Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah.
Jakarta, RIC – Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menyebut surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dimotori Try Sutrisno akan dibahas pada hari ini dan pekan depan, menjadi sinyal politik yang sangat penting. Surat yang meminta DPR untuk mempertimbangkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bukan sekadar aspirasi kelompok purnawirawan. Ia membawa pesan geopolitik domestik yang dalam dan berpotensi menggoyang dinamika kekuasaan di dalam Istana.
Menurut Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah, pernyataan Dasco tersebut adalah bentuk sinkronisasi diam-diam yang sedang dilakukan parlemen, khususnya oleh elite Gerindra dan mitra koalisinya.
“Dasco itu politisi bertangan dingin. Dia tak akan langsung menyatakan dukungan atau penolakan, tapi ia sedang menyusun orkestrasi di belakang layar dengan pimpinan fraksi,” ungkap Amir kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Langkah awal berupa pembahasan di internal DPR bukanlah basa-basi. Ia melihat bahwa skenario selanjutnya adalah digelarnya rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR dan Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
“Kalau ini sampai terjadi, itu bukan sekadar respons formal. Artinya, forum itu dianggap sebagai stakeholder penting dalam sistem kekuasaan nasional. Ini tak bisa dipisahkan dari sejarah militer dan kekuasaan di Indonesia,” terang Amir.
Dasco, yang dikenal sebagai loyalis Prabowo Subianto sekaligus tokoh yang lihai dalam komunikasi lintas fraksi, dipandang sedang menjalankan strategi konsolidasi kekuasaan.
“Langkah ini beririsan dengan skenario jangka menengah Prabowo untuk memperkuat stabilitas di awal pemerintahannya dan menyiapkan skema kekuasaan jangka panjang tanpa sandungan dari internal,” kata Amir.
Masih menurut Amir langkah Dasco sangat mungkin merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo. Ia menyebut Prabowo adalah sosok yang sangat memahami peta kekuatan militer dan sipil, serta selalu berpikir strategis.
“Prabowo tahu suara para purnawirawan —terutama yang berasal dari generasi ABRI yang kuat seperti Try Sutrisno— masih punya pengaruh moral dan politik. Menyikapi surat mereka secara serius adalah cara Prabowo menjaga stabilitas internal,” papar Amir.
Dalam perkembangan ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut-sebut semakin kehilangan peran strategis. Amir menyebut Gibran kini tak masuk dalam lingkar pengambilan keputusan besar, baik dalam kebijakan luar negeri maupun konsolidasi politik dalam negeri.
“Contohnya nyata. Dalam penanganan konflik Israel-Iran yang sempat memanas beberapa waktu lalu, tidak ada satu pun pernyataan atau kehadiran Gibran. Semua difokuskan ke Kementerian Pertahanan dan Prabowo sendiri,” ucap Amir.
Hal ini memperkuat asumsi Gibran mulai “diisolasi secara sistematis” oleh elite kekuasaan. “Posisi wapres memang simbolik, tapi dalam banyak pemerintahan sebelumnya, wapres selalu punya fungsi politis yang jelas. Gibran saat ini seperti hanya jadi penonton di tengah pertarungan elite,” tambahnya.
Amir menyebut kekuatan “Geng Solo” yang sebelumnya tampak solid, kini mulai tercerai. “Orang-orang yang dulu kuat di sekitar Jokowi sudah mulai kehilangan pijakan di orbit kekuasaan Prabowo. Apalagi sejak Jokowi cenderung menarik diri dan membiarkan konstelasi berjalan sendiri,” tuturnya.
Langkah DPR menyikapi surat Forum Purnawirawan Prajurit Try Sutrisno bisa menjadi titik awal reposisi kekuasaan nasional. Amir memprediksi situasi ini akan memaksa para elite, baik di kabinet maupun di legislatif untuk mengambil sikap.
“Bisa jadi ini hanya awal dari reposisi yang lebih besar. Termasuk kemungkinan reshuffle kabinet yang mengurangi pengaruh faksi Jokowi,” katanya.
Amir mengingatkan jika skenario pemakzulan terus berkembang, maka akan muncul tekanan publik terhadap fungsi konstitusional DPR. “Jangan anggap remeh surat purnawirawan itu. Mereka bisa menggerakkan opini publik, apalagi jika dikaitkan dengan narasi nepotisme dan pelanggaran etika konstitusi saat Pilpres lalu,” pungkas Amir. *man
