Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC – Presiden Prabowo Subianto mengganti Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Letjen Yudi Abrimantyo. Penggantian tersebut menunjukkan respons cepat Presiden Prabowo atas insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Langkah ini diambil di tengah dugaan keterlibatan oknum anggota BAIS dalam insiden tersebut.
Terkait langkah Presiden tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah menyatakan, pergantian Kabais bukan sekadar rotasi jabatan biasa, melainkan sinyal kuat pemerintah serius menangani persoalan hak asasi manusia (HAM), bahkan ketika dugaan pelanggaran melibatkan aparat negara.
Menurut Amir, dalam perspektif intelijen, keputusan tersebut memiliki makna strategis yang luas, baik untuk konsolidasi internal maupun pesan politik ke publik dan dunia internasional.
Pergantian Kabais merupakan bentuk penegasan disiplin dalam tubuh intelijen, di mana setiap operasi harus berada dalam kendali komando dan sesuai dengan hukum. Dugaan keterlibatan oknum dalam kasus ini, jika terbukti, mencerminkan adanya potensi kelemahan dalam pengawasan internal serta risiko fragmentasi komando yang tidak bisa dibiarkan.
“Ini bukan sekadar kasus kriminal biasa, tetapi indikasi adanya gangguan dalam sistem kontrol intelijen. Karena itu, langkah cepat mengganti pimpinan menjadi penting untuk memulihkan kendali dan kepercayaan,” ungkap Amir kepada wartawan, Kamis (25/3/2026).
Di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai sebagai sinyal politik yang kuat bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan mentoleransi praktik impunitas dalam pelanggaran HAM. Dalam konteks global, komitmen terhadap HAM menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi Indonesia di mata internasional, termasuk dalam kerja sama pertahanan dan hubungan diplomatik.
“Prabowo sedang membangun positioning bahwa Indonesia tetap demokratis, kuat secara militer, tetapi tetap menjunjung tinggi HAM. Ini penting dalam lanskap geopolitik saat ini,” jelas Amir.
Amir juga mengingatkan jika kasus ini tidak ditangani secara transparan dan tuntas, dampaknya bisa meluas, mulai dari turunnya kepercayaan publik terhadap aparat keamanan hingga meningkatnya tekanan internasional terhadap Indonesia. Ia menilai, sejarah menunjukkan kekerasan terhadap aktivis kerap menjadi titik sensitif dalam hubungan antara negara dan masyarakat sipil.
Lebih jauh, kasus ini disebut sebagai ujian awal bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam membuktikan komitmennya terhadap supremasi hukum dan perlindungan HAM. Pergantian Kabais dinilai sebagai langkah awal yang penting, namun belum cukup tanpa diikuti proses hukum yang transparan dan reformasi sistem pengawasan intelijen.
“Pergantian jabatan itu shock therapy. Tapi publik menunggu langkah berikutnya: pengungkapan fakta, penegakan hukum dan pembenahan sistem,” tandas Amir. *man
