
Ketua-DPRD-DKI-Jakarta-Khoiruddin-tengah-berbincang-dengan-Pengamat-Kebijakan-Publik-Amir-Hamzah-dan-Pemred-realitasindonesia.com-Andreas.*ric/kirman
Jakarta, RIC – Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri untuk membatasi bepergian ke luar negeri dan seminar-seminar yang menghabiskan anggaran, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Permintaan sekaligus perintah Presiden ini semestinya diteruskan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke Pemerintah Daerah (Pemda) termasuk ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di daerah.
Hal ini ditegaskan Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah kepada realitasindonesia.com, Senin (4/11/2024), di gedung DPRD DKI Jakarta. Menurut Amir, sejalan dengan perintah presiden, bagi eksekutif maupun legislatif di daerah harus merefleksi tentang penggunaan anggaran untuk perjalanan atau kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri atau ke daerah.
Pemda khususnya DPRD harus berpikir kunker itu bermanfaat atau tidak untuk rakyat. Kenapa untuk rakyat karena uang itu adalah uang rakyat. Kalau memang bermanfaat bagi rakyat, lantas apa manfaatnya. Misalnya, DPRD DKI Jakarta setiap tahun ke luar negeri dua kali apa manfaat buat rakyat Jakarta.
DPRD DKI Jakarta harus berpikir ulang, apa untungnya buat rakyat sampai harus dua kali setahun ke luar negeri. Kalau memang ada manfaatnya, di mana manfaat yang dirasakan masyarakat Jakarta dengan kunjungan ke luar negeri yang menguras anggaran yang adalah uang rakyat.
.Kalau tidak bermanfaat atau kurang bermanfaat, kata Amir, cukup sekali dan itu pun memang diperlukan dan benar- benar ada nilai manfaat buat rakyat, apalagi sebagai wakil rakyat harusnya berpikir dan berbuat untuk rakyat.
Amir menambahkan, kalau perjalanan ke luar negeri tujuannya untuk rakyat Jakarta semestinya, harus dikaitkan atau disesuaikan dengan program yang akan dikerjakan atau dibangun di Jakarta dan bukan asal kunjungan ke luar negeri.
.Bila sudah jelas program yang akan dibangun untuk rakyat di Jakarta, tutur Amir, maka tinggal memilih atau menentukan negara atau kota mana di luar negeri yang sudah ada model pembangunannya. DPRD tinggal datang, melihat, mempelajari dan merekomendasikan ke eksekutif untuk diterapkan di Jakarta sesuai yang diprogramkan.
Mengenai kunjungan kerja ke daerah, Amir justru bertanya apa yang mau dilihat dan dipelajari di daerah. Jakarta punya slogan, “Sukses Jakarta Untuk Indonesia”. Dengan slogan ini untuk apa lagi kunker ke daerah. Kalau pun ada kunker, DPRD daerah yang datang ke Jakarta bukan sebaliknya DPRD DKI Jakarta ke daerah.
Karena itu, Amir berharap agar Pemda DKI Jakarta khusus DPRD DKI Jakarta berpikir ulang tentang perjalanan ke luar negeri maupun ke daerah. Hal ini penting agar perjalanan itu tidak menghabiskan atau menguras anggaran yang seharus bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. (as)