Pengamat: Dugaan Skenario Goyang Prabowo Mulai Terbaca di Balik Gelombang Aksi Mahasiswa 

Jakarta, RIC — Munculnya pernyataan Aliansi BEM Bersatu yang menyoroti dugaan keterkaitan sejumlah aktivis mahasiswa dengan tokoh-tokoh politik dan purnawirawan militer membuka babak baru dalam dinamika politik nasional.

Di tengah meningkatnya kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagian kalangan mulai mempertanyakan apakah gelombang demonstrasi yang terjadi murni lahir dari aspirasi mahasiswa atau telah beririsan dengan agenda politik yang lebih besar.

Aliansi BEM Bersatu dalam konferensi pers di Jakarta mengungkap dugaan hubungan antara mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dengan lingkungan politik tertentu. Mereka menyoroti penggunaan kendaraan yang disebut terhubung dengan keluarga Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Andhika Perkasa.

Selain itu, mereka juga menyinggung kehadiran sejumlah tokoh yang selama ini dikenal kritis terhadap pemerintahan, seperti Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun serta dr. Tifa dalam forum yang dijadwalkan dihadiri Tiyo Ardianto.

BEM Bersatu menegaskan mereka menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Menurut mereka, gerakan mahasiswa harus tetap menjadi alat kontrol sosial dan suara rakyat, bukan instrumen perebutan kekuasaan oleh kelompok elite.

Namun di luar polemik tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah melihat fenomena ini dalam perspektif yang lebih luas.

Bukan Massa Tapi Persepsi

Menurut Amir Hamzah, dalam studi intelijen modern, sebuah gerakan politik tidak selalu diukur dari jumlah massa yang turun ke jalan, melainkan dari kemampuan membangun persepsi publik bahwa negara sedang berada dalam kondisi krisis.

Ia menjelaskan bahwa terdapat pola yang kerap digunakan dalam berbagai operasi politik di banyak negara, yakni membangun narasi berlapis yang secara bertahap menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Jika kita melihat dinamika yang berkembang beberapa bulan terakhir, ada akumulasi isu yang terus diarahkan pada satu titik, yaitu membangun persepsi bahwa pemerintahan Prabowo gagal mengelola negara. Narasi ini muncul melalui berbagai isu ekonomi, hukum, sosial hingga dugaan konflik elite,” kata Amir dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu (17/6/2026).

Dalam perspektif intelijen strategis, pembentukan opini mengenai krisis sering kali menjadi tahap awal sebelum muncul tekanan politik yang lebih besar.

Berbagai isu yang beredar mengenai kemungkinan terjadinya gejolak sosial pada Juli hingga Agustus patut dicermati secara serius.

“Demo yang bertujuan menggoyang Prabowo, isu tentang akan terjadinya kerusuhan pada bulan Juli dan Agustus, besar kemungkinan memang sudah masuk dalam sebuah skenario yang disusun oleh kelompok-kelompok yang secara konsisten mengkritisi pemerintahan saat ini,” ujarnya.

Meski demikian, Amir menegaskan, hal tersebut masih berada pada level analisis dan bukan kesimpulan hukum. Karena itu, diperlukan kehati-hatian agar tidak terjadi stigmatisasi terhadap kelompok tertentu tanpa bukti yang kuat.

Dalam sejarah politik Indonesia, pertengahan tahun sering menjadi periode yang sensitif karena bertepatan dengan evaluasi publik terhadap kinerja pemerintahan.

Selain itu, sejumlah kebijakan strategis Presiden Prabowo mulai memasuki fase implementasi yang menentukan. Program-program besar seperti hilirisasi, swasembada pangan, reformasi fiskal, hingga Program Makan Bergizi Gratis mulai memasuki tahap pengujian di lapangan.

Dalam kondisi seperti itu, kata Amir, kegagalan teknis di lapangan dapat dengan mudah dikapitalisasi menjadi kegagalan politik.

Kritik ke Persepsi

“Kelompok oposisi tentu akan memanfaatkan setiap celah untuk membangun narasi bahwa pemerintah tidak kompeten. Itu hal yang biasa dalam demokrasi. Yang perlu dicermati adalah ketika kritik berubah menjadi upaya sistematis untuk menciptakan persepsi bahwa negara sedang menuju kekacauan,” jelasnya.

Amir juga mengaitkan perkembangan tersebut dengan pernyataan Presiden Prabowo beberapa waktu lalu yang menyinggung adanya indikasi kuat mengenai apa yang disebut sebagai “Gerakan Jakarta”.

Istilah tersebut tidak dapat dipahami secara harfiah sebagai gerakan massa biasa. Dalam terminologi intelijen, sebuah gerakan sering kali merujuk pada jaringan aktor yang bekerja melalui berbagai kanal, mulai dari media sosial, kelompok tekanan politik, aktivis hingga pembentukan opini publik.

“Saya melihat apa yang disampaikan Presiden Prabowo bukan sekadar retorika politik. Bisa jadi beliau memperoleh laporan intelijen mengenai adanya konsolidasi kelompok-kelompok tertentu yang memiliki tujuan politik jangka menengah maupun jangka panjang,” ujarnya.

Amir mengatakan dalam praktik intelijen modern, indikasi ancaman terhadap stabilitas nasional biasanya tidak muncul dalam bentuk gerakan tunggal, melainkan melalui serangkaian aktivitas yang tampak terpisah namun memiliki arah narasi yang sama.

Meski demikian, Amir mengingatkan agar publik tidak serta-merta menganggap seluruh gerakan mahasiswa sebagai bagian dari skenario politik elite.

Manfaatkan Idealisme Mahasiswa

Menurutnya, sejarah Indonesia menunjukkan mahasiswa memiliki peran penting sebagai kekuatan moral yang mengawal demokrasi.

Yang perlu menjadi perhatian, lanjutnya, adalah kemungkinan adanya aktor-aktor politik yang mencoba memanfaatkan energi idealisme mahasiswa untuk kepentingan di luar agenda perjuangan mahasiswa itu sendiri.

“Gerakan mahasiswa harus tetap kritis terhadap pemerintah. Itu bagian dari demokrasi. Tetapi mahasiswa juga harus kritis terhadap pihak-pihak yang mencoba menunggangi gerakan mereka. Jangan sampai idealisme kampus berubah menjadi instrumen pertarungan elite,” tegasnya.

Lebih jauh, Amir menilai dinamika yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari persiapan menuju kontestasi politik nasional berikutnya.

Menurutnya, meskipun Pemilu 2029 masih relatif jauh, berbagai kelompok politik sudah mulai membangun posisi dan pengaruhnya.

Karena itu, setiap isu nasional berpotensi menjadi arena pertarungan narasi antara kelompok yang mendukung pemerintahan dan kelompok yang menginginkan perubahan arah politik.

“Dalam politik modern, pertarungan tidak selalu terjadi di bilik suara. Pertarungan terbesar justru terjadi dalam memperebutkan persepsi publik. Siapa yang berhasil mengendalikan narasi, dia memiliki keuntungan politik yang sangat besar,” katanya.

Di tengah situasi tersebut, Amir mengajak seluruh elemen bangsa, termasuk mahasiswa, pemerintah, media, dan masyarakat sipil, untuk tetap menjaga ruang demokrasi yang sehat.

“Demokrasi membutuhkan kritik. Tetapi demokrasi juga membutuhkan tanggung jawab. Yang harus dihindari adalah ketika kritik berubah menjadi instrumen untuk menciptakan instabilitas yang merugikan kepentingan nasional,” pungkas Amir. *man