Presiden Prabowo Soebianto melakukan kunjungan ke bantaran rel kereta api Senen, Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026). Presiden Prabowo disambut gegap gempita warga. *RIC/asep
Jakarta, RIC — Kunjungan Presiden Prabowo Soebianto ke bantaran rel kereta api Senen Jakarta Pusat, Kamis (26/3/2026), yang disambut gegap gempita, itu sebuah peringatan, kalau tidak mau disebut sindiran halus ke Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, bahwa di Jakarta ada tempat kumuh, bahkan banyak rumah reot, rakyat miskin.
Karena itu, kunjungan Presiden harus menjadi perhatian sungguh-sungguh bahwa Jakarta ini tidak hanya bantaran rel kereta api Senen tetapi banyak tempat lain di Jakarta, ada rumah kumuh, RW kumuh termasuk di sepanjang bantaran kali, yang harus mendapat perhatian sungguh-sungguh.
Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah menegaskan hal ini kepada realitasindonesia.com, Senin, (30/3/2026). Bagi Amir, Pramono perlu memberikan perhatian khusus bagi warga Jakarta yang masih banyak tinggal di rumah kumuh, baik sepanjang rel kereta api, bantaran kali maupun tempat lain di wilayah Jakarta.
Ini, kata Amir, menyangkut rakyat kecil, tidak mampu, wong cilik yang sering diidentikan dengan basis massa PDIP. Memang, lanjut Amir, untuk menangani pemukiman kumuh, bukan mudah karena orang selalu beralasan dari mana dananya atau untuk membereskan kampung kumuh memerlukan dana tidak sedikit.
Tetapi, lanjut Amir, itu bukan menjadi alasan karena menjadi kewajiban pemerintah daerah termasuk DPRD DKI Jakarta sebagai wakil rakyat, bukan hanya melayani tetapi memenuhi kebutuhan rakyat Jakarta akan hunian layak.
Mengenai dana, kata Amir, sebenarnya tidak masalah bila mau sungguh-sungguh berpikir dan berpihak pada kepentingan masyarakat Jakarta yang selama ini berada dan bernaung di bawah rumah kumuh dan reot.
Menurut Amir, ada beberapa sumber dana yang bisa dipakai atau dialihkan guna membenahi kampung kumuh di Jakarta, baik sepanjang rel kereta api, bantaran kali maupun tempat lain di wilayah Jakarta.
Sekarang, tinggal mau atau tidak. Tetapi mau saja tidak cukup, harus berani mengambil keputusan baik oleh eksekutif maupun DPRD DKI Jakarta sebagai wakil rakyat.
Pertama, Setop kunjungan kerja (kunker) ke daerah-daerah karena hanya menghabiskan uang dan tidak banyak manfaatnya untuk rakyat Jakarta. Anggaran lebih baik dialihkan buat penataan rumah kumuh.
Kedua, dana ratusan miliar rupiah setiap tahun digelontorkan buat hibah, dialihkan dan dipakai buat membereskan rumah kumuh di Jakarta. Dana hibah yang selama ini disalurkan setiap tahun, disetop selama tiga tahun dan anggarannya difokuskan untuk menata pemukiman kumuh.
Bila, memang diperlukan untuk hibah, tutur Amir, jangan setiap tahun dan terus menerus diberikan kepada instansi atau lembaga yang sama seakan akan menjadi kewajiban pemerintah DKI Jakarta.
Apa lagi yang diberikan itu adalah lembaga atau instansi yang secara struktural seharusnya mengajukan melalui APBN bila memerlukan atau membutuhkan. “Pemerintah memberi dana hibah perlu tetapi bukan setiap tahun. Prioritaskan warga Jakarta,” tegas Amir.
Amir menambahkan, kalau serius, semestinya setiap tahun digelomtorkan dana ratusan miliar untuk membenahi kampung kumuh atau rumah kumuh. Bila setiap tahun disalurkan seratus miliar rupiah atau dua ratus miliar rupiah setiap wilayah, dalam lima tahun banyak kampung kumuh atau RW kumuh yang dibenahi.
Bila program jelas, perencanaan jelas dan didukung kemauan dan keberanian moral untuk melayani rakyat maka hasilnya dari tahun ke tahun akan terlihat jelas. Kampung kumuh atau RW kumuh makin berkurang dan pada akhirnya tidak ada lagi.
Semoga kunjungan Presiden Prabowo Soebianto ke bantaran rel kereta api Senen Jakarta Pusat semakin memotivasi Gubernur DKI Jakarta untuk semakin semangat membenahi kampung kumuh di Jakarta, di tengah perjuangan pemerintah Jakarta menuju peringkat 50 besar Kota Global di tahun 2030. (as)
