Istana Negara Jakarta. *Ist
Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai banyak pihak keliru membaca konfigurasi kekuasaan di sekitar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Menurutnya, sekelas Connie Raharkundini saja salah memahami bagaimana sesungguhnya proses pengambilan keputusan strategis berlangsung di lingkaran Presiden Prabowo.
Amir menyebut, perhatian publik yang terlalu terfokus pada sosok Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berpotensi menimbulkan kesimpulan yang tidak utuh mengenai arsitektur kekuasaan yang dibangun Prabowo.
“Jangan mudah menyimpulkan bahwa orang yang paling sering terlihat bersama Presiden adalah orang yang paling menentukan keputusan. Dalam dunia intelijen, justru sering kali yang terlihat bukan pusat keputusan sesungguhnya,” ungkap Amir Hamzah dalam pernyataan kepada wartawan, Senin (15/6/2026).
Menurut Amir, pola kepemimpinan Prabowo memiliki kemiripan konseptual dengan sistem yang diterapkan di Gedung Putih Amerika Serikat. Dalam model tersebut terdapat berbagai lapisan akses, pusat koordinasi dan lingkaran pengambilan keputusan yang tidak seluruhnya terlihat oleh publik.
Ia menjelaskan dalam analisis intelijen dikenal istilah visible gatekeeper dan actual decision circle.
Visible gatekeeper adalah figur yang tampak mengatur akses, jadwal, komunikasi dan protokol kepala negara. Sementara actual decision circle merupakan kelompok kecil yang benar-benar terlibat dalam pembahasan serta pengambilan keputusan strategis.
Penjaga Gerbang
“Dalam perspektif ini, Teddy bisa dipahami sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper yang mengelola arus informasi dan akses menuju presiden. Tetapi belum tentu seluruh keputusan strategis berada di tangannya,” ujarnya.
Amir menilai banyak pengamat terlalu cepat mengidentikkan kedekatan fisik dengan pengaruh politik. Padahal dalam praktik pemerintahan modern, keputusan penting sering kali lahir dari forum-forum terbatas yang tidak diketahui publik.
Ia mencontohkan bagaimana kompleks Gedung Putih di Amerika Serikat memiliki sejumlah pusat aktivitas yang berbeda fungsi, mulai dari Oval Office, Situation Room, ruang Dewan Keamanan Nasional, hingga kantor staf kepresidenan.
Tidak semua orang yang bekerja di lingkungan Gedung Putih mengetahui seluruh proses pengambilan keputusan. Bahkan untuk isu-isu sensitif, informasi hanya beredar di kalangan yang sangat terbatas.
“Pola semacam ini sangat mungkin diterapkan dalam pemerintahan modern, termasuk di Indonesia. Yang terlihat di depan publik hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan sistem,” jelasnya.
Keberadaan Istana Negara, Kertanegara, Hambalang dan sejumlah lokasi lain yang digunakan Presiden Prabowo memungkinkan terbentuknya beberapa titik koordinasi strategis yang berbeda fungsi.
Ia menyebut model tersebut sebagai multi-node decision system atau sistem pengambilan keputusan multi-simpul.
Dalam sistem seperti ini, proses perumusan kebijakan tidak terpusat hanya pada satu lokasi atau satu kelompok tertentu. Presiden dapat menerima informasi dari berbagai saluran secara paralel sebelum mengambil keputusan akhir.
“Keuntungan sistem seperti ini adalah mengurangi risiko kebocoran informasi, membatasi jumlah orang yang mengetahui agenda strategis, serta menyulitkan pihak luar memetakan proses pengambilan keputusan,” terang Amir.
Karena itu, lanjutnya, seseorang dapat merasa dekat dengan pusat kekuasaan namun belum tentu memahami keseluruhan proses yang sedang berlangsung.
Dalang dan Pendana Demo
Amir juga menyinggung kemungkinan adanya mekanisme khusus bagi Presiden untuk menerima laporan-laporan intelijen yang bersifat sensitif. Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut merupakan praktik yang lazim dalam tata kelola keamanan nasional di berbagai negara.
Laporan intelijen memang tidak disebarluaskan kepada seluruh kabinet, melainkan hanya kepada pihak-pihak yang memiliki kebutuhan operasional langsung.
Selain itu, Amir juga mengatakan, pemerintahan Prabowo mengetahui dalang demo di berbagai daerah termasuk termasuk yang membiayai gerakan.
“Ada dugaan mantan petinggi militer ada di belakang gerakan mahasiswa tersebut. Termasuk dugaan petinggi partai yang menyatakan penyeimbang penguasa ikut terlibat,” tegasnya.
Terkait keluhan sejumlah tokoh politik dan masyarakat yang mengaku sulit memperoleh akses langsung kepada Presiden, Amir menilai kondisi tersebut tidak selalu menunjukkan dominasi seorang ajudan atau sekretaris.
Sebaliknya, hal itu bisa menjadi bagian dari desain pengamanan informasi yang sengaja dibangun.
“Semakin tinggi posisi seorang kepala negara, semakin ketat sistem penyaringan informasi yang dibutuhkan. Tujuannya menjaga efektivitas kerja sekaligus melindungi proses pengambilan keputusan dari berbagai kepentingan yang mencoba memengaruhi,” ujarnya.
Karena itu, Amir menilai pendekatan yang digunakan Prabowo saat ini menunjukkan karakter kepemimpinan yang cenderung berlapis, tertutup dan sulit dipetakan hanya dari apa yang tampak di permukaan.
“Dalam sistem seperti ini, figur yang paling sering terlihat belum tentu merupakan pusat keputusan. Bisa jadi mereka berfungsi sebagai pengelola akses, sementara keputusan strategis sesungguhnya dibahas dalam lingkaran yang jauh lebih kecil dan terbatas,” pungkas Amir. *man
