Pengamat: Strategi Besar Di Balik Diplomasi Prabowo di Prancis, Kemandirian Pertahanan Nasional 

Jakarta, RIC – Presiden Prabowo Subianto telah kembali dari Prancis. Presiden Prabowo pun berkesempatan melaksanakan Sholat Idul Adha bersama warga Indonesia di Paris, Prancis.

Kunjungan keempat Presiden Prabowo mengundang pelbagai kritikan tajam. Kunjungan yang tidak membawa manfaat hingga kunjungan yang hanya menghabiskan anggaran yang mencapai ratusan milyar.

Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, menilai kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Prancis yang telah dilakukan empat kali dalam beberapa tahun terakhir bukan sekadar agenda diplomasi biasa.

Menurutnya, terdapat visi strategis jangka panjang yang sedang dibangun, yakni meletakkan fondasi kemandirian pertahanan Indonesia di tengah persaingan geopolitik global yang semakin kompleks.

Kemandirian Pertahanan

Amir Hamzah mengatakan, langkah Prabowo mempererat hubungan pertahanan dengan Prancis harus dibaca dalam kerangka besar pembangunan kedaulatan nasional. Bagi dia, konsep kemandirian pertahanan memiliki filosofi yang sama dengan kemandirian ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.

“Tidak ada negara yang benar-benar mandiri apabila seluruh kebutuhan strategisnya bergantung kepada negara lain. Ketergantungan akan melahirkan kerentanan. Karena itu, ide dasar dari kunjungan Prabowo ke Prancis adalah membangun kemandirian pertahanan Indonesia secara bertahap dan terukur,” ungkap Amir Hamzah kepada wartawan, Senin (1/6/2026).

Dunia saat ini memasuki era kompetisi kekuatan besar (great power competition) yang membuat banyak negara menggunakan instrumen ekonomi, teknologi dan pertahanan sebagai alat pengaruh politik.

Dalam konteks tersebut, Indonesia perlu memastikan sistem persenjataan yang dimiliki tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik negara pemasok.

Dalam analisis intelijen geopolitiknya, Amir mengingatkan, Indonesia pernah mengalami pengalaman pahit ketika hubungan politik dengan Amerika Serikat mengalami ketegangan pada akhir dekade 1990-an hingga awal 2000-an.

Saat itu, sejumlah alat utama sistem senjata (alutsista) buatan Amerika Serikat mengalami kesulitan operasional karena pihak Washington tidak mengirimkan suku cadangnya.

“Pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara yang sudah terlanjur dibeli dari Amerika seperti F-16 Fighting Falcon, F-5 Tiger, dan C-130 Hercules pernah mengalami masalah serius akibat embargo. Banyak pesawat tidak bisa beroperasi secara optimal karena ketersediaan suku cadang menjadi persoalan,” ujarnya.

Pelajaran Strategis

Pengalaman tersebut merupakan pelajaran strategis yang tidak boleh dilupakan oleh para pengambil kebijakan pertahanan Indonesia.

Menurut dia, dalam dunia intelijen dan geopolitik, ketergantungan terhadap satu negara pemasok alutsista berpotensi menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan ketika terjadi perubahan konstelasi politik internasional.

“Dalam perang modern, yang menentukan bukan hanya jumlah pesawat atau jumlah kapal perang. Yang menentukan adalah keberlanjutan logistik, rantai pasok dan kemampuan pemeliharaan. Kalau suku cadang dihentikan, maka alutsista secanggih apa pun akan kehilangan nilai tempurnya,” tegasnya.

Amir melihat Prancis memiliki karakter berbeda dibanding sejumlah negara pemasok senjata lainnya.

Masih menurut Amir, industri pertahanan Prancis dikenal memiliki tingkat kemandirian teknologi yang tinggi, mulai dari desain, sistem avionik, radar, mesin, hingga berbagai komponen penting yang diproduksi secara mandiri.

Hal itu membuat sejumlah produk pertahanan Prancis relatif tidak terlalu bergantung pada persetujuan pihak ketiga dalam proses produksi maupun distribusinya.

