Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah. *dok/ric
Jakarta, RIC — Pemberitaan media asing terkait posisi Indonesia dalam skema pendanaan Board of Peace (BoP) untuk rekonstruksi Gaza memantik perhatian publik. Klarifikasi langsung Presiden RI Prabowo Subianto yang menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi dana sebesar US$1 miliar (sekitar Rp 17 triliun) menjadi titik penting dalam dinamika ini.
Laporan Bernama berjudul “Indonesia Made No US$ 1 Bln Commitment To BoP, Says Prabowo” menyebut bahwa Indonesia tidak memiliki komitmen finansial sebagaimana sebelumnya ramai diberitakan. Bahkan, Indonesia juga tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari, forum yang menghasilkan komitmen global sebesar US$ 17 miliar untuk rekonstruksi Gaza.
Sementara itu, Channel News Asia dalam artikelnya “Prabowo says Indonesia never pledged US$1 billion to Board of Peace, reaffirms peacekeeper role” menyoroti bahwa klarifikasi ini penting untuk meredam kekhawatiran domestik terkait tekanan terhadap APBN.
Terkait hal tersebut, Pengamat Intelijen dan Geopolitik Amir Hamzah melihat langkah Prabowo bukan sekadar klarifikasi teknis, melainkan bagian dari strategi diplomasi yang lebih besar.
Menurutnya, Indonesia saat ini berada dalam posisi tawar yang cukup kuat di tengah konstelasi global, terutama dalam isu Timur Tengah yang sensitif dan sarat kepentingan geopolitik.
“Ini bukan soal menolak atau menerima bantuan semata. Ini soal bagaimana Indonesia tidak mau didikte dalam skema global yang berpotensi membebani fiskal, tetapi tetap hadir sebagai kekuatan moral dalam perdamaian,” ungkap Amir kepada wartawan, Rabu (25/3/2026).
Bukan Obyek
Langkah Prabowo menunjukkan keseimbangan antara kepentingan domestik dan positioning internasional —tidak tunduk pada tekanan, tetapi juga tidak menarik diri dari peran global.
Dalam analisisnya, Amir juga mengaitkan dinamika ini dengan relasi Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya figur Donald Trump yang kembali menjadi faktor penting dalam politik global.
Menurutnya, sikap Prabowo yang tidak serta-merta mengikuti narasi komitmen dana besar merupakan sinyal bahwa Indonesia ingin berdiri sejajar, bukan sebagai “follower”.
“Prabowo ingin menunjukkan bahwa Indonesia bukan objek kebijakan luar negeri negara besar. Ini penting, terutama jika ke depan konstelasi global kembali dipengaruhi oleh kepemimpinan seperti Trump yang cenderung transaksional,” jelas Amir.
Ia menambahkan, pendekatan ini mencerminkan strategi selective engagement —Indonesia tetap terlibat, tetapi dengan kendali penuh atas keputusan strategisnya.
Isu BoP sendiri berkaitan erat dengan rekonstruksi Gaza pasca konflik yang menghancurkan infrastruktur sipil dan memicu krisis kemanusiaan.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam isu Palestina bukan hal baru. Namun, Amir menegaskan bahwa pendekatan Prabowo berbeda dari sekadar retorika.
“Prabowo tidak ingin hanya berada di luar sistem sambil berteriak. Ia masuk ke dalam arena global, tetapi dengan kalkulasi. Ini yang saya sebut sebagai ‘petarung diplomatik’,” katanya.
Indonesia tetap menjalankan amanat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia, tetapi tanpa mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
Di dalam negeri, isu komitmen dana Rp 17 triliun sempat memicu kekhawatiran publik, terutama terkait beban APBN di tengah berbagai kebutuhan domestik.
Klarifikasi Prabowo dinilai sebagai langkah cepat untuk mengendalikan persepsi publik sekaligus menjaga stabilitas politik.
Amir menilai, ini menunjukkan sensitivitas pemerintah terhadap opini publik.
“Dalam era keterbukaan informasi, persepsi bisa menjadi realitas politik. Prabowo paham itu, sehingga ia segera melakukan koreksi narasi,” ujarnya.
Lebih jauh, Amir melihat kasus ini sebagai cerminan posisi Indonesia yang semakin strategis dalam geopolitik global.
Dengan kekuatan ekonomi yang terus tumbuh dan posisi sebagai negara mayoritas Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki legitimasi moral sekaligus leverage politik dalam isu seperti Palestina.
“Indonesia sekarang tidak bisa lagi diposisikan sebagai negara pinggiran. Setiap langkahnya diperhatikan, bahkan oleh media internasional,” katanya.
Kasus BoP ini, menurut Amir, memperlihatkan pola baru diplomasi Indonesia di bawah Prabowo: aktif, tetapi terukur.
Tidak terjebak dalam tekanan global, namun juga tidak absen dari panggung internasional.
“Ini strategi masuk arena, tapi tetap memegang kendali. Prabowo ingin Indonesia berperan dalam perdamaian dunia, tetapi dengan cara yang menguntungkan dan realistis bagi bangsa sendiri,” pungkas Amir. *man
