Ketua DPRD DKI Jakarta Khoiruddin.*/ist
Jakarta, RIC — Kunjungan kerja (Kunker) ke daerah secara teknis akan dibicarakan lagi bersama eksekutif terkait ada pandangan bahwa sebaiknya kunker ke daerah untuk sementara dihapus mengingat beban fiskal makin berat sebagai dampak harga minyak meningkat akibat perang Iran versus Amerika- Israel.
Hal ini ditegaskan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin ketika ditanya realitasindonesia.com, Senin (30/3/2026), usai acara Halal bihalal di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Kunker ke daerah, kata Khoirudin, ada juga manfaatnya. Tetapi apakah akan ditiadakan atau dihapus sementara, secara teknis akan dibicarakan dengan pihak eksekutif.
Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepala daerah melakukan efisiensi anggaran dan fokus pada perjalanan dinas luar negeri yang tidak perlu.
Efisiensi ini sebagai antisipasi beban fiskal makin berat karena peningkatan harga minyak akibat perang Iran lawan Amerika dan Israel.
Sejalan dengan permintaan Mendagri, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah berpendapat, kunker ke daerah perlu dievaluasi sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Bagi Amir, tidak banyak manfaatnya buat Jakarta. “Kalau mau jujur, kunker ke daerah tidak banyak manfaatnya,” ujar Amir.
Harus disadari, lanjut Amir, anggaran untuk kunker ke daerah adalah uang rakyat karena itu seharusnya digunakan benar-benar untuk kepentingan rakyat Jakarta, bermanfaat untuk rakyat Jakarta.
Apalagi, masih kata Amir, di tengah kunker ke daerah menggunakan uang rakyat, banyak warga Jakarta masih miskin, masih susah, masih hidup di bawah himpitan rumah-rumah kumuh.
Kalaupun memang perlu kunker ke daerah, tambah Amir, tidak harus tiap bulan. Kunker ke daerah, harus benar- benar melihat manfaat buat Jakarta, hal apa yang bisa digunakan dan diterapkan di Jakarta sehingga tidak perlu dilakukan setiap bulan. (as)
