Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah. *Kirman/ric
Jakarta, RIC – Dalam pertengahan tahun anggaran berjalan, Pemprov DKI Jakarta sudah melaksanakan pelbagai proyek, baik proyek besar maupun kecil, APBD TA 2025. Mulai proyek konstruksi bernilai besar hingga pengadaan bernilai kecil.
Namun saat melongok situs LPSE DKI Jakarta masih ada proyek besar yang masih dalam tahap lelang seperti di Dinas Pendidikan. Tak sedikit juga proyek bernilai besar yang lelangnya telah rampung.
Menilik sejumlah proyek besar dengan nilai trilyunan, ratusan milyar hingga puluhan milyar didominasi perusahaan besar sekaliber BUMN. Nama perusahaan yang sering menang lelang antara lain PT Nindya Karya dan PT Adhi Karya. Disusul PT Abi Praya.
“Menurut pengamatan saya, kebijakan pelelangan di Dikdas dan Disorda DKI dilakukan dengan mengutamakan dengan ikut sertanya perusahaan BUMN atau BUMD. Kebijakan ini bila tidak dikelola secara baik bisa menimbulkan terjadinya monopoli terselubung dalam penunjukan pemenang tender atau lelang,” ungkap Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah, Minggu (29/6/2025).
Selain itu, juga bisa menimbulkan kecemburuan para kalangan pengusaha non BUMN atau BUMD. Munculnya kecemburuan seperti ini bisa dipandang sebagai ketidakmampuan Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan pembinaan pengusaha swasta.
Terkait keterlibatan perusahaan BUMN tersebut, Amir menyatakan, untuk melaksanakan proyek bernilai besar tentu tak lepas dari perusahaan pemilik modal besar. Justru hal ini mengundang khawatirkan muncul monopoli proyek bernilai besar hanya dikuasai BUMN – BUMN tersebut.
Jika kondisi ini terus berlanjut dikhawatirkan perusahaan – perusahaan yang lain tidak memiliki kesempatan naik kelas. “Terlepas dari kemampuan teknis dan modal BUMN, Gubernur DKI tetap harus membina para pengusaha untuk menaikkan kemampuan teknis dan modal dengan memberikan kesempatan mereka mengerjakan proyek – proyek bernilai besar tersebut,” usul Amir.
Menilik sejumlah pemenang lelang proyek besar yang selalu dimenangkan perusahaan BUMN mengindikasikan persaingan tidak sehat. “Kita bisa melihat sejumlah proyek besar di Dinas Olahraga dan Pemuda dan SDA yang dimenangkan perusahaan BUMN,” ujar Amir.
Sejumlah proyek besar di Disorda antara lain Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan di Wilayah Jakarta Barat dengan Pagu Rp104 Milyar lebih dan HPS Rp103 Milyar lebih. Lelang ini dimenangkan dengan harga penawaran Rp87 Milyar. Pemenang perusahaan BUMN.
Lalu, Pembangunan Gelanggang Remaja Kecamatan di Wilayah Jakarta Selatan dengan Pagu Rp144 Milyar lebih dan HPS Rp144 Milyar juga, dimenangkan perusahaan BUMN dengan penawaran Rp132 Milyar lebih.
Tak ketinggalan lelang Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta Sewerage Project Zone 1 Paket 5 (Area 2-1) dengan Pagu Rp1,159 Trilyun lebih dan HPS Rp907 Milyar dimenangkan perusahaan BUMN dengan penawaran Rp787 Milyar lebih.
Terus, Pekerjaan Konstruksi Jaringan Pipa Air Limbah Jakarta Sewerage Project Zone 1 Paket 6 (Area 2-2). Pagu proyek Rp931 Milyar lebih dan HPS Rp660 Milyar lebih. Proyek ini dimenangkan perusahaan BUMN dengan penawaran Rp620 Milyar lebih.
Proyek dari Dinas Sumber Daya Air tersebut dua – duanya dimenangkan perusahaan yang berlokasi di Jalan Raya Pasar Minggu.
Adanya pakta dugaan monopoli terselubung perusahaan BUMN atau BUMD yang memenangkan tender di Disorda, SDA dan Dikdas, apa yang disinyalir benar adanya. “Malahan yang kami temukan ada di dinas SDA ditemukan dugaan monopoli untuk pekerjaan pipanisasi saluran air limbah,” kata Amir.
Amir menegaskan, menilik beberapa proyek yang dimenangkan dengan harga penawaran tersebut, sebenarnya banyak perusahaan non BUMN yang mampu melaksanakan proyek – proyek tersebut.
Melihat antara harga penawaran sementara dan harga pemenang lelang masih punya selisih lumayan jauh dikhawatirkan akan berimbas pada kualitas hasil pembangunan.
“Untuk itu, BPPBJ dan Pokja – Pokja yang ada diharapkan berkomitmen pada peningkatan kualitas hasil pekerjaan. Jangan silau dengan nama besar perusahaan BUMN,” pungkas Amir. *man
