presiden,” ungkapnya.
Amir juga menyoroti perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan yang menyeret Listyo Sigit.
Proses pemeriksaan pidana harus berjalan beriringan dengan penegakan kode etik terhadap anggota Polri yang diduga terlibat.
Ia menilai sidang etik terhadap Listyo Sigit penting untuk mengungkap persoalan tersebut secara terbuka dan memberikan kepastian mengenai tanggung jawab masing-masing pihak.
Amir menghubungkan persoalan keamanan Presiden dengan dinamika politik menjelang kemungkinan perubahan komposisi kepemimpinan nasional, termasuk apabila terjadi perubahan posisi Wakil Presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mundur.
Prabowo perlu memiliki kewaspadaan terhadap berbagai kepentingan politik yang dapat memengaruhi stabilitas pemerintahannya.
Ia menilai persoalan calon wakil presiden yang akan diajukan atau dipertimbangkan Prabowo dalam situasi tersebut juga berpotensi menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih luas.
“Ini bukan hanya persoalan penyadapan. Ada persoalan kepentingan politik dan masa depan pemerintahan. Termasuk siapa yang nantinya akan menjadi calon wakil presiden apabila terjadi perubahan politik setelah Gibran mundur,” kata Amir.
Namun, ia mengingatkan dinamika tersebut tidak boleh mengganggu agenda pemerintahan dan penegakan hukum.
Amir juga menilai partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan tidak otomatis terbebas dari kemungkinan penerapan UU Perampasan Aset.
Menurutnya, pemberantasan korupsi harus berlaku tanpa membedakan latar belakang politik, kedekatan dengan kekuasaan, maupun posisi seseorang dalam pemerintahan.
“Partai-partai koalisi juga tidak boleh merasa aman. Kalau memang ada aset yang berasal dari tindak pidana, harus diproses sesuai undang-undang. Jangan ada perlindungan politik,” tegas Amir.
Dalam penjelasannya, Amir juga menyinggung sejumlah perkara korupsi yang menjadi perhatian publik, termasuk perkara yang menyeret mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Tak hanya Nadiem, beberapa mantan menteri yang telah diperiksa dan diadili didapat keterangan yang bisa menyeret mantan Presiden Joko Widodo.
Ia berpandangan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan sejumlah perkara korupsi perlu ditelusuri secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya hubungan dengan pengambilan kebijakan pada pemerintahan sebelumnya.
Amir menyebut adanya hal-hal dalam persidangan yang menurut pandangannya perlu ditelusuri berkaitan dengan lingkar kekuasaan pemerintahan sebelumnya, termasuk nama Joko Widodo.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum mengusut setiap fakta berdasarkan bukti dan proses hukum yang berlaku.
Independen
Amir juga menilai KPK dan Kejaksaan Agung harus bekerja secara independen serta tidak boleh berada di bawah pengaruh kepentingan rezim pemerintahan sebelumnya maupun kepentingan politik kelompok tertentu.
“Penegakan hukum harus benar-benar independen. KPK dan Kejaksaan Agung jangan sampai dipengaruhi kepentingan rezim lama. Semua harus bekerja berdasarkan bukti, bukan pesanan politik,” tegasnya.
Menurut Amir, pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi tidak berhenti pada penangkapan dan penghukuman pelaku.
Lebih dari itu, negara harus mampu mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan mengembalikannya untuk kepentingan masyarakat.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo agar memastikan aparat penegak hukum, lembaga intelijen, dan institusi keamanan bekerja secara profesional sehingga tidak ada ruang bagi upaya menghambat agenda pemberantasan korupsi.
“Jangan sampai undang-undang sudah disahkan, tetapi pelaksanaannya dilemahkan. Negara harus hadir dan memastikan uang rakyat yang diambil melalui tindak pidana bisa dikembalikan,” pungkas Amir. *man