Baca : 62

Jakarta, RIC — Sedikitnya 120 anggota DPR dari 8 fraksi telah menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pada Rabu (11/10/2026), selanjutnya akan dibawa dalam sidang paripurna pada Kamis (12/10/2026). Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto, Selasa (10/10/2026) pagi.

Terkait hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus tetap berjalan melalui mekanisme konstitusional di DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Amir, sikap sejumlah fraksi di DPR yang telah menyepakati penggunaan hak menyatakan pendapat merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan konstitusional parlemen. Karena itu, munculnya pernyataan Gibran yang berniat mengundurkan diri tidak otomatis menghentikan proses politik dan hukum tersebut.

“Fraksi-fraksi di DPR sudah sepakat pemakzulan. Sikap DPR memakzulkan Gibran merupakan bagian dari menjalankan konstitusi,” buka Amir Hamzah kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Persoalan pengunduran diri seorang wakil presiden tidak bisa diselesaikan hanya melalui pernyataan di hadapan wartawan atau konferensi pers. Keinginan mundur harus disampaikan melalui mekanisme kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Sikap Gibran mundur harus disampaikan kepada DPR. Tidak bisa diputuskan hanya lewat konferensi pers. DPR bisa menggunakan hak menyatakan pendapat untuk mempertanyakan alasan pengunduran dirinya,” ujar Amir.

Mundur dan Dimakzulkan Berbeda

DPR mempunyai tanggung jawab untuk memastikan persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang jelas. Apalagi, polemik Gibran berkaitan dengan putusan lembaga peradilan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi perhatian publik.

Amir mengingatkan, persoalan pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua hal yang perlu dibedakan. Pengunduran diri merupakan pilihan pribadi pejabat yang bersangkutan, sedangkan pemakzulan merupakan mekanisme pemberhentian berdasarkan ketentuan konstitusi.

Amir juga menyinggung adanya pandangan di tengah masyarakat yang mengaitkan polemik Gibran dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ada pihak yang menduga persoalan Gibran berpotensi mengalihkan perhatian publik dan partai politik dari agenda pengesahan RUU Perampasan Aset yang selama ini menjadi tuntutan masyarakat sipil.

Dalam wacana tersebut, partai politik dan kelompok masyarakat sipil tidak perlu terjebak dalam polemik pernyataan Gibran yang berniat mengundurkan diri. Mereka diminta tetap mengawal agenda pemberantasan korupsi dan proses konstitusional.

Putusan MK dan MA Bagian Penting

Amir berpendapat, putusan MK dan Mahkamah Agung (MA) harus menjadi bagian penting dalam pembahasan DPR mengenai persoalan Gibran.

Ia menilai kedua putusan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja oleh parlemen. DPR harus mengambil sikap berdasarkan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Secara konstitusional, pemberhentian presiden maupun wakil presiden diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dapat dilakukan apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur tahapan pemberhentian tersebut.

Pada tahap pertama, DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan sebagai wakil presiden.

Pasal 7B ayat (3) mensyaratkan pengajuan permintaan kepada MK didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan ketentuan sidang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 7B ayat (4), MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan DPR diterima.

Apabila MK memutuskan pendapat DPR terbukti, DPR menggelar sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (5).

MPR kemudian wajib menggelar sidang paling lambat 30 hari sejak menerima usul tersebut.

Keputusan pemberhentian harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir. Wakil presiden yang bersangkutan juga diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (7).

Kekosongan Jabatan

Amir juga menyinggung kemungkinan terjadinya kekosongan jabatan wakil presiden apabila proses pengunduran diri atau pemberhentian Gibran telah berkekuatan sesuai mekanisme konstitusi.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisian jabatan diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa dalam waktu paling lambat 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden bukan dilakukan melalui penunjukan langsung oleh presiden. Presiden mengusulkan dua nama, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.

Amir berpandangan, seluruh tahapan harus ditempuh secara terbuka dan sesuai konstitusi. Tidak boleh ada jalan pintas yang mengabaikan kewenangan lembaga negara.

“Prosesnya harus jelas. Dari DPR diajukan ke MK. Setelah MK memutus, DPR meneruskan usulan pemberhentian kepada MPR. Selanjutnya MPR mengambil keputusan sesuai ketentuan konstitusi,” tegasnya.

Ia menilai persoalan Gibran tidak boleh berhenti pada polemik niatan ingin mengundurkan diri. Lebih penting adalah memastikan seluruh persoalan hukum dan ketatanegaraan diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku.

Amir menandaskan, konstitusi harus menjadi pegangan utama agar polemik mengenai jabatan wakil presiden tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara. *man