Achmad Fachrudin, Pembelajar dan Pengajar dari Universitas PTIQ. *Ist
Oleh: Achmad Fachrudin, Pembelajar dan Pengajar dari Universitas PTIQ Jakarta
KAJIAN atau bahkan riset serius mengenai peran militer di panggung politik nasional termasuk relasi dan kontribusinya dengan masyarakat dan negara, sudah cukup banyak baik yang dilakukan para sarjana domestik maupun luar negeri. Namun demikian, kajian yang secara khusus dan mendalam memotret pergulatan secara praktikal elit militer di luar tugasnya sebagai penjaga keamanan bangsa, masih agak langka. Padahal, cukup banyak ‘jenderal’ di masa lalu yang kiprahnya memberikan kontribusi positif dan besar bagi umat Islam, yang warisan (legacy) monumentalnya, masih bertahan, bermanfaat, berdampak dan terus berkembang hingga saat ini.
Cukup banyaknya militer yang berkontribusi dalam kehidupan agama, khususnya Islam di Indonesia, secara teoritik menunjukkan beragamnya model doktrin militer dan penerapannya di banyak negara. Model-model tersebut antara lain pertama, model sekuler professional. Pokok doktrinnya adalah agama dianggap urusan pribadi prajurit, bukan doktrin perang. Kedua, model instrumental (agama sebagai alat moral & legitimasi). Ketiga, model ideologis-religius. Disini agama menjadi doktrin perang itu sendiri. Indonesia sejauh ini dikategorikan menganut model kedua yang menggunakan agama sebagai alat moral & legitimasi.
Tulisan sederhana dan singkat berikut, sama sekali tidak bermaksud atau preseden untuk mengkaji dan mendeskripsikan secara memadai kontribusi para ‘jenderal hijau’ terhadap umat Islam karena pastinya di luar kapasitas intelektual penulis untuk melakukannya, melainkan sekadar mengingatkan (memorizing) atau reminding. Tujuannya adalah untuk memantik generasi militer di era reformasi guna mengikuti jejak langkah para seniornya, tentu sejauh itu positif. Sementara dalam konteks dunia akademik, karena kajian aktor penting ‘militer hijau’ (Islam) masih jarang dan langka, mungkin menarik untuk dijadikan isu, agenda atau topik riset.
Kajian Militer Indonesia
Sebagai pengantar dalam kajian mengenai militer di Indonesia, sejumlah karya penting telah memberikan kontribusi signifikan. Salah satunya adalah buku The Indonesian Military and Politics 1945–1967 karya Ulf Sundhaussen (edisi Indonesia: Politik Militer Indonesia 1945–1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI, LP3ES, Jakarta, 1988). Karya ini mengkaji secara komprehensif hubungan sipil – militer sejak masa kemerdekaan hingga munculnya kekuasaan Soeharto. Sundhaussen menelusuri dinamika konflik antara aktor sipil dan militer yang pada akhirnya melahirkan konsep dwifungsi ABRI, dengan pendekatan yang menonjol karena menggunakan perspektif internal militer.
Kajian serupa juga dikemukakan oleh Harold Crouch melalui karyanya The Army and Politics in Indonesia (edisi Indonesia: Militer dan Politik di Indonesia, Oxford University Press, Jakarta, 1999). Buku ini membahas keterlibatan militer dalam ranah politik sejak era Demokrasi Terpimpin, termasuk peran Angkatan Darat dalam peristiwa 1965 serta proses transisi kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.
Dari kalangan akademisi Indonesia, karya Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945–1966 oleh Yahya A. Muhaimin (Gadjah Mada University Press, 1982) juga menjadi rujukan penting. Buku ini mengkaji secara historis keterlibatan militer dalam politik sejak masa revolusi kemerdekaan hingga pertengahan 1960-an. Fokus utamanya terletak pada dinamika elite militer serta interaksinya dengan partai politik dan institusi negara. Karya ini bahkan sempat menimbulkan kontroversi pada masa Orde Baru karena analisis kritisnya.
Selain itu, terdapat pula literatur yang secara khusus membahas relasi antara militer dan Islam di Indonesia. Di antaranya adalah Military Politics, Islam, and the State in Indonesia karya Marcus Mietzner (Institute of Southeast Asian Studies, 2008), yang menguraikan respons militer terhadap kelompok Islam serta peranannya dalam dinamika politik pada era pasca-Soeharto. Sementara itu, buku Islam at War: The Politics of Religion in Indonesia karya Kevin W. Fogg (Noura Books, 2020) menyoroti peran Islam dalam perjuangan militer selama revolusi 1945–1949.
Dari penulis dalam negeri, beberapa karya juga mengkaji relasi tersebut, antara lain Islam dan Reformasi TNI: Relasi Rakyat–TNI Mewujudkan Pertahanan Negara yang disunting oleh Syahrin Harahap dan Hasan Bakti Nasution. Buku ini membahas hubungan antara TNI dan umat Islam pada era Reformasi. Selain itu, terdapat pula karya Islam dan Militer: Dinamika Hubungan Gerakan Islam Politik dan Militer di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966–1998) yang secara khusus mengulas pola ketegangan sekaligus kolaborasi antara kekuatan militer dan kelompok Islam selama periode tersebut.
