Baca : 8

Jakarta, RIC – “Maraknya kebakaran hutan dan lahan menyebabkan asap pekat menyelimuti hampir seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali, dampak asap itu melewati Kawasan Timur Indonesia, juga dirasakan  oleh masyarakat Maluku, di Kota Ambon dan sekitarnya,” ungkap Tammat R.Talaohu dalam rilisnya kepada awak media, Rabu (14/10/2026).

Menurut TR.Talaohu, dampak Karhutla tidak hanya menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup, namun dampaknya juga, pada gangguan kesehatan masyarakat, maupun berdampak serius,  terhadap stabilitas pertumbuhan perekonomian daerah. Karakteristik Kepulauan Maluku, dimana transportasi bergantung pada jalur laut dan udara merupakan salah satu urat nadi transportasi utama.

Dengan begitu, dampak Karhutla sangat mempengaruhi kegiatan disektor transportasi kelautan, terutama kegiatan penangkapan ikan, juga termasuk sektor pertanian. Lebih lanjut TR.Talaohu mengungkan, dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan dapat memicu stagnasi terhadap kegiatan masyarakat sehari-hari di Kawasan Timur Indonesia, seperti yang dirasakan oleh masyarakat Maluku di Kota Ambon dan sekitarnya.

Provinsi Maluku, memang rentang dengan iklim dan cuaca yang tidak stabil, apalagi dengan kejadian Karhutla yang kini masih dirasakan oleh warga Kota Ambon. Akibat dari  Karhutla,  misalnya, mempunyai dampak ekonomi secara luas di Kawasan Kepulauan, terjadi secara berantai (multiplayer effect) yang berdampak diberbagai sektor kehidupan. Seperti, terganggunya sektor transportasi laut maupun udara, terhambatnya pengiriman logistik di wilayah – wilayah terpencil di kepulauan. Sehingga menyebabkan keterlambatan distribusi barang pokok.

Terjadinya Karhutla,  juga  memicu proses kepakuman kegiatan bongkar muat, baik di Bandara maupun pelabuhan kapal,  tetapi juga memicu lonjakan harga barang dipasar, terjadi inflasi. Di satu sisi, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Maluku, menyoroti adanya  pengusutan produktivitas yang terjadi disektor perkebunan dan pertanian.

Artinya, jelas TR.Talaohu, kebakaran lahan produktif dapat menurunkan kapasitas produksi komoditas unggulan daerah. Tanaman Cengkeh, Pala, Minyak Kayu Putih maupun hasil perkebunan lainnya, adalah satu rangkaian  komoditas lokal.

Produksi pertanian ini, ujar TR.Talaohu,  tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena sudah menjadi tanaman turunan masyarakat lokal, bagi pertumbuhan perekonomian  Maluku, sejak zaman VOC (baca: Cengkeh, Pala). Terjadinya Karhutla, bukan lagi hal yang baru dirasakan oleh masyarakat. Oleh sebab itu perlu penanganan langsung, tanpa harus dibebani masyarakat setempat. Artinya, ungkap TR.Talaohu, penanganan yang serius sangat dibutuhkan masyarakat.

Talaohu menegaskan, kondisi Karhutla yang dirasakan, sudah tidak bisa ditolerir dengan berbagai kebijakan yang bersifat protokoler. Karena itulah, ungkapnya, kewaspadaan setiap saat, adalah bagian dari antisipasi menjaga timbulnya dampak dari  gangguan kesehatan. Penyebab lain dari Karhutla misalnya, lumpuhnya sektor pariwisata, sebagai salah satu primadona pemasukan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Provinsi Maluku, tegas TR.Talaohu.

Selain itu,  terjadinya penurunan kualitas udara yang berakibat, terhadap pembatalan langsung jalur penerbangan, penurunan drastis jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara. Lebih lanjut, TR.Talaohu mengatakan, dampak penanganan  Karhutla yang menimbulkan beban sikologis bagi masyarakat, salah satunya adanya beban fiskal daerah.

Dengan begitu, ujarNya, biaya kesehatan akibat lonjakan kasus infeksi, saluran pernapasan akut (ISPA),  dibebankan kepada pemerintah dan masyarakat, ditambah dengan besarnya alokasi dana darurat penanggulangan bencana. Sejumlah langkah strategis yang perlu di tangani, misalnya, adanya strategi mitigasi jangka panjang, untuk pemulihan pertumbuhan ekonomi di Wilayah Kepulauan Maluku, secara bertahap untuk memastikan bahwa zona destinasi pariwisata nyaman dikunjungi wisatawan.

Dia menambahkan, bahwa perlu penanganan maksimal terhadap Karhutla, jangan sampai berlarut- larut, sehingga berdampak pada kerugian  pertumbuhan perekonomian daerah.

Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA)

Disitu sisi, TR Talaohu, menginisiasi adanya akses aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan, berupa penguatan mitigasi berbasis komunitas lokal, yaitu dengan membentuk, Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api (MPA), ditingkat desa di pulau – pulau terdepan, guna melakukan deteksi dini, terkait pemadaman diawal, terhadap meluasnya titik- titik api.

Langka berikutnya, tutur TR.Talaohu, adanya diversifikasi (penganekaragaman) terhadap asuransi perkebunan bagi para petani. Artinya, bahwa pemerintahan menginisiasi dan  mendorong skema perlindungan dan asuransi bagi petani lokal yang terdampak bencana, serta mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan tanpa bakar lahan (zero burning).

Pencegahan berikutnya dari Karhutla, ungkap TR.Talaohu, adalah digitalisasi dan pemantauan berbasis teknologi. Seperti, memanfaatkan sistem deteksi dini (early warning system)  yang berbasis satelit dan drone, agar bisa merespon dengan cepat di wilayah – wilayah Kepulauan yang sulit dijangkau.

TR.Talaohu menambahkan, sehubungan dengan kondisi Karhutla yang terjadi, maka diharapkan pemerintah daerah memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui  disversifikasi (dianekaragamkan) ekonomi maupun ketahanan logistik.

Dengan begitu, Tutur TR.Talaohu,  keberlangsungan pada krisi pangan dapat teratasi secara konektivitas antara masyarakat dan  lingkungan hidup, merupakan simbiosis mutualisme, bagi pertumbuhan perekonomian yang patut mendapat proteksi, dari pemerintah daerah maupun pusat.

“Oleh sebab itu Karhutla,  bukan sekedar soal asap api, melainkan gangguan nyata terhadap stabilitas harga pasar (jual- beli), menggeser pendapatan nelayan, petani, kaum Serikat  Pekerja Pelabuhan, hingga berdampak pada sektor pariwisata. Maka diperlukan tindakan bersama, secara cepat, terukur,  guna menjaga ketahanan ekonomi daerah tetap stabil,” tandas TR.Talaohu. (Otto)