Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta dengan mitra eksekutif pada Jum'at (24/4/2026). *ric/andreas
Jakarta, RIC — Proposal permintaan dana hibah sudah masuk. Saat ini ada empat proposal permintaan dana hibah tahun 2026 dan telah diterima Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta.
Kepala Badan (Kesbangpol) DKI Jakarta Muhamad Matsani menegaskan hal ini kepada realitasindonesia.com, Jumat (25/4/2026), sebelum berlangsung rapat kerja Komisi A DPRD DKI Jakarta, yang dipimpin Inggard Joshua dengan mitra eksekutif yang dipimpin Sigit Wijatmoko.
Rapat komisi kali ini dalam rangka pembahasan komisi-komisi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta tahun 2025.
Menurut Matsani, sejauh ini ada empat proposal permohonan dana hibah. Meski demikian, lanjut Matsani, pihaknya tetap mempertimbangan manfaat dan kegunaan pemberian dana hibah itu bagi rakyat Jakarta.
Matsani menambahkan, penentuan pemberian dana hibah dengan besarannya bukan pihaknya, tetapi rapat tim anggaran yang memutuskan. Pihak Kesbangpol hanya sebagai pelaksana.
Sementara itu, Mohamad Ongen Sangaji dalam rapat komisi meminta agar pemberian dana hibah harus jelas aturannya dan memberi manfaat bagi masyarakat Jakarta.
Untuk diketahui, setiap tahun ratusan miliar rupiah dana hibah digelontorkan bagi lembaga atau institusi. Bantuan lewat dana hibah, itu bagus dan baik.
Hanya saja, menjadi pertanyaan, mengapa harus setiap tahun digelontorkan dana begitu besar apalagi untuk lembaga yang itu-itu saja? Sementara di sisi lain, banyak kampung dan hunian warga kumuh dan reyot di Jakarta.
Buktinya jelas. Presiden Prabowo Subianto pada 26 Maret 2026 berkunjung ke warga bantaran rel kereta api Senen Jakarta Pusat. Di tengah sambutan meriah warga, Presiden berjanji membangunkan rumah layak huni di Kramat Raya Senen Jakarta Pusat, di atas lahan PT Angkasa Pura. Rencananya selesai akhir April 2026.
Belum lagi, bicara sepanjang rel kereta api, Depok – Kota, Depok – Tabah Abang – Duri. Sepanjang jalur itu terlihat jelas rumah-rumah kumuh. Belum bicara tempat dan wilayah lain. (as)
