Pengamat: Kerjasama BI – People’s Bank of China, Awal Pergeseran Arsitektur Keuangan Global

Jakarta, RIC — Langkah Bank Indonesia (BI) memperkuat posisi rupiah melalui kerja sama Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA) dengan Cina mendapat apresiasi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Namun di balik kesepakatan yang terlihat sebagai kebijakan moneter biasa, terdapat dimensi geopolitik yang jauh lebih besar.

Perjanjian BCSA yang ditandatangani Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur People’s Bank of China Pan Gongsheng di Shanghai membuka peluang transaksi perdagangan Indonesia-Cina menggunakan Rupiah dan Renminbi tanpa harus bergantung pada Dolar Amerika Serikat.

Kesepakatan tersebut diperkuat dengan perluasan skema Local Currency Transaction (LCT) yang mencakup Hong Kong serta integrasi sistem pembayaran QRIS lintas batas antara Indonesia dan Cina.

Bagi sebagian kalangan, ini adalah kebijakan teknis perbankan. Namun bagi Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, langkah tersebut merupakan bagian dari perubahan besar yang sedang berlangsung dalam sistem ekonomi internasional.

“Ini bukan sekadar soal Rupiah, Yuan atau mekanisme pembayaran. Yang sedang kita saksikan adalah proses pergeseran arsitektur keuangan global yang selama puluhan tahun didominasi Dolar Amerika Serikat,” buka Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Selasa (14/6/2026).

Menurut Amir, sejak berakhirnya Perang Dunia II, sistem keuangan internasional dibangun di atas dominasi Dolar AS. Hampir seluruh perdagangan internasional, cadangan devisa, hingga transaksi komoditas strategis menggunakan mata uang tersebut.

Penggunaan Uang Lokal

Kondisi itu memberikan keuntungan geopolitik luar biasa bagi Amerika Serikat.

“Dolar bukan hanya alat pembayaran. Dolar adalah instrumen kekuasaan. Negara yang mengendalikan mata uang utama dunia memiliki kemampuan memengaruhi arus perdagangan, investasi, bahkan kebijakan luar negeri negara lain,” katanya.

Namun dalam satu dekade terakhir, terutama setelah meningkatnya rivalitas Washington dan Beijing, banyak negara mulai mencari alternatif.

China, Rusia, India, Brasil, Arab Saudi, Uni Emirat Arab hingga sejumlah negara ASEAN mulai memperluas penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional.

Menurut Amir, Indonesia kini sedang menempatkan dirinya dalam arus besar perubahan tersebut.

“Indonesia tidak sedang meninggalkan dolar. Tetapi Indonesia sedang membangun opsi agar tidak terlalu bergantung pada dolar. Itu dua hal yang berbeda,” jelasnya.

Dalam perspektif geopolitik, Amir melihat langkah Cina mendorong penggunaan Renminbi dalam perdagangan internasional sebagai strategi jangka panjang.

Jika sebelumnya Beijing fokus membangun kekuatan manufaktur dan teknologi, kini Cina mulai memperkuat pengaruhnya melalui sistem keuangan.

Nilai Strategis 

“Cina memahami bahwa menjadi kekuatan ekonomi terbesar saja tidak cukup. Mereka juga harus memiliki pengaruh terhadap sistem pembayaran internasional,” ujarnya.

Karena itu, menurut Amir, kerja sama dengan Indonesia memiliki nilai strategis yang tinggi.

Indonesia merupakan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20, sekaligus salah satu mitra dagang utama Cina.

Nilai perdagangan kedua negara yang mencapai lebih dari US$154 miliar menunjukkan betapa pentingnya hubungan ekonomi tersebut.

“Ketika transaksi sebesar itu mulai dilakukan menggunakan mata uang lokal, dampaknya tidak hanya ekonomi tetapi juga geopolitik,” kata Amir.

Amir menjelaskan bahwa ketergantungan berlebihan terhadap satu mata uang dunia memiliki risiko tersendiri.

Berbagai konflik internasional beberapa tahun terakhir menunjukkan bagaimana sistem keuangan dapat digunakan sebagai instrumen tekanan politik.

Sanksi ekonomi, pembatasan akses sistem pembayaran internasional, hingga pembekuan aset negara menjadi bagian dari instrumen geopolitik modern.

“Dunia sedang belajar bahwa diversifikasi bukan hanya berlaku dalam investasi, tetapi juga dalam sistem pembayaran internasional,” jelasnya.

Dalam konteks tersebut, penggunaan rupiah dan renminbi dinilai dapat memberikan ruang manuver yang lebih besar bagi Indonesia.

“Semakin banyak pilihan, semakin kuat posisi tawar suatu negara,” katanya.

QRIS Lintas Negara 

Amir juga menyoroti integrasi QRIS lintas negara yang kini menghubungkan Indonesia dan Cina.

Menurutnya, banyak pihak masih melihat QRIS sebagai inovasi domestik untuk transaksi ritel.

Padahal dalam perspektif intelijen ekonomi, QRIS merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur kedaulatan digital nasional.

“Siapa yang menguasai jaringan pembayaran, dia menguasai data ekonomi. Siapa yang menguasai data ekonomi, dia memahami perilaku pasar secara real time,” ujarnya.

Karena itu, Amir menilai perluasan QRIS ke berbagai negara memiliki arti strategis yang jauh lebih besar dibanding sekadar kemudahan pembayaran wisatawan.

Ia menyebut perkembangan tersebut sebagai bagian dari kompetisi global membangun ekosistem pembayaran digital masa depan.

Meski mengapresiasi langkah Bank Indonesia, Amir mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Menurutnya, kerja sama keuangan dengan China tidak boleh dimaknai sebagai keberpihakan terhadap satu blok kekuatan dunia.

“Indonesia harus tetap menjaga keseimbangan. Hubungan dengan China penting, tetapi hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, Timur Tengah dan mitra lainnya juga sama pentingnya,” katanya.

Dalam dunia yang semakin multipolar, kemampuan menjaga hubungan dengan semua pihak justru menjadi keunggulan strategis Indonesia.

“Posisi terbaik Indonesia bukan menjadi satelit salah satu kekuatan besar. Posisi terbaik Indonesia adalah menjadi poros yang dihormati semua pihak,” tegas Amir.

Bagi Amir Hamzah, kesepakatan BI dengan China merupakan salah satu langkah paling signifikan dalam perjalanan internasionalisasi rupiah.

Meskipun dampaknya tidak akan langsung terlihat dalam waktu singkat, arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mulai menyiapkan diri menghadapi perubahan besar dalam tata ekonomi global.

“Perubahan geopolitik selalu diawali perubahan ekonomi. Dan perubahan ekonomi sering kali diawali perubahan sistem pembayaran. Karena itu, kesepakatan ini jauh lebih besar daripada sekadar transaksi perdagangan,” ujarnya.

Ia menilai dunia sedang memasuki fase baru ketika dominasi tunggal perlahan bergeser menuju sistem yang lebih beragam dan multipolar.

“Dalam bahasa intelijen geopolitik, ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang distribusi kekuatan global abad ke-21. Dan Indonesia sedang berupaya memastikan dirinya tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pemain dalam perubahan besar tersebut,” pungkas Amir. *man