Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berencana membangun 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan setiap tahun. Rencana Kemenhan tersebut dinilai bukan sekadar program penambahan kekuatan militer biasa, melainkan bagian dari desain besar pertahanan nasional yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan hingga stabilitas geopolitik Indonesia.
Perihal rencana Kemenhan tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai langkah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tersebut harus dibaca dalam kerangka besar visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara kuat, mandiri dan memiliki daya tahan strategis menghadapi dinamika global yang semakin tidak menentu.
“Ini bukan sekadar menambah markas TNI atau memperbanyak pasukan. Ini adalah pembangunan arsitektur pertahanan nasional jangka panjang. Presiden Prabowo memahami bahwa ancaman masa depan tidak hanya datang dari perang konvensional, tetapi juga dari krisis pangan, konflik sosial, tekanan ekonomi global, hingga perang pengaruh geopolitik,” ungkap Amir Hamzah kepada wartawan, Senin (27/4/2026).
Pembangunan 150 batalyon per tahun hingga menuju target sekitar 514 batalyon yang menyesuaikan jumlah kabupaten di Indonesia menunjukkan adanya perubahan paradigma pertahanan dari pendekatan reaktif menjadi pendekatan preventif dan teritorial.
Dalam perspektif intelijen strategis, kata Amir, negara modern harus memiliki kemampuan deteksi dini dan penguatan stabilitas dari tingkat paling bawah, yakni wilayah kabupaten dan masyarakat desa.
“Batalyon Teritorial Pembangunan itu bukan hanya soal senjata, tetapi soal kehadiran negara. Ketika negara hadir sampai level bawah, maka potensi konflik sosial bisa dicegah, infiltrasi ideologi asing bisa ditekan, ancaman separatisme dapat dipetakan lebih cepat dan ketahanan nasional menjadi lebih kokoh,” jelasnya.
Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang kembali menghidupkan jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster TNI) merupakan sinyal kuat TNI sedang kembali menegaskan fungsi territorial defense sebagai tulang punggung stabilitas nasional.
Dalam konteks geopolitik Asia Pasifik saat ini, Indonesia tidak bisa lagi hanya mengandalkan diplomasi tanpa memperkuat struktur pertahanan domestik. Ketegangan Laut Cina Selatan, rivalitas Amerika Serikat dan Cina, perubahan jalur perdagangan global, hingga ancaman proxy war menuntut Indonesia memiliki pertahanan berbasis rakyat yang kuat.
Selaras Agenda Besar
“Presiden Prabowo adalah pemimpin yang sangat memahami teori deterrence. Daya tangkal itu bukan hanya kapal perang atau jet tempur, tetapi juga bagaimana setiap wilayah memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan keamanan. Ini yang sedang dibangun melalui batalyon teritorial pembangunan,” tegasnya.
Amir juga menyoroti konsep tersebut selaras dengan agenda besar ketahanan pangan nasional. Menurutnya, batalyon teritorial pembangunan dapat menjadi simpul penguatan sektor pertanian, logistik pangan, pengelolaan air, hingga stabilitas distribusi bahan pokok di daerah.
Ancaman terbesar masa depan bukan hanya invasi militer, tetapi kelangkaan pangan dan instabilitas sosial akibat tekanan ekonomi global.
“Kalau masyarakat lapar, maka stabilitas negara terganggu. Kalau distribusi pangan terganggu, maka keamanan nasional ikut terguncang. Karena itu, TNI dalam visi Prabowo tidak hanya menjaga perbatasan, tetapi juga menjaga keberlangsungan hidup rakyat,” katanya.
Menurut Amir, konsep ini sebenarnya merupakan evolusi dari doktrin pertahanan rakyat semesta (Sishankamrata) yang disesuaikan dengan tantangan zaman modern. Jika dahulu ancaman utama adalah agresi militer langsung, kini ancamannya jauh lebih kompleks dan multidimensional.
Karena itu, keberadaan batalyon di tiap kabupaten dapat berfungsi sebagai pusat respons cepat terhadap bencana, konflik horizontal, ancaman terorisme, hingga gangguan ekonomi yang berdampak pada keamanan lokal.
Ia juga menepis anggapan sebagian pihak yang menilai pembangunan batalyon ini sebagai bentuk militerisasi sipil. Menurutnya, yang sedang dibangun justru adalah sinergi antara pertahanan dan pembangunan nasional.
Kekuatan Regional
“Yang dibangun bukan dominasi militer atas sipil, tetapi sinergi negara. Pemerintah daerah harus kuat, masyarakat harus aman, ekonomi lokal harus tumbuh dan TNI menjadi faktor stabilisator. Ini justru model modern national resilience,” ujarnya.
Amir menegaskan, Presiden Prabowo sedang menyiapkan fondasi Indonesia menuju kekuatan regional yang tidak mudah ditekan oleh kekuatan asing. Dalam teori geopolitik klasik, negara besar adalah negara yang mampu mempertahankan stabilitas internalnya secara mandiri.
“Indonesia tidak boleh hanya besar secara jumlah penduduk, tetapi harus besar secara kekuatan strategis. Dan itu dimulai dari daerah. Ketika setiap kabupaten kuat, maka republik ini kuat,” katanya.
Ia menilai pembangunan 150 batalyon per tahun akan menjadi salah satu legacy strategis pemerintahan Prabowo apabila dijalankan secara konsisten, terukur dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Ini adalah proyek besar negara. Kalau berhasil, Indonesia bukan hanya kuat secara militer, tetapi juga kuat secara sosial, ekonomi dan geopolitik. Inilah visi besar Presiden Prabowo yang sedang diterjemahkan oleh Menhan Sjafrie dan Panglima TNI,” pungkas Amir Hamzah. *man