Secara keseluruhan, berbagai karya tersebut menunjukkan bahwa relasi antara militer, politik dan Islam di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang terus berkembang dalam lintasan sejarah nasional.
Dari Sudirman ke Prabowo Subianto
Sejumlah perwira tinggi militer Indonesia tercatat memiliki kontribusi signifikan terhadap perkembangan umat Islam. Salah satu tokoh utama adalah Sudirman, seorang jenderal besar (bintang lima) yang dikenal tidak hanya sebagai pemimpin militer, tetapi juga sebagai kader Muhammadiyah, pemimpin Pandu Hizbul Wathan, serta pendidik. Peranannya dalam menanamkan nilai-nilai tauhid dan pembentukan karakter sangat menonjol.
Pada masa kolonial, Sudirman membangun narasi bahwa perlawanan terhadap penjajahan merupakan bagian dari jihad fi sabilillah, sehingga memperkuat persepsi bahwa perjuangan militer sekaligus merupakan perjuangan keagamaan dan kebangsaan. Dalam strategi perang gerilya, ia juga aktif melibatkan pesantren dan tokoh agama untuk mendukung logistik, moral serta mobilisasi masyarakat.
Tokoh lain yang tidak kalah penting adalah Abdul Haris Nasution. Meskipun dikenal berhaluan nasionalis-sekuler, Nasution memiliki kontribusi dalam membangun dimensi spiritual dalam tubuh militer Indonesia. Ia berperan sebagai perumus doktrin pertahanan nasional sekaligus mendorong penguatan nilai-nilai religius, seperti praktik ibadah dalam kehidupan militer. Selain itu, sikapnya yang tegas terhadap komunisme yang dianggap anti-agama, serta komitmennya terhadap integritas dan kesederhanaan, menjadikannya figur penting. Dalam bidang pendidikan, ia turut mendukung pengembangan pendidikan Islam modern, termasuk keterlibatannya dalam penguatan Universitas Islam Jakarta sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi Islam tertua di ibu kota.
Peran signifikan lainnya terlihat pada masa pemerintahan Soeharto, yang juga menyandang pangkat jenderal besar. Kontribusinya terhadap umat Islam semakin menguat pada periode akhir kekuasaannya, khususnya sejak akhir 1980-an hingga 1990-an. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan akomodatif, seperti pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (1990), pembentukan Bank Muamalat Indonesia (1991), serta penguatan regulasi peradilan agama melalui Undang-Undang tahun 1989. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan dampak jangka panjang bagi penguatan institusi ke-Islaman di Indonesia. Bahkan, pada 10 November 2025, Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto atas perannya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan nasional.
Selanjutnya, Alamsyah Ratu Perwiranegara juga dikenal sebagai tokoh militer yang berkontribusi dalam pengembangan dakwah dan pendidikan Islam. Sebagai Menteri Agama (1978–1983), ia menegaskan bahwa Pancasila merupakan “hadiah besar” dari umat Islam bagi bangsa Indonesia. Selain itu, perannya dalam dunia pendidikan tercermin melalui keterlibatannya sebagai Ketua Badan Pembina Harian di Universitas Muhammadiyah Jakarta.
Istilah “jenderal hijau”, yang kerap digunakan secara pejoratif untuk menyebut perwira militer yang dekat dengan kelompok Islam, juga melekat pada sosok Mohammad Jusuf. Ia dikenal sebagai figur religius yang memiliki kedekatan dengan kalangan pesantren dan ulama. Perannya antara lain terlihat dalam pengembangan Universitas Muslim Indonesia serta inisiasinya dalam pembangunan Masjid Besar Al-Markaz Al-Islami di Makassar. Upayanya dalam menjembatani hubungan antara negara (umara) dan umat menjadi salah satu kontribusi penting dalam konteks sosial-keagamaan.
Selain tokoh-tokoh tersebut, terdapat pula sejumlah perwira lain yang sering dikaitkan dengan penguatan peran Islam dalam militer. Feisal Tanjung, misalnya, berperan dalam mendorong meningkatnya praktik religius di kalangan militer, termasuk ibadah haji, sehingga membentuk kecenderungan “militer religius” sebagai norma baru. Sementara itu, Try Sutrisno menekankan integrasi nilai keagamaan dalam konsep bela negara, termasuk melalui penguatan wawasan kebangsaan di lingkungan pesantren serta implementasi program pembinaan mental TNI.
Memasuki era Reformasi, sejumlah tokoh militer masih dipandang memiliki kedekatan dengan aspirasi umat Islam. Dalam konteks ini, Prabowo Subianto menjadi salah satu figur yang kerap diasosiasikan dengan upaya merangkul berbagai kelompok keagamaan, termasuk memperoleh dukungan dari sejumlah tokoh Islam dalam perjalanan politiknya pasca-1998.
