Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dipandang sebagai persoalan politik biasa. Pengunduran diri Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan mundur harus dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum. Persoalan tersebut, kata dia, tidak boleh dijadikan alasan untuk […]
Jakarta, RIC — Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai wacana pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak bisa dipandang sebagai persoalan politik biasa. Pengunduran diri Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Keputusan mundur harus dipertanggungjawabkan secara politik dan hukum. Persoalan tersebut, kata dia, tidak boleh dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum atas berbagai dugaan pelanggaran yang menyeret nama Gibran.
“Pengunduran Gibran harus melalui MPR. Disetujui MPR atau tidak, semuanya harus mengikuti mekanisme konstitusi. Mundur harus dipertanggungjawabkan. Tuntutan hukum harus jalan, termasuk kasus dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan SMA dan dugaan korupsi Gibran,” kata Amir Hamzah kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).
Amir menekankan, persoalan hukum harus dipisahkan dari dinamika politik maupun jabatan yang bersangkutan. Apabila terdapat dugaan tindak pidana, aparat penegak hukum harus melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti dan ketentuan perundang-undangan.
Untung Terbongkar
Dalam perkembangan lain, Amir menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan institusi TNI yang dinilainya masih memiliki kesadaran untuk mengungkap dugaan penyadapan yang dikaitkan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Amir, persoalan penyadapan tidak boleh dianggap sebagai perkara biasa karena menyangkut keamanan negara, hubungan antarlembaga, serta kewibawaan kepemimpinan nasional.
“Salut kepada Prabowo dan TNI yang masih sadar membongkar penyadapan Listyo Sigit. Kalau tidak terungkap, bisa terjadi perang Polri versus TNI. Ini sangat berbahaya bagi negara,” ujarnya.
Amir mengingatkan, ketegangan antara dua institusi strategis negara tersebut harus dicegah melalui pengungkapan fakta secara transparan dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Ia menilai Presiden Prabowo harus memastikan bahwa seluruh aparat keamanan bekerja berdasarkan konstitusi dan tidak menjadi alat kepentingan kelompok tertentu.
Amir juga menghubungkan persoalan tersebut dengan agenda pembenahan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai Prabowo memiliki tanggung jawab menjalankan UUD 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus menghadapi dominasi oligarki dalam pengelolaan ekonomi nasional.
Menurutnya, keberadaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat penguasaan negara terhadap sumber daya alam.
“Ini komitmen Prabowo dalam menjalankan UUD 1945, khususnya Pasal 33, melawan oligarki melalui Satgas PKH. Ke depan, apa yang akan dilakukan presiden? Ada beberapa menteri yang dicopot dan rezim lama harus dibersihkan,” kata Amir.
Ia berpandangan, pembenahan pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui pergantian sejumlah pejabat. Diperlukan perubahan sistem tata kelola agar kebijakan negara tidak terus berada di bawah pengaruh kepentingan politik dan ekonomi kelompok tertentu.
Lebih jauh, Amir menilai Presiden Prabowo bersama soliditas TNI perlu menata ulang berbagai proyek strategis yang diwariskan pemerintahan sebelumnya.
Proyek-proyek yang menyangkut kepentingan publik dan aset strategis nasional harus berada dalam kendali negara. Bahkan, sejumlah proyek yang dinilai bermasalah perlu dievaluasi, termasuk kemungkinan pengambilalihan atau nasionalisasi sesuai hukum.
“Presiden Prabowo dengan soliditas TNI harus menata ulang proyek-proyek Jokowi. Proyek yang strategis bisa dinasionalisasi. Semuanya harus berada di bawah kendali negara,” katanya.
Ia juga menyoroti Danantara. Menurut Amir, pembenahan lembaga pengelola investasi tersebut tidak cukup hanya dengan mengganti orang-orang yang menduduki posisi strategis.
“Danantara perlu pergantian orang dan pergantian sistem tata kelola. Yang paling penting adalah bagaimana aset negara dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan oligarki,” tegasnya.
Sishankamrata dan Pelurusan Sejarah
Selain persoalan ekonomi dan keamanan, Amir mengingatkan pentingnya menghidupkan kembali Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
Menurutnya, sistem pertahanan nasional harus melibatkan seluruh komponen bangsa dengan tetap menempatkan TNI dan Polri sesuai tugas serta kewenangan masing-masing berdasarkan konstitusi.
Amir juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai pembelokan sejarah pada era pemerintahan Jokowi. Ia menilai pelurusan sejarah nasional perlu menjadi bagian dari agenda pembenahan negara.
“Harus ada upaya menghidupkan Sishankamrata. Kita juga tidak boleh membiarkan pembelokan sejarah pada era Jokowi terus berlangsung. Sejarah bangsa harus diluruskan berdasarkan fakta dan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Amir.
Amir berharap Presiden Prabowo menjadikan momentum pembenahan politik, keamanan, dan ekonomi sebagai kesempatan mengembalikan kendali negara kepada konstitusi dan kepentingan rakyat. *man
