Pengamat: Ada Dinamika Geopolitik di Balik Pertemuan Xanana Gusmao dengan Jokowi

Jakarta, RIC – Pertemuan antara Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Solo baru-baru ini menyedot perhatian kalangan pengamat intelijen dan geopolitik. Di balik gestur diplomatik yang terlihat hangat di permukaan, sebuah konstelasi persaingan daya tawar antara kekuatan global —Beijing dan Washington— ditengarai tengah berlangsung sengit di kawasan Asia Tenggara.

Menilisik hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah mengungkapkan gestur diplomasi yang diperlihatkan para pimpinan kawasan tidak lepas dari pergeseran peta aliansi pasca-Pemerintahan Jokowi dan transisi kepemimpinan nasional ke Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Amir, ada korelasi historis dan geopolitik mendalam yang melingkupi pergerakan politik para aktor utama ini, baik di level domestik maupun internasional.

Amir Hamzah menyoroti posisi geopolitik Timor Leste yang dinilai kian strategis sekaligus rawan akibat penetrasi ekonomi China. Di bawah kepemimpinan Presiden Tiongkok Xi Jinping, investasi Beijing di Timor Leste berkembang pesat, mencakup infrastruktur vital hingga sektor energi.

“Pengaruh Xi Jinping di Timor Leste saat ini sangat kuat, terutama melalui arus investasi mendalam,” ujar Amir Hamzah dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Kental Pesan Politik

Menurut Amir, kedatangan Xanana Gusmao menemui Jokowi bisa dimaknai lebih dari sekadar diplomasi antartokoh. Analisis intelijen mengarah pada kemungkinan adanya penyampaian pesan politik tak resmi atau tawaran kerja sama investasi tertentu antara pihak Timor Leste dan jejaring bisnis-politik mantan presiden tersebut.

Lebih jauh, Amir menyinggung pergeseran dukungan politik global pasca-Pemilu. Pada masa lalu, hubungan bilateral era Jokowi erat dengan kemitraan strategis China. Namun, ketika rencana kepemimpinan Jokowi tidak berlanjut ke periode ketiga, terjadi penyesuaian dinamika.

“Ketika ada upaya dari kelompok tertentu untuk mencari dukungan atau balancing ke Amerika Serikat, ruang gerak itu terkunci oleh manuver diplomasi Prabowo Subianto yang sukses membangun hubungan dekat dan setara dengan Washington tanpa meninggalkan prinsip bebas-aktif,” jelasnya.

Konsolidasi Kekuatan

Menanggapi berbagai isu liar yang berkembang di publik —mulai dari wacana pemakzulan, polemik administratif ijazah Gibran hingga dugaan dana besar di bunker Jokowi— Amir menyebut hal tersebut merupakan manifestasi dari perang informasi (information warfare).

“Presiden Prabowo mengambil posisi membiarkan isu-isu ini terbongkar secara alamiah oleh sistem hukum dan transparansi publik, tanpa harus turun tangan langsung meruncingkan konflik,” tambah Amir.

Dalam analisis intelijen taktis, Amir mendeteksi adanya konsolidasi kekuatan politik menyikapi momentum penyusunan undang-undang di parlemen, khususnya terkait pergeseran konstelasi politik sejak September hingga penjelang akhir tahun.

Satu di antara poin krusial yang dicermati adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. “Jika RUU Perampasan Aset disahkan pada kisaran 15 Desember 2026, maka secara yuridis undang-undang tersebut akan mulai berlaku efektif per 15 Januari 2027. Ini menjadi instrumen hukum yang sangat krusial dan bisa merestrukturisasi pemetaan kekuatan finansial-politik di Indonesia,” jelasnya.

Sikap independen Presiden Prabowo yang baru-baru ini menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin —lalu disusul kunjungan dari Duta Besar Amerika Serikat— menurut Amir merupakan bentuk nyata dari kalkulasi geopolitik tingkat tinggi.

Langkah Prabowo ini disepadankan dengan taktik diplomasi yang dilakukan oleh tokoh legendaris Indonesia, Adam Malik.

Pada era Presiden Soekarno (sekitar 1959–1961), Adam Malik menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Uni Soviet dan Polandia. Di era Perang Dingin tersebut, posisi diplomatik Adam Malik sangat sensitif karena berhubungan langsung dengan episentrum blok komunis.

Namun, rekam jejak tersebut tidak menghalanginya untuk diakui dunia internasional. Pada tahun 1971, Adam Malik dipercaya memimpin Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-26 sebagai Presiden/Ketua Sidang di New York, Amerika Serikat.

“Meskipun ada regulasi ketat AS terkait pejabat yang pernah bertugas di wilayah Uni Soviet, Adam Malik menjadi pengecualian karena kapasitas diplomasinya. Amerika Serikat saat itu justru mengandalkan pembacaan geopolitik dan pemahaman Adam Malik mengenai peta kekuatan komunis Uni Soviet,” jelas Amir.

Pola diplomasi multifaset ini dinilai diadopsi Presiden Prabowo dalam mengelola panggung politik global saat ini. Langkah Prabowo yang tidak segan beraliansi fleksibel demi kepentingan nasional digambarkan tidak beda tipis dengan kalkulasi taktis yang kerap dimainkan Presiden Rusia Vladimir Putin.

“Apa yang dilakukan Prabowo mirip dengan manuver geopolitik Putin: luwes, realistis, menjaga jarak yang seimbang dengan super-power, serta memprioritaskan kedaulatan nasional di atas kepentingan faksi politik manapun,” pungkas Amir. *man