Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Presiden Prabowo Subianto, sejak awal memegang tampuk pemerintahan hingga kini, didorong untuk tidak menerima warisan orang – orang mantan Presiden Joko Widodo sebagai menteri dan mengganti menteri yang tidak kompeten, terus bergulir. Dorongan reshuffle kabinet dilontarkan pelbagai kalangan masyarakat.
Terbaru, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melontarkan pernyataan singkat namun penuh makna: “Tunggu saja”.
Pernyataan Setkab Teddy Wijaya memantik respon yang sangat beragam. Apakah pernyataan tersebut merupakan sinyal kuat dorongan masyarakat yang mengharapkan Presiden Prabowo melakukan perombakan kabinet bakal terlaksana dalam waktu dekat?
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah melihat pernyataan tersebut sebagai bagian dari komunikasi politik yang terukur. Reshuffle bukan hanya soal evaluasi kinerja, tetapi juga langkah strategis untuk menata ulang peta loyalitas di lingkaran kekuasaan.
“Pernyataan ‘tunggu saja’ itu bukan spontan. Itu sinyal bahwa proses evaluasi sudah selesai atau hampir selesai. Presiden tinggal mengeksekusi,” buka Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (7/4/2026).
Politik Ganda Berbahaya
Amir menyoroti adanya fenomena yang ia sebut sebagai “matahari kembar” dalam kabinet. Istilah ini merujuk pada kondisi di mana sejumlah menteri tidak sepenuhnya loyal kepada satu pusat kekuasaan, melainkan memiliki kedekatan politik ganda —baik kepada Presiden Prabowo maupun kepada Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, situasi ini berbahaya dalam konteks stabilitas pemerintahan.
“Dalam perspektif intelijen, loyalitas yang terbelah itu adalah kerentanan. Ini bisa menghambat pengambilan keputusan strategis dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan di dalam kabinet,” jelas Amir.
Dalam fase awal pemerintahan, kompromi politik memang tak terhindarkan. Namun, memasuki fase konsolidasi kekuasaan, seorang presiden umumnya akan melakukan “penyisiran” untuk memastikan seluruh pembantunya berada dalam satu garis komando.
Salah satu nama yang disorot dalam analisis Amir adalah Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia dinilai sebagai figur yang memiliki loyalitas politik yang tidak sepenuhnya solid kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Raja Juli Antoni kemungkinan masuk dalam daftar evaluasi serius. Selama ini terlihat ada pembagian loyalitas, antara kedekatan dengan Prabowo dan relasi politik sebelumnya dengan Jokowi,” kata Amir.
Dalam kacamata intelijen politik, posisi seperti ini dianggap rawan. Menteri dengan loyalitas ganda berpotensi menjadi titik lemah dalam implementasi kebijakan, terutama pada sektor strategis seperti kehutanan yang berkaitan dengan investasi, sumber daya alam dan kepentingan global.
Bukan Rutinitas Politik
Amir menegaskan, reshuffle kali ini tidak bisa dilihat sekadar rutinitas politik, melainkan bagian dari operasi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo. Ia bahkan menyebut langkah ini mirip dengan pola yang dilakukan sejumlah pemimpin kuat di dunia dalam memperkuat kendali pemerintahan.
“Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang kinerjanya buruk dan yang tidak loyal. Ini bukan lagi fase kompromi, tapi fase penegasan otoritas,” tegasnya.
Dalam analisisnya, ada tiga indikator utama yang menjadi dasar reshuffle:
– Kinerja kementerian yang tidak optimal.
– Ketidaksinkronan dengan visi Presiden.
– Loyalitas politik yang tidak tunggal.
Ketiga faktor ini, menurut Amir, menjadi parameter utama dalam menentukan siapa yang akan dipertahankan dan siapa yang akan diganti.
Langkah reshuffle tentu memiliki implikasi politik yang luas. Di satu sisi, ini bisa memperkuat stabilitas pemerintahan karena seluruh kabinet berada dalam satu komando. Namun di sisi lain, reshuffle juga berpotensi memicu gesekan politik, terutama jika menyasar tokoh-tokoh yang memiliki basis kekuatan tersendiri.
“Ini seperti operasi bedah. Kalau berhasil, tubuh pemerintahan akan lebih sehat. Tapi kalau tidak hati-hati, bisa memicu resistensi politik,” kata Amir.
Meski demikian, Amir meyakini, Presiden Prabowo sudah mempertimbangkan risiko tersebut. Dengan latar belakang militer dan pengalaman panjang di dunia politik, Prabowo dinilai memahami momentum yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet. *man
