Pengamat: Dari Hormuz ke Selat Malaka, Indonesia Harus Perkuat Posisi Strategis 

Jakarta, RIC — Eskalasi di kawasan Selat Hormuz makin meningkat. Hal ini seiring AS memblokade jalur lalu lintas utama pelayaran pasokan energi itu.

Blokade Selat Hormuz kini mulai menimbulkan efek domino ke Asia Tenggara, khususnya di kawasan strategis Selat Malaka. Jalur laut yang menjadi urat nadi perdagangan global itu kini tidak hanya menjadi pusat lalu lintas energi dunia, tetapi juga berpotensi menjadi episentrum baru pertarungan geopolitik antara kekuatan besar.

Menelisik hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menyatakan, situasi ini merupakan ujian paling serius bagi Indonesia dalam menentukan posisi strategisnya di tengah pertarungan global yang semakin terbuka.

Menurut Amir, ketika Selat Hormuz mengalami tekanan, perhatian dunia secara otomatis bergeser ke Selat Malaka karena jalur ini menjadi penghubung utama distribusi energi dan perdagangan dari Timur Tengah menuju Asia Timur.

Dari Hormuz ke Selat Malaka

“Selat Malaka bukan sekadar jalur pelayaran biasa. Ini adalah titik syaraf ekonomi global. Ketika Hormuz terganggu, Malaka menjadi pusat gravitasi baru. Dan Indonesia, karena posisi geografisnya, otomatis berada di tengah pusaran itu,” ungkap Amir Hamzah dalam analisisnya, Minggu (19/4/2026).

Secara intelijen strategis, lanjut Amir, situasi ini tidak bisa dibaca hanya sebagai persoalan ekonomi atau keamanan maritim biasa, melainkan sebagai bagian dari kontestasi besar antara Amerika Serikat, Cina dan kekuatan regional lainnya.

Langkah Presiden Donald Trump yang memerintahkan Angkatan Laut AS untuk mencegat kapal- kapal yang dianggap berhubungan dengan pembayaran tarif ke Iran menunjukkan Washington sedang mengubah pendekatan dari tekanan diplomatik menjadi kontrol langsung terhadap jalur laut internasional.

“Ini sangat serius. Ketika laut internasional mulai dipolitisasi secara terbuka, maka semua check point strategis seperti Hormuz dan Malaka akan menjadi arena tekanan baru. Ini bukan lagi sekadar soal Iran, tetapi tentang siapa yang mengendalikan arteri perdagangan dunia,” katanya.

Amir menyebut, dalam perspektif Cina, Selat Malaka selama ini memang dikenal sebagai “Malacca Dilemma”, sebuah kerentanan strategis yang sangat ditakuti Beijing karena sebagian besar pasokan energinya bergantung pada jalur itu.

Karena itu, jika eskalasi terus meningkat, maka potensi rivalitas militer antara AS dan Cina di sekitar kawasan Indo – Pasifik akan semakin tajam.

“Cina tidak akan tinggal diam jika Selat Malaka mulai dijadikan instrumen tekanan geopolitik oleh AS. Mereka punya kepentingan vital di sana. Ini yang membuat kawasan Asia Tenggara bisa berubah dari zona perdagangan menjadi zona friksi strategis,” tegasnya.

Indonesia berada pada posisi yang sangat sensitif. Di satu sisi, Indonesia memiliki kepentingan besar menjaga stabilitas Selat Malaka. Di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tekanan diplomatik dari Amerika Serikat, terutama terkait proposal izin overflight militer AS melalui wilayah udara Indonesia.

Keputusan terkait izin lintas militer tersebut harus diperlakukan sebagai isu strategis nasional, bukan sekadar kerja sama teknis pertahanan.

“Wilayah udara itu simbol kedaulatan. Memberikan akses kepada kekuatan besar seperti AS bukan keputusan administratif biasa. Itu memiliki konsekuensi persepsi regional, termasuk bagaimana Cina, Iran bahkan negara ASEAN lainnya membaca posisi Indonesia,” ujar Amir lagi.

Amir menilai, sikap Indonesia harus berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif, tetapi dengan pendekatan yang lebih tegas dan realistis.

“Bebas aktif bukan berarti diam. Bebas aktif berarti Indonesia harus mampu menjadi penentu, bukan hanya penonton. Jangan sampai netralitas kita berubah menjadi keraguan yang justru dimanfaatkan pihak luar,” ujar Amir mewanti – wanti.

Presiden Prabowo Subianto memahami betul pentingnya posisi Indonesia, terutama ketika ia menegaskan sekitar 70 persen energi dan perdagangan Asia Timur melewati perairan Indonesia.

“Itu bukan retorika. Itu adalah pengingat strategis bahwa Indonesia adalah pemain utama, bukan negara pinggiran. Karena itu, setiap keputusan soal Selat Malaka harus dihitung sebagai keputusan geopolitik global,” tegas Amir.

Amir juga mengingatkan bahaya terbesar bukan hanya perang terbuka, tetapi kemungkinan Indonesia terseret menjadi ruang proxy conflict antara kekuatan besar.

Menurutnya, sejarah menunjukkan negara-negara strategis sering kali tidak diserang secara langsung, tetapi dilemahkan melalui tekanan ekonomi, infiltrasi politik, pengaruh militer dan perang persepsi.

“Proxy conflict modern itu tidak selalu berupa perang senjata. Bisa berupa tekanan ekonomi, operasi intelijen, perang informasi bahkan pengaruh terhadap elite kebijakan. Ini yang harus diwaspadai Indonesia,” ujarnya.

Jika Indonesia salah membaca situasi, masih kata Amir, maka stabilitas nasional bisa ikut terganggu, terutama jika Selat Malaka menjadi kawasan dengan intensitas operasi militer yang meningkat.

“Gangguan kecil di Malaka bisa berdampak besar terhadap harga energi, logistik nasional, inflasi dan stabilitas sosial. Ini bukan isu luar negeri semata, tapi juga isu domestik yang sangat nyata,” katanya.

Perbedaan Sikap 

Amir juga menyoroti perbedaan sikap antara Singapura dan Malaysia terkait respons terhadap Iran. Menurutnya, perbedaan itu menunjukkan bahwa ASEAN belum memiliki satu suara yang solid dalam menghadapi ancaman geopolitik maritim.

Ia menilai Indonesia harus mengambil peran kepemimpinan regional untuk mencegah kawasan terpecah.

“Kalau ASEAN terbelah, maka kekuatan besar akan lebih mudah memainkan pengaruhnya. Indonesia harus tampil sebagai jangkar stabilitas kawasan. Diplomasi ASEAN harus dihidupkan, bukan sekadar forum seremonial,” ujarnya.

Indonesia memiliki legitimasi historis dan posisi strategis untuk menjadi penengah, terutama karena Jakarta tidak dipandang sebagai satelit kekuatan besar tertentu.

Amir di akhir analisanya menegaskan krisis Selat Hormuz dan implikasinya terhadap Selat Malaka merupakan ujian kepemimpinan nasional bagi Presiden Prabowo.

Menurutnya, dunia sedang melihat apakah Indonesia mampu mempertahankan kedaulatannya sambil tetap menjadi penjamin stabilitas kawasan.

“Ini bukan hanya soal kapal yang melintas atau izin pesawat tempur. Ini soal bagaimana Indonesia mendefinisikan dirinya di abad geopolitik baru. Apakah kita menjadi penentu arah atau hanya menjadi jalur yang diperebutkan orang lain,” pungkas Amir. *man