Gedung DPRD DKI Jakarta./ist
Jakarta, RIC – Persoalan tenaga PJLP di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta yang coba PKS “paksakan” tetap berjalan. Sejumlah wajah baru tenaga PJLP yang ditengarai “dibawa” Fraksi PKS sudah mulai bekerja.
Tenaga PJLP bawaan PKS ini berada di PJLP Pamdal, Administrasi dan Kebersihan. Beberapa terlihat lebih berumur.
Beberapa tenaga PJLP Pamdal sudah dirumahkan atau diputuskontrak. Seyogianya, mereka mengakhiri kontrak pada Desember ini.
Terkait hal ini, menurut Kepala Bagian Umum Asril Ritonga, sudah melalui prosedur monitoring dan evaluasi.
“Pihak kami rutin melakukan monitoring dan evaluasi bagi semua bagian. Beberapa tenaga PJLP yang diputuskontrak tidak lulus monev. Setiap saat kita melakukan monitoring dan evaluasi,” ungkap Asril kepada realitasindonesia.com, Senin (14/10/2024).
Tidak hanya itu, lanjut Asril, ada juga beberapa PJLP bawaan anggota DPRD DKI dan anggota tersebut tidak terpilih lagi dalam Pileg 2024 lalu, menjadi pertimbangan pemutusan kontrak.
Untuk diketahui, setiap anggota DPRD DKI memiliki kesempatan membawa dua tenaga PJLP yang melekat pada anggota. Mereka ditempatkan sesuai kemampuan dan posisi yang ada.
Anggota bisa membawa dua orang untuk tenaga PJLP, berarti untuk PKS bisa membawa 36 orang?
“Bisa jadi seperti itu untuk anggota lainnya tapi untuk Ketua DPRD DKI lain lagi,” ujar Asril.
Asril menambahkan, tidak semua tenaga PJLP diputuskontrak, hampir sebagian besar dipertahankan hingga akhir kontrak, Desember 2024.
“Bagi tenaga PJLP yang telah diputuskontrak yang memang hasil evaluasi tetap diberi kesempatan pada masa penerimaan untuk TA 2025,” tandas Asril. *man
