Pengamat-Intelijen-dan-Geopolitik-Amir-Hamzah
Jakarta, RIC — Peristiwa geopolitik yang mengguncang Venezuela menjadi alarm keras bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Kasus penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat, yang diikuti dengan cepatnya pengambilalihan kekuasaan oleh Wakil Presiden Delcy Rodríguez, memunculkan satu isu sensitif namun krusial: pengkhianatan elite dari dalam kekuasaan sendiri.
Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai, apa yang terjadi di Venezuela tidak bisa dilihat semata sebagai operasi militer Amerika Serikat, melainkan sebagai operasi intelijen multidimensi yang sangat mungkin melibatkan fragmentasi loyalitas di lingkaran kekuasaan tertinggi.
“Kasus Venezuela menunjukkan ancaman terbesar seorang presiden bukan hanya dari musuh luar, tetapi justru dari orang terdekat dalam struktur kekuasaan,” ungkap Amir Hamzah dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, pelajaran ini relevan bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto, terutama dalam membaca dinamika relasi kekuasaan antara Presiden dan Wakil Presiden di tengah tekanan geopolitik global yang semakin keras.
Penangkapan Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat dilakukan secara cepat dan presisi. Hampir tidak ada perlawanan signifikan dari militer Venezuela. Dalam waktu yang sangat singkat, Mahkamah Agung Venezuela menetapkan Wakil Presiden Delcy Rodríguez sebagai Presiden sementara.
Peran Ordal
Kecepatan transisi kekuasaan inilah yang memunculkan tanda tanya besar di kalangan analis internasional.
Mantan Wakil Presiden Kolombia Francisco Santos Calderón secara terbuka menyatakan bahwa keberhasilan operasi AS tidak mungkin terjadi tanpa peran orang dalam, bahkan menyebut Delcy Rodríguez sebagai figur yang patut dicurigai melakukan pengkhianatan politik terhadap Maduro.
Pernyataan ini memang belum dibuktikan secara hukum, namun dalam dunia intelijen, indikasi dan pola sering kali lebih penting daripada bukti formal.
Dalam kajian intelijen strategis, posisi Wakil Presiden merupakan jabatan paling rawan secara geopolitik karena berada di persimpangan antara loyalitas, ambisi dan tekanan eksternal.
Amir Hamzah menjelaskan beberapa faktor utama:
1. Wakil Presiden adalah “Gerbang Kekuasaan”.
Wapres memiliki legitimasi konstitusional, akses ke informasi rahasia, jaringan elite, dan posisi hukum yang siap menggantikan presiden kapan pun terjadi krisis. Dalam skenario intelijen, ini menjadikan wapres target utama operasi penetrasi asing.
2. Tekanan Sanksi dan Insentif Asing.
Venezuela berada di bawah sanksi ekonomi berat. Dalam kondisi seperti ini, negara adidaya kerap menggunakan strategi elite bargaining — bukan menggulingkan rezim secara frontal, melainkan memecah loyalitas elite dengan imbalan kekuasaan, keamanan pribadi, atau pengakuan internasional.
3. Fragmentasi Loyalitas Militer.
Keberhasilan AS menangkap Maduro tanpa perlawanan berarti dua kemungkinan:
– Militer telah dilemahkan secara struktural.
– Atau ada sinyal “lampu hijau” dari elite politik sipil di puncak kekuasaan.
Dalam dua skenario ini, peran wapres menjadi krusial.
Sebagian analis menilai tuduhan terhadap Delcy Rodríguez tidak bisa disederhanakan sebagai pengkhianatan personal. Ada kemungkinan ia adalah produk dari sistem kekuasaan yang sudah retak.
Dalam geopolitik, pengkhianatan sering kali bukan soal moral, tetapi kalkulasi survival politik. Ketika rezim terisolasi, elite di dalamnya akan mencari jalan paling aman untuk bertahan.
“Dalam banyak kasus, Wakil Presiden tidak ‘menjatuhkan’ Presiden, tapi hanya membaca arah angin lebih cepat,” ujar Amir Hamzah.
Amir menegaskan, Indonesia tidak boleh merasa kebal dari skenario serupa, meskipun sistem politiknya berbeda.
Beberapa pelajaran penting:
1. Loyalitas Politik Harus Diperkuat Secara Struktural.
Hubungan presiden dan wapres tidak boleh hanya berbasis kompromi politik elektoral, tetapi harus dibangun dalam kesatuan visi strategis dan keamanan nasional.
2. Ancaman Tidak Selalu Datang dari Oposisi.
Sejarah menunjukkan, banyak kejatuhan pemimpin dunia justru dimulai dari lingkaran dalam kekuasaan, bukan dari lawan politik terbuka.
3. Intelijen Negara Harus Mengawasi Dinamika Internal Elite.
Intelijen modern tidak hanya memantau ancaman asing, tetapi juga potensi pembelotan elite akibat tekanan global, ekonomi atau ambisi pribadi.
Kudeta Senyap
Kasus Venezuela memperkuat tesis bahwa dunia kini memasuki era “kudeta senyap” — tanpa tank di jalanan, tanpa darah, tanpa pengumuman resmi. Kekuasaan bisa berpindah melalui: tekanan hukum internasional, operasi intelijen, dan fragmentasi elite internal.
Dalam skema ini, wakil presiden sering kali menjadi aktor kunci, baik sebagai penyelamat stabilitas maupun sebagai pintu masuk intervensi asing.
Amir menegaskan peringatan ini bukan untuk menuduh siapa pun, melainkan sebagai peringatan strategis.
“Prabowo harus belajar dari Venezuela. Sejarah membuktikan, ketika pemimpin lengah terhadap dinamika internal, kekuasaan bisa runtuh tanpa satu peluru pun ditembakkan,” ujarnya.
Kasus Venezuela menjadi cermin keras bahwa dalam geopolitik modern, pengkhianatan bukan selalu tindakan personal, melainkan konsekuensi dari sistem kekuasaan yang rapuh di bawah tekanan global.
Dan bagi negara mana pun, kewaspadaan terhadap lingkaran terdekat adalah bagian tak terpisahkan dari menjaga kedaulatan. *man
