Gedung DPRD DKI Jakarta./ist
Jakarta, RIC – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2024 -2029 sudah dilantik pada 26 Agustus 2024. Meski demikian, dewan yang baru dilantik ini masih sepi kegiatan.
Hal ini terlihat sejak usai pelantikan 26 Agustus 2024 hingga Jumat (30/8/2024) gedung DPRD DKI Jakarta masih sepi aktifitas dewan. Tidak terlihat ada aktifitas dewan seperti rapat kerja atau rapat dengar pendapat dengan eksekutif.
Memang, ada beberapa anggota DPRD DKI Jakarta lama yang datang ke gedung DPRD, DKI Jakarta. Terlihat ada anggota DPRD DKI Jakarta dari Gerindra, PKS dan anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan.
Kondisi sepi kegiatan dewan, terjadi karena belum terbentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi – komisi dan badan – badan. Apalagi setelah pelantikan DPRD, pegawai DPRD DKI Jakarta harus menata dan membersihkan ruangan – ruangan fraksi periode sebelumnya.
Dan, untuk menata dan membersihkan ruangan itu tidak cukup sehari. Selain itu, Sekretariat DPRD DKI Jakarta pun harus menyiapkan ruangan sementara untuk dewan maupun Pimpinan Dewan Sementara (DPS) karena ruangan dewan maupun fraksi sedang dalam renovasi.
Belum ada aktivitas dewan, bukan hanya minggu ini. Minggu depan pun sama. Hanya saja bentuknya beda. Minggu depan, sedianya mulai 2 September 2024 sampai dengan 6 September 2024 ada kegiatan dewan di Ancol.
Kegiatan dewan berupa orientasi pembelajaran untuk dewan baru. Kegiatan ini diadakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kegiatan dewan baru di gedung DPRD DKI Jakarta kemungkinan baru mulai 9 September 2024.
Kegiatan bisa berupa rapat pembentukan komisi-komisi. Pembentukan komisi ini pun tidak sehari dua hari. Bahkan bisa sampai sebulan lamanya proses pembentukan komisi-komisi.
Menurut Mujiyono, anggota DPRD DKI Jakarta yang dipilih kembali saat ditemui realitasindonesia.com, Kamis (30/8/2024) menegaskan, pembentukan alat kelengkapan dewan sekitar satu bulan.
Bila benar sebulan, berarti awal Oktober 2024 baru mulai pembahasan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 karena tanpa ada komisi – komisi, pembahasan APBD DKI Jakarta 2025 tidak bisa dilaksanakan.
Bagi Mujiyono, pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2025 bisa selesai satu bulan.
“Satu bulan selesai, sebulan beres, apalagi banyak anggota dewan baru sehingga tidak terlalu ribet,” tegas Mujiyono, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat, pada periode sebelumnya duduk sebagai Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta. (as)
