Pengamat: TNI Jangan Terprovokasi Aksi Simbolik

Jakarta, RIC – Saat TNI, Polisi dan instansi lainnya serta warga Aceh tengah berjibaku atas musibah banjir dan longsor, terjadi insiden yang memprihatinkan. Terjadi ketegangan antara TNI dan warga yang informasi membawa bantuan tapi dibarengi dengan membawa bendera GAM. Tak hanya itu, di dalam rombongan ada warga yang diduga kuat membawa senjata. Kericuhan pun tak terelakan.

Insiden ketegangan antara warga yang membawa bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan aparat TNI di Simpang Kandang, Kota Lhokseumawe, Aceh, kembali memantik perhatian publik. Peristiwa ini terjadi di tengah kondisi Aceh yang sedang dilanda bencana banjir bandang, sehingga memunculkan kekhawatiran akan dampak sosial dan politik yang lebih luas jika penanganannya tidak dilakukan secara bijak.

Terkait kejadian tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengingatkan agar TNI tidak terprovokasi oleh aksi simbolik warga tersebut. Menurutnya, pendekatan keamanan yang keras justru berpotensi memperlebar jarak psikologis antara negara dan masyarakat Aceh.

“Aceh adalah wilayah dengan sejarah konflik panjang. Setiap simbol, termasuk bendera GAM, memiliki muatan emosional dan historis yang tidak bisa disikapi dengan pendekatan keamanan semata,” ungkap Amir Hamzah, Jumat (26/12/2025).

Bencana dan Trauma

Konteks waktu munculnya insiden ini sangat sensitif. Saat Aceh masih berjibaku dengan banjir bandang, fokus utama seharusnya adalah penyelamatan warga, pemulihan infrastruktur dan penguatan solidaritas negara dengan rakyat.

Dalam kondisi bencana, masyarakat Aceh membutuhkan kehadiran negara yang empatik, bukan negara yang terlihat represif.

Setiap gesekan antara aparat dan warga di Aceh selalu berpotensi ditarik ke dalam narasi lama tentang konflik, ketidakadilan dan trauma masa lalu. Inilah yang membuat Aceh berbeda dibanding daerah lain.

Dalam analisisnya, Amir juga menyoroti posisi Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) sebagai figur kunci dalam menjaga stabilitas Aceh. Mualem bukan hanya kepala daerah, tetapi juga mantan tokoh GAM yang memiliki legitimasi historis dan kultural di mata rakyat Aceh.

“Mualem adalah jembatan psikologis antara Jakarta dan Aceh. Ia dihormati bukan karena jabatan, tetapi karena rekam jejak sejarahnya,” kata Amir.

Karena itu pendekatan pemerintah pusat dan TNI harus selaras dengan kepemimpinan Mualem. Mengabaikan peran simbolik dan politik Gubernur Aceh justru berisiko menciptakan kesan bahwa negara tidak memahami dinamika lokal Aceh.

Dari perspektif intelijen, Amir menegaskan aksi pembentangan atau pengibaran bendera GAM saat ini lebih bersifat simbolik, bukan ancaman militer atau gerakan separatis bersenjata seperti di masa lalu.

“Secara intelijen, tidak ada indikasi kebangkitan GAM sebagai kekuatan bersenjata. Yang ada adalah ekspresi identitas, kekecewaan dan pencarian pengakuan,” jelas Amir.

Perhatian Internasional

Ia memperingatkan, salah membaca simbol sebagai ancaman keamanan dapat berujung pada overreaction, yang justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memanaskan situasi.

Dalam kerangka geopolitik, Aceh memiliki posisi strategis di pintu masuk Selat Malaka, salah satu jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia. Setiap gejolak di Aceh akan selalu menarik perhatian internasional, terutama terkait isu hak asasi manusia dan konflik internal.

“Indonesia harus belajar dari masa lalu. Konflik Aceh dulu menjadi sorotan dunia. Sekarang, stabilitas Aceh adalah bagian dari menjaga citra Indonesia sebagai negara demokratis yang matang,” ujarnya.

Penanganan yang humanis dan dialogis akan memperkuat posisi Indonesia di mata global, sementara pendekatan represif justru membuka ruang kritik internasional.

Amir menekankan TNI memiliki peran strategis bukan hanya sebagai kekuatan pertahanan, tetapi juga perekat bangsa. Di Aceh, tugas ini menjadi jauh lebih kompleks karena latar sejarah konflik.

“Yang dibutuhkan Aceh hari ini adalah TNI yang hadir membantu korban banjir, membangun kembali rumah warga dan berdialog dengan masyarakat. Itulah cara mengambil hati rakyat Aceh,” katanya.

TNI mengedepankan pendekatan teritorial yang persuasif, melibatkan tokoh adat, ulama dan pemerintah daerah, agar setiap persoalan dapat diselesaikan tanpa eskalasi.

Amir menutup analisanya dengan mengingatkan perdamaian Aceh adalah hasil perjuangan panjang yang mahal harganya. Kesalahan kecil dalam membaca situasi bisa berdampak besar.

“Perdamaian bukan hanya soal tidak ada senjata, tetapi soal rasa keadilan dan penghormatan. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan ancaman,” tandas Amir.

Insiden ini, seharusnya menjadi momentum evaluasi bagi semua pihak agar Aceh tetap damai, stabil dan fokus pada pemulihan bencana serta pembangunan kesejahteraan rakyat. *man