Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Laporan media Australia The Australian yang mengulas melemahnya kepercayaan pasar terhadap kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan.
Terkait hal itu, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai kritik tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai analisis ekonomi, tetapi juga harus dibaca dalam konteks persaingan kepentingan geopolitik global.
Menurut Amir, banyak pihak di luar negeri belum memahami arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo secara utuh. Akibatnya, berbagai kebijakan strategis pemerintah sering kali dinilai negatif karena dipandang bertentangan dengan kepentingan ekonomi global yang selama ini mengedepankan prinsip pasar bebas.
“Secara geopolitik, kebijakan Prabowo belum dipahami masyarakat Indonesia maupun negara-negara lain. Mereka menganggap kebijakan ekonomi Prabowo buruk, padahal yang sedang dibangun adalah model ekonomi yang berbeda,” ungkap Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).
Kedaulatan Ekonomi dan Pasar Bebas
Amir menjelaskan sejumlah kebijakan seperti hilirisasi industri, penguatan penguasaan negara atas sumber daya alam, hingga gagasan impor melalui mekanisme yang lebih terkendali merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Kritik yang muncul terhadap kebijakan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perubahan lanskap geopolitik dunia yang kini semakin dipengaruhi rivalitas ekonomi, teknologi, energi dan penguasaan sumber daya alam.
Selama beberapa dekade negara-negara berkembang menjadi pemasok bahan mentah dengan nilai tambah rendah. Model tersebut dinilai menguntungkan industri negara maju karena memperoleh bahan baku murah untuk kemudian diolah menjadi produk bernilai tinggi yang dijual kembali ke negara asal.
“Kalau Indonesia melakukan hilirisasi, otomatis rantai keuntungan berubah. Negara-negara yang selama ini menikmati bahan mentah murah tentu merasa kepentingannya terganggu,” katanya.
Dalam perspektif intelijen ekonomi, lanjut Amir, perubahan kebijakan suatu negara sering kali diikuti dengan pembentukan opini publik melalui berbagai instrumen, mulai dari laporan lembaga riset, media internasional, hingga penilaian pasar keuangan.
Karena itu, menurutnya, dinamika persepsi internasional terhadap Indonesia tidak selalu berdiri sendiri sebagai analisis ekonomi, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan strategis.
Investor global yang berhaluan kapitalisme liberal pada umumnya menghendaki mekanisme pasar yang terbuka dengan intervensi pemerintah seminimal mungkin.
Sebaliknya, kebijakan Prabowo dinilai lebih menekankan peran negara dalam mengendalikan sektor-sektor strategis.
“Investor mulai berpikir karena penganut kapitalis dan liberal maunya pasar bebas. Kalau negara terlalu kuat mengatur, tentu paradigma mereka berbeda,” ujarnya.
Pendekatan tersebut bukan semata persoalan ekonomi, melainkan berkaitan dengan konsep ketahanan nasional.
Menurut Amir, apabila seluruh sektor strategis diserahkan kepada mekanisme pasar tanpa kendali negara, maka dalam jangka panjang dapat memengaruhi kemandirian ekonomi nasional.
Amir menilai arah kebijakan Presiden Prabowo lebih dekat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara berada dalam penguasaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Konsep tersebut berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang memberikan ruang lebih besar kepada mekanisme pasar.
“Indonesia memiliki Ekonomi Pancasila. Prabowo mengedepankan Pasal 33. Jadi orientasinya berbeda dengan negara yang menganut kapitalisme liberal,” katanya.
Dalam pandangannya, perbedaan paradigma inilah yang sering kali menimbulkan perbedaan penilaian terhadap kebijakan ekonomi Indonesia.
Presidensial dan Parlementer
Amir juga menyoroti perbedaan sistem pemerintahan Australia dan Indonesia.
Menurutnya, Australia menggunakan sistem parlementer yang mengenal oposisi resmi serta kabinet bayangan (shadow cabinet), sehingga dinamika politik maupun pemberitaan memiliki karakter berbeda dibanding Indonesia yang menerapkan sistem presidensial.
“Masalahnya berbeda sistem pemerintahan Australia dengan Indonesia. Australia parlementer, sedangkan Indonesia menganut demokrasi Pancasila dengan sistem presidensial,” ujarnya.
Karena itu, Amir mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menyamakan dinamika politik dan ekonomi kedua negara.
Di tengah munculnya berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintah, Amir menilai Presiden Prabowo memiliki ruang untuk memperkuat kembali kepercayaan publik maupun pelaku usaha melalui langkah-langkah evaluasi internal.
Menurutnya, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah melakukan penyegaran kabinet apabila dipandang diperlukan.
“Prabowo bisa memperlihatkan kemampuan kepemimpinannya melalui reshuffle kabinet, termasuk mengevaluasi efektivitas jumlah kementerian apabila dianggap perlu,” katanya.
Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi sinyal bahwa pemerintah tetap responsif terhadap dinamika ekonomi tanpa mengubah arah besar kebijakan nasional. *man
