Pengamat: Bongkar Bandara Ilegal Morowali, Prabowo Harus Waspadai Serangan Proxy Cina

Jakarta, RIC – Rakyat Indonesia tersentak. Ini gara – gara Lapangan Terbang PT IMIP di Morowali, Sulawesi Utara, yang tidak sah. “Tidak boleh ada republik di dalam republik,” tegas Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, baru – baru ini.

Keberadaan lapangan udara itu dinilai sebagai pengkhianatan kedaulatan Negara. Hal ini karena keberadaan institusi Negara tidak ada di lapangan udara milik PT IMIP itu. Lepas. Bebas.

Merujuk pesan Panglima Besar Jenderal Besar Sudirman yang menyatakan sepuluh peluru satu untuk musuh dan Sembilan untuk pengkhianat. Selaras dengan itu, pernyataan Presiden Sukarno yang menyatakan perahu yang tenggelam karena air yang ada di dalam bukan dari luar.

Keberadaan Lapangan Terbang Milik PT IMIP bisa dianggap pengkhianatan terhadap kedaulatan Negara. Terlebih, di belakang PT IMIP sekaligus lapangan terbang itu ada sejumlah oknum berpangkat bintang.

Terkait hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang membongkar keberadaan bandara ilegal di Morowali bukan hanya isu teknis tata kelola negara, tetapi membuka babak baru dinamika keamanan nasional. Presiden Prabowo Subianto harus mewaspadai potensi serangan proxy Cina yang dapat muncul sebagai respon terhadap pengungkapan tersebut.

Pernyataan Sjafrie soal “bandara ilegal” di salah satu kawasan industri strategis di Morowali dianggap Amir sebagai sinyal bahaya yang sangat serius. Bandara tersebut berpotensi menjadi “negara dalam negara”—sebuah zona operasi tertutup yang tidak berada di bawah pengawasan penuh pemerintah Indonesia.

Amir menjelaskan keberadaan fasilitas udara dapat digunakan untuk berbagai aktivitas yang tidak terpantau, mulai dari mobilitas personel asing, transportasi logistik, hingga jalur masuk peralatan tertentu yang luput dari sistem keamanan negara.

“Ketika ada infrastruktur vital yang dibangun dan disebut tanpa ada imigrasi dan disebut negara dalam Negara, itu ancaman kedaulatan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (27/11/2025).

Amir memaparkan kelompok kepentingan yang ia sebut sebagai “Proxy Cina” di Indonesia kemungkinan tidak senang dengan langkah Sjafrie. Alasannya jelas: Morowali merupakan salah satu konsentrasi investasi Cina terbesar, terutama di sektor nikel dan smelter.

Menurutnya, selama bertahun-tahun ada pola yang menunjukkan beberapa korporasi asing memiliki ruang gerak yang sangat besar dan leluasa di kawasan industri tertentu —jauh melampaui standar pengawasan pemerintah lokal maupun pusat.

“Kemunculan Sjafrie sebagai enforcer baru dalam pertahanan —yang secara langsung mengintervensi isu bandara ilegal— mengganggu zona nyaman para pemain yang selama ini memanfaatkan kelengahan negara,” kata Amir.

Pembongkaran ini berpotensi memicu friksi geopolitik karena menyentuh kepentingan ekonomi dan jaringan operasi yang lebih besar daripada sekadar pembangunan bandara.

Amir Hamzah menekankan Morowali bukan daerah biasa. Ia menguraikan beberapa poin intelijen yang membuat kawasan itu sangat strategis:

1. Konsentrasi investasi asing paling intensif terkait baterai kendaraan listrik dan nikel, sektor yang menjadi arena kompetisi AS-Cina.
2. Lokasinya berada di wilayah perairan strategis Sulawesi yang dekat dengan jalur pelayaran internasional.
3. Adanya tenaga kerja asing dalam jumlah besar menciptakan ekosistem sosial-ekonomi yang dapat disusupi jaringan proxy.
4. Kebutuhan logistik yang tinggi memungkinkan pembangunan fasilitas nonresmi yang bisa menjadi celah pengamanan.

“Bandara ilegal bukan sekadar infrastruktur. Ia dapat menjadi titik masuk bagi operasi intelijen, pergerakan logistik rahasia, bahkan persiapan skenario konflik non-militer,” jelas Amir.

Amir menilai langkah Sjafrie selaras dengan agenda Presiden Prabowo untuk memperkuat ketahanan nasional. Namun ia mengingatkan, pembongkaran ini berpotensi memicu tekanan terhadap Prabowo dari berbagai pihak.

“Sjafrie bukan aktor sembarangan. Ia Menteri Pertahanan, memiliki jaringan militer yang kuat dan dikenal tegas. Jika proxy Cina merasa terganggu, tekanan bisa diarahkan bukan hanya ke Sjafrie, tapi juga Prabowo,” ujar Amir.

Serangan proxy tidak selalu berupa konflik fisik atau sabotase langsung, tetapi dapat berupa: operasi opini publik, infiltrasi kebijakan, lobi ekonomi, tekanan politik melalui elite lokal.

“Presiden Prabowo harus memperkuat lingkar inti strategisnya, terutama di bidang pertahanan dan intelijen. Apa yang dilakukan Sjafrie mungkin baru puncak gunung es,” kata Amir.

Amir Hamzah juga menekankan Indonesia harus kembali memperkuat sistem kontra-intelijen, yang selama ini dianggapnya melemah.

Menurutnya, Presiden Prabowo perlu menginstruksikan audit nasional terhadap infrastruktur asing di kawasan industri strategis, termasuk Morowali, Halmahera, Weda Bay dan Konawe.

“Jika bandara ilegal saja bisa berdiri, tidak tertutup kemungkinan infrastruktur lain juga beroperasi di luar kendali negara,” tegasnya.

Amir menggambarkan situasi ini sebagai “tes awal” bagi Prabowo dalam menghadapi ancaman hibrida di era kompetisi global.

“Prabowo dikenal kuat dalam visi pertahanan. Namun tantangan hari ini bukan hanya perang konvensional, melainkan operasi proxy, infiltrasi ekonomi dan permainan geopolitik tingkat tinggi,” tuturnya.

Ia kembali menegaskan keberanian Sjafrie membongkar bandara ilegal Morowali justru menunjukkan pemerintah sungguh mulai membersihkan akar masalah. Namun ancaman balasan harus diperhitungkan dengan matang.

“Diperlukan konsolidasi intelijen, diplomasi dan ketegasan negara. Indonesia harus memastikan tidak ada lagi negara dalam negara,” pungkas Amir. *man