“Prancis merupakan salah satu negara yang memiliki tradisi kemandirian strategis. Mereka mengembangkan industri pertahanannya sendiri. Ini penting bagi Indonesia karena memberi ruang lebih besar untuk membangun kerja sama yang berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang,” kata Amir.

Pengadaan pesawat tempur Dassault Rafale harus dipahami bukan hanya sebagai pembelian alat tempur, melainkan bagian dari strategi membangun hubungan pertahanan yang lebih seimbang.

“Yang dilihat bukan hanya pesawatnya. Yang harus dilihat adalah ekosistemnya, transfer pengetahuan, dukungan pemeliharaan, akses teknologi dan kesinambungan operasional dalam jangka panjang,” ujarnya.

Dalam perspektif geopolitik, Amir menilai kemandirian pertahanan merupakan syarat utama bagi negara yang ingin memainkan peran strategis di kawasan.

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional, membutuhkan kemampuan pertahanan yang tidak mudah dipengaruhi tekanan eksternal.

Ia mengatakan, dunia sedang mengalami perubahan besar dengan meningkatnya rivalitas antara Amerika Serikat dan Cina, konflik di berbagai kawasan, serta perlombaan teknologi militer yang semakin intensif.

Dalam situasi seperti itu, Indonesia harus menjaga posisi bebas aktif dengan memperkuat kemampuan nasionalnya sendiri.

“Politik luar negeri bebas aktif hanya bisa berjalan apabila didukung kemandirian nasional. Kalau pertahanan kita bergantung penuh kepada satu negara, maka ruang gerak diplomasi juga akan ikut terbatas,” katanya.

Amir juga mengaitkan kerja sama pertahanan dengan rencana pengembangan Bandara Internasional Bandara Internasional Kertajati sebagai pusat Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) pesawat Hercules untuk kawasan Asia.

Pemeliharaan Mandiri

Menurut dia, rencana tersebut harus dipahami sebagai bagian dari strategi memperkuat industri pertahanan nasional dan meningkatkan kemampuan pemeliharaan pesawat secara mandiri.

“Kalau Kertajati ingin menjadi pusat MRO Hercules kawasan Asia, maka Indonesia harus memiliki akses yang kuat terhadap rantai pasok suku cadang dan kemampuan teknis yang memadai. Ini bukan hanya soal bisnis, tetapi juga menyangkut ketahanan nasional,” ujarnya.

Amir menilai publik perlu mendapatkan penjelasan yang utuh mengenai manfaat strategis proyek tersebut agar tidak muncul kesalahpahaman.

Ia menegaskan pembangunan kapasitas pemeliharaan dan perbaikan pesawat militer di dalam negeri akan mengurangi ketergantungan terhadap fasilitas luar negeri sekaligus meningkatkan kesiapan operasional armada nasional.

Lebih lanjut, Amir menekankan pentingnya transparansi dan komunikasi politik yang baik dalam setiap kerja sama pertahanan yang melibatkan negara lain.

Menurut dia, berbagai perjanjian strategis yang memiliki konsekuensi jangka panjang harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat dan lembaga legislatif.

“Apabila terdapat kerja sama yang memerlukan persetujuan parlemen, maka pemerintah harus menjelaskan manfaat strategisnya secara komprehensif. Publik harus memahami bahwa yang sedang dibangun bukan hanya pengadaan alutsista, tetapi fondasi kemandirian pertahanan Indonesia untuk puluhan tahun ke depan,” katanya.

Dalam pandangan Amir, kunjungan Prabowo ke Prancis mencerminkan upaya Indonesia untuk memperluas pilihan strategis di bidang pertahanan, memperkuat kemampuan nasional, serta mengurangi risiko ketergantungan pada satu sumber pasokan.

“Pada akhirnya, tujuan besarnya adalah menjaga kedaulatan negara. Kemandirian pertahanan bukan proyek lima tahunan, tetapi proyek generasi. Apa yang dilakukan Prabowo hari ini harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan kekuatan nasional Indonesia dalam jangka panjang,” pungkas Amir Hamzah. *man