Pengamat: Prabowo Harus Waspada, Pemakzulan Lewat Isu Ijazah Palsu Jokowi 

Jakarta, RIC – Pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah mengungkapkan pandangan tajamnya terkait kembali menguatnya isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kemunculan isu ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kekuatan besar yang mengorkestrasi narasi tersebut, di tengah berubahnya peta politik pasca-Pemilu 2024.

“Isu ijazah palsu Jokowi bukan angin lalu. Ada kekuatan besar yang memunculkannya kembali dan itu muncul ketika Jokowi sudah tak lagi menjabat, namun pengaruhnya justru makin terasa dalam kekuasaan Prabowo,” kata Amir Hamzah dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/4/2025).

Kata Amir, kelompok yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini bisa menggerakkan balik untuk memakzulkan Presiden Prabowo. Pembalikan isu ijasah palsu Jokowi sudah dimulai dengan pernyataan ijasah hilang, tidak ada penegak hukum yang berani memproses secara tuntas sehingga menimbulkan kekecewaan masyarakat. Lewat para buzzer, politisi dan oknum tokoh lainnya serta tim pengacara untuk melawan isu ijasah palsu Jokowi.

Menurut Amir, kekecewaan masyarakat atas tuntutan ijasah palsu Jokowi yang tidak bisa menunjukkan ijasah aslinya dan masih dibela dugaan kepalsuannya bisa dibalikan menjadi kekecewaan terhadap Presiden Prabowo. Buntutnya, lewat isu ijasah palsu Jokowi bisa untuk memakzulkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau Prabowo jatuh, Gibran yang menjadi presiden,” tegasnya.

Menurut Amir, selama ini Jokowi dikenal sebagai petugas partai dari PDIP. Sejak awal karier politiknya sebagai Walikota Solo, lalu Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode, semua proses pencalonan Jokowi selalu difasilitasi dan didaftarkan oleh PDIP. Termasuk urusan administrasi seperti kelengkapan dokumen ijazah.

“Kalau hari ini ada kader PDIP seperti Beathor mempertanyakan ijazah Jokowi, itu agak ironis. PDIP-lah yang sejak awal mengusung dan mendaftarkan Jokowi dalam setiap kontestasi. Artinya, mereka juga yang ikut bertanggung jawab terhadap keabsahan dokumen – dokumen itu,” ujarnya.

Amir juga menyoroti kembali kasus wartawan Bambang Tri Mulyono, yang sempat menghebohkan publik dengan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Alih-alih mendapat perlindungan hukum sebagai warga negara yang menyampaikan kritik, Bambang Tri justru dipenjara. “Saat itu PDIP diam. Tidak ada pembelaan, tidak ada klarifikasi terbuka,” kata Amir.

Namun kini, ketika beberapa kader PDIP mulai berseberangan dengan Jokowi, suara-suara kritik justru datang dari internal partai yang dahulu membesarkannya. Ini, menurut Amir, adalah refleksi dari krisis konsistensi dan konflik kepentingan yang mulai muncul di tubuh PDIP.

Amir juga mencatat isu ijazah palsu ini muncul bersamaan dengan desakan dari sebagian masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto mengadili Jokowi atas dugaan pelanggaran hukum selama masa jabatannya. Namun, hingga kini belum ada respons tegas dari kubu Prabowo.

Sebaliknya, justru terlihat pengaruh Jokowi semakin kuat di dalam pemerintahan Prabowo. Beberapa menteri aktif seperti Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bahkan terang-terangan menyebut Jokowi masih sebagai “bos mereka” usai bertemu di Solo.

“Ini sinyal kuat kendali kekuasaan belum sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Jokowi masih memainkan pengaruhnya dan bisa jadi ini pula yang menyebabkan pihak Prabowo berhati-hati dalam menyikapi isu ijazah palsu Jokowi,” jelas Amir.

Amir menilai, langkah sejumlah tokoh kabinet menemui Jokowi bukan sekadar bentuk nostalgia, melainkan sinyal politik. “Jokowi mungkin sudah bukan presiden secara formal, tapi secara fungsional, kekuasaannya belum benar-benar selesai,” tandasnya. *man