Pengamat: Hashim Bentuk 20 Ormas, Prabowo Harus Lepas dari Bayang-Bayang Rezim Lama

Jakarta, RIC – Beredar di pelbagai platform media sosial meme Hasyim Sujono Djojohadikusumo yang akan mengukuhkan 20 organisasi massa baru. Berbagai komentar pun menyertai meme tersebut.

Terkait hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menilai Presiden Prabowo Subianto perlu membangun kekuatan politik baru yang lebih mandiri dan tidak bergantung pada jejaring kekuasaan rezim sebelumnya.

Menurut Amir, kekuatan yang saat ini menopang pemerintahan Prabowo masih banyak berasal dari jejaring rezim lama, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Kondisi tersebut, kata dia, membuat Prabowo perlu mengambil langkah lebih tegas untuk membangun basis kekuatan politiknya sendiri.

“Belum ada ketegasan Prabowo terkait ijazah Jokowi dan Gibran. Prabowo harus membangun kekuatan baru,” ujar Amir Hamzah kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).

Nepotisme Itu Tabu

Amir juga menyoroti langkah Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, yang disebut mendirikan sekitar 20 organisasi kemasyarakatan (ormas) sebagai bagian dari upaya memperkuat basis pendukung Prabowo.

Ia berharap ormas-ormas tersebut tidak sekadar menjadi kendaraan politik baru, tetapi benar-benar diisi oleh kekuatan pendukung Prabowo. “Kita berharap pengurus Gerindra tidak merangkap ormas itu. Jangan sampai tidak memverifikasi orang rezim lama ada di ormas tersebut,” katanya.

Namun, Amir mengingatkan, keterlibatan keluarga dalam politik harus dikelola secara hati-hati. Ia menilai nepotisme merupakan hal yang tabu dalam politik dan karena itu posisi Hashim sebagai adik Prabowo perlu ditempatkan secara proporsional.

Amir kemudian membandingkan situasi tersebut dengan era Presiden Soeharto. Menurut dia, Soeharto tidak memasukkan adik tirinya, Probosutedjo, ke dalam politik praktis, tetapi memberikan ruang dalam bidang bisnis. “Dalam politik, nepotisme itu tabu,” ujarnya.

Amir juga melihat keberadaan ormas-ormas yang dibentuk atau didorong Hashim memiliki kepentingan politik jangka menengah, terutama menghadapi Pilpres 2029.

Ia menilai perubahan aturan terkait presidential threshold akan membuat organisasi masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk memainkan peran politik dalam kontestasi mendatang. “Jangka menengah, ormas bentukan Hashim untuk Pilpres 2029. Pilpres 2029 tidak ada presidential threshold, ormas itu bisa main,” kata Amir.

Karena itu, menurut Amir, tantangan bagi Prabowo bukan hanya membangun kekuatan baru, tetapi juga menjaga dan merawat para pendukung lama agar tidak tercerai-berai. “Bagaimana membangun kekuatan baru dan merawat pendukung Prabowo yang lama,” ujarnya.

Regulasi Turunan

Selain konsolidasi politik, Amir menilai Prabowo perlu memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan menerjemahkan Pasal 33 UUD 1945 ke dalam berbagai undang-undang yang lebih operasional.

Menurut dia, konsep ekonomi kekeluargaan harus memiliki landasan hukum yang jelas. Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilainya menghadapi persoalan karena belum memiliki dasar undang-undang yang kuat. “Ekonomi kekeluargaan harus dijelaskan dalam undang-undang. Koperasi Desa Merah Putih goyang karena tidak punya dasar dalam bentuk undang-undang,” katanya.

Amir menilai pembentukan regulasi turunan Pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi salah satu agenda strategis memasuki tahun ketiga pemerintahan Prabowo. “Memasuki tahun ketiga Prabowo, prioritaskan melaksanakan Pasal 33 UUD 1945, di-breakdown dalam bentuk undang-undang,” ujarnya.

PPHN Pijakan Penataan Pemerintahan

Amir juga mengusulkan agar Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat menjadi salah satu pijakan dalam penataan pemerintahan, termasuk kemungkinan reshuffle kabinet. PPHN dapat digunakan untuk membangun arah pembangunan jangka panjang sekaligus menjadi dasar dalam membentuk kabinet yang lebih profesional.

Dengan demikian, Amir melihat penguatan pemerintahan Prabowo ke depan tidak cukup hanya melalui konsolidasi politik. Pemerintah juga perlu membangun fondasi hukum dan ekonomi yang kuat, sekaligus memastikan kabinet bekerja berdasarkan kompetensi dan agenda pembangunan nasional.

Bagi Amir, kombinasi antara pembangunan kekuatan politik baru, konsolidasi pendukung, penguatan ekonomi berbasis Pasal 33 UUD 1945, serta profesionalisasi kabinet menjadi pekerjaan penting Prabowo untuk memasuki fase berikutnya pemerintahannya. *man