Gedung Bank Indonesia. *Ist
Jakarta, RIC – Kondisi ekonomi Indonesia tengah terpuruk. Daya beli masyarakat menurun. Banyak rakyat mengeluh dan mulai menerapkan kencangkan ikat pinggang. Masyarakat yang bergerak di bidang makanan, kuliner dan UMKM bingung menjual barang hasil produksinya, mengingat modal dan hasil penjualan masih njomplang.
Menilik hari raya kemarin pun bisa asusmsi tolak ukur bagaimana kondisi ekonomi masyarakat yang sedang susah. Terjadi penurunan pemudik yang dilansir banyak media dari jumlah pemudik tahun sebelumnya.
Kondisi di atas tidak lepas dari pengaruh ekonomi dan keuangan negara yang morat marit. Hal ini tidak lepas beban utang, ekspor yang merosot dan terbaru perang tarif yang ditetap Presiden AS Donald Trump.
Menilik kondisi seperti itu, apa solusi yang harus dilakukan Presiden Prabowo Subianto?
Menurut Pengamat Intelejen dan Geopolitik Amir Hamzah, ada dua kelemahan dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Pertama, janji lisan Presiden Prabowo tidak sepenuhnya dijalankan para menterinya.
“Janjinya itu belum dituangkan dalam bentuk regulasi untuk menjadi payung hukum para menteri dan pemerintah daerah,” ujar Amir, Selasa (15/4/2025).
Lalu, apapun janji atau kebijakan yang ditelurkan Presiden Prabowo kalau tidak didukung pendanaan percuma. Semua program atau kebijakan membutuhkan dukungan dana. Padahal stabilitas keuangan lagi goyah. Hal ini terkait defisit APBN. Untuk mengatasi hal itu perlu utangan sebesar Rp250 Trilyun untuk tiga bulan kedepan.
Terkait hal itu, Presiden Prabowo harus melakukan koreksi kebijakan moneter yang selama ini dilakukan BI. Diantaranya dengan cara melakukan pelonggarkan hubungan dengan IMF dan Bank Dunia seperti negara – negara Arab yang telah membentuk Arab Monetery Fund (AMF). Mereka sudah tidak tergantung IMF dan Bank Dunia.
Masih menurut Amir, untuk mengatasi kelemahan tersebut ada satu cara dengan dua alternatif sebagai langkah jalan keluarnya. Alternatif pertama, Presiden Prabowo memerintahkan tim moneter untuk memainkan kebijakan lewat prosedur dan administrasi operasional perbankan yaitu dengan memanfaatkan dana bank sebesar Rp5 milyar dalam tiga bulan bisa menghasilkan Rp20 trilyun dan hal ini berlangsung hingga tiga bulan kedepan.
Alternatif Kedua, membuka ruang kepada publik untuk memainkan peranan bela negara sesuai konstitusi dengan memanfaatkan dana Rp5 milyar yang akan menghasilkan Rp20 Trilyun.
“Malahan bila publik dilibatkan perolehan Rp20 Trilyun itu akan terealisasi tidak sampai tiga bulan,” tegas Amir.
Berkaitan dengan itu, Presiden perlu meminta informasi yang terbuka dan jujur dari BI mengenai keberadaan dan peluang pendayagunaan dana collateral yang secara nyata ada di Bank Indonesia. *man