Kontribusi Ibnu Sutowo
Bagaimana kontribusi Ibnu Sutowo terhadap umat Islam di Indonesia? Berdasarkan penelusuran sumber, baik digital maupun non-digital, ketersediaan dokumen dan literatur yang secara khusus membahas perannya dalam konteks ini masih relatif terbatas. Keterbatasan tersebut bukan mencerminkan kecilnya kontribusi Ibnu Sutowo, melainkan lebih disebabkan oleh minimnya kajian akademik yang mengulas peran tokoh ini. Padahal, sebagai perwira tinggi militer (dokter Angkatan Darat) sekaligus Direktur Utama Pertamina periode 1968–1976, ia memiliki pengaruh yang sangat besar dalam lingkaran kekuasaan Orde Baru.
Sejumlah karya yang membahas kiprah Ibnu Sutowo antara lain buku Ibnu Sutowo Mengemban Misi Revolusi: sebagai Dokter, Tentara, Pejuang Minyak Bumi karya Mara Karma, yang menyajikan biografi naratif cukup komprehensif sejak masa awal kehidupan hingga puncak kariernya. Selain itu, karya Kartika Thahir berjudul Ibnu Sutowo dan Pertamina lebih menonjolkan pendekatan investigatif dengan fokus pada konflik dan kontroversi. Adapun tulisan Kebijakan Ibnu Sutowo dalam Pertamina (1968–1973) oleh Madrusah memberikan perspektif akademik terkait kebijakan dan peran strategisnya dalam institusi tersebut.
Di tengah keterbatasan sumber yang secara spesifik membahas kontribusinya terhadap umat Islam, peran dan warisan Ibnu Sutowo sesungguhnya cukup signifikan. Pertama, ia berperan dalam membangun relasi yang bersifat simbiotik antara negara (umara) dan kalangan ulama. Dalam konteks hubungan yang kerap diwarnai ketegangan, kehadiran figur penghubung seperti Ibnu Sutowo menjadi penting dalam menjembatani kepentingan kedua pihak.
Kedua, dalam konteks kepemimpinannya di Pertamina, Ibnu Sutowo tidak hanya dikenal sebagai arsitek utama yang membawa institusi tersebut mencapai reputasi nasional dan internasional, tetapi juga dinilai berupaya menghadirkan nilai-nilai ke-Islaman dalam pengelolaannya, tanpa mengesampingkan prinsip profesionalitas, rasionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, capaian tersebut tidak terlepas dari kontroversi, termasuk tuduhan terkait krisis utang besar dan persoalan tata kelola pada dekade 1970-an. Kendati demikian, ia tidak pernah diadili atau dipenjara dalam kasus korupsi terkait Pertamina.
Ketiga, kontribusi penting lainnya terlihat dalam upayanya menjaga keberlangsungan Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an (PTIQ). Melalui pendirian Yayasan Pendidikan Al-Qur’an (YPA) pada 1 April 1971, ia memberikan dukungan signifikan terhadap keberlanjutan institusi tersebut, khususnya ketika menghadapi kesulitan pendanaan. YPA berperan penting dalam menopang operasional PTIQ yang sebelumnya dikelola oleh Yayasan Ihya Ulumuddin (YIU). Setelah wafatnya Ibnu Sutowo pada tahun 2001, estafet kepemimpinan yayasan dilanjutkan oleh keluarganya dengan Ponco Sutowo yang nota bene putra Ibnu Sutowo: sebagai Ketua Dewan Pembina YPA. Pada tahun 2023, PTIQ resmi bertransformasi menjadi universitas.
Keempat, kontribusi lainnya adalah keterlibatannya dalam proyek penulisan Mushaf Indonesia, yang diselesaikan proses tashihnya pada 1980 oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an. Mushaf ini ditulis oleh kaligrafer Muhammad Syadzali, menggunakan rasm Utsmani dengan sistem “ayat pojok” yang lazim digunakan oleh para penghafal Al-Qur’an. Penerbitannya didukung oleh Yayasan Pendidikan Al-Qur’an dengan bantuan pemerintah Arab Saudi dan hingga kini naskah tersebut masih tersimpan di perpustakaan PTIQ Jakarta.
Secara keseluruhan, meskipun belum banyak dikaji secara mendalam dalam literatur akademik, kontribusi Ibnu Sutowo terhadap umat Islam di Indonesia mencakup berbagai bidang, mulai dari penguatan relasi negara–ulama, pengelolaan institusi strategis dengan nuansa nilai ke-Islaman, hingga dukungan nyata terhadap pendidikan dan pengembangan studi Al-Qur’an. Oleh karena itu, kajian atau riset tentang peran perwira militer terhadap umat Islam patut dilanjutkan. Terpenting, warisan (legacy) faktual dan monumentalnya dikembangkan secara dinamis, progresif dan berkemajuan yang juga dapat terukur secara kualitas maupun kuantitasnya. Wallahu ‘alam bissawab.*